Edisi 22-02-2019
Guru Besar Hukum Soroti KPK karena Intimidasi Hakim


JAKARTA –Di tengah gegap gempitanya pemberantasan korupsi yang didukung oleh masyarakat, ternyata cara aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasuskasus korupsi semakin menimbulkan keprihatinan di kalangan komunitas guru besar hukum.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Eddy Hiariej meng ungkapkan, di jajaran komisioner KPK sering terjadi praktik intervensi terhadap persidangan sebab ada komisi - oner KPK yang menelepon ha - kim untuk memengaruhi pu - tus an pengadilan. “Para Yang Mulia itu lebih takut pada Ko - misi Yudisial daripada mene - gak kan kebenaran dan keadil - an. Belum lagi zaman KPK yang lalu itu, yang namanya pim pinan KPK suka telepon ha kim, lalu mengintimidasi ha kim. Itu terjadi. Terjadi. Sa - ya bisa tunjuk itu batang hi - dung siapa komisioner KPK yang suka menelepon hakim Pen gadilan Negeri Jakarta Pu - sat ketika suatu perkara sedang disidangkan,” ungkap Eddy di Jakarta kemarin.

Jadi, menurut dia, me mang 100% dari KPK itu bu kan pure persoalan hukum, ta pi ada inti - midasi, ada teror, apa lagi hakim yang memerik sa itu mempu - nyai rekam jejak yang buruk, hal itu menjadi ma kanan empuk untuk mela ku kan intimidasi. Ti dak hanya intimidasi dan te - ror seperti itu yang diper soal - kan dalam re kam an video yang beredar luas di media sosial. Dalam rekaman video lain - nya, Prof Eddy Hiariej juga mem persoalkan aparat kejak - sa an yang begitu gencar men - dak wa penerima gratifikasi di satu sisi, tapi di lain sisi justru mereka sendiri menerima gra - t i fi kasi secara berjamaah te ta - pi tidak pernah dipersoalkan oleh KPK.

Menurut Prof Eddy Hiariej, hal ini terjadi ketika aparat Ke - jak saan Negeri Banten men da - pat pemeriksaan kesehatan se cara gratis oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Padahal, ketika itu rumah sakit ini se - dang terjerat kasus hukum yang ditangani oleh kejaksaan. “Itu kalau mau jujur, itu semua adalah gratifikasi,” ujarnya. Pernyataan guru besar UGM ini menjadi perbin cang - an awak media setelah Juru Bi - cara KPK Febry Diansyah me - ne lepon dan mengirim pesan WhatsApp kepada pakar ilmu politik dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro.

Seolah ingin meng - gurui guru besar politik ini agar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ja - ngan terlalu keras mem per - soal kan ketidakadilan dalam penanganan perkara mantan Ketua DPD Irman Gusman. KAHMI pada 12 Februari menggelar diskusi publik ten - tang kasus Irman Gusman di mana para pakar hukum dan to koh nasional memper soal - kan putusan perkara yang su - dah berkekuatan hukum tetap itu. Di situ Siti Zuhro menga ta - kan bahwa dirinya sebelum - nya menyangka bahwa apa yang dilakukan KPK pasti su - dah benar, sampai dia menge - ta hui kebenaran yang sesung - guhnya terjadi dalam kasus ini sebagaimana dipaparkan da - lam diskusi publik tersebut yang membahas buku “Menyi - bak Kebenaran, Eksaminasi Ter hadap Putusan Perkara Irman Gusman”.

Di mata para guru besar ser - ta praktisi dan pemerhati hu - kum, tindakan Jubir KPK me - ne lepon Siti Zuhro dianggap se bagai intervensi terhadap ke bebasan akademik seorang guru besar yang berhak me - nyuarakan pendapat ilmiah - nya kepada publik yang berhak mengetahui kebenaran dari kasus yang menjerat Irman Gusman. Jubir KPK tersebut juga di - kutip di media massa, me min - ta Mahkamah Agung untuk se - ge ra memutus perkara ini de - ngan cara menolak upaya hu - kum peninjauan kembali yang diajukan oleh Irman Gus man.

Penasihat hukum Irman Gusman, Maqdir Ismail, dalam tanggapannya mengata - kan tidak sepatutnya Juru Bi cara KPK memengaruhi hakim untuk memutus satu perkara dengan segera sambil me nyelip kan pernyataan insinuasi yang tidak menghormati ha - kim dalam menjalankan ke wenangannya. “Termasuk perkara Irman Gusman. Ucapan-ucapan yang “menggurui” atau memberi tekanan tersembunyi tidak se patutnya dilakukan oleh siapa pun kepada Mahkamah Agung,” tan das nya.

Nugroho