Edisi 14-03-2019
Kriminalitas Anak Memprihatinkan


JAKARTA - Tindak kriminalitas yang melibatkan anak-anak tiap tahun mengalami peningkatan.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut, sejak 2011 hingga akhir 2018, tercatat 11.116 anak di Indonesia tersangkut kasus kriminal. Tindak kriminal seperti kejahatan jalan, pen - curian, begal, geng motor, pembunuhan men do mi - nasi.

Komi sio ner KPAI Putu Elvina mengatakan, jum lah anak yang men jadi pelaku kejahatan pada 2011 mencapai 695 orang. Se mentara untuk 2018, jumlah anak yang menjadi pelaku ke jahatan me - ning kat drastis menjadi 1.434 orang. “Trennya meningkat.

Peningkatan drastis ter li - hat pada 2013-2014. Kemudian pada 2014-2015, ke ja hatan anak alami penurunan,” kata Putu saat di - hubungi KORAN SINDO kemarin. Meski tidak me - rinci jenis kejahatan, Putu memaparkan bahwa ka - sus geng motor, pencurian, dan pembegalan paling banyak terjadi.

Bahkan, beberapa aksi yang dilakukan berujung kematian korbannya. Menurut Putu, banyak kejahatan yang meli bat kan anak tidak lepas dari peran keluarga. Beberapa yang terlibat bahkan berasal dari anak-anak broken home.

Karena itu, dia mengingatkan bahwa keluarga sa ngat berperan penting dalam kehidupan anak. “Ba nyak orang tua yang kurang mengawasi anak-anaknya. Kelemahan ini menjadikan anak mencari perhatian orang lain, salah satunya melalui teman. Sayang, terkadang perhatian ini salah tempat,” pa par nya.

Kondisi ini diperburuk de - ngan maraknya obat-obat daf - tar G yang diperjualbelikan se - cara bebas. Konsumsi obat se - macam ini oleh anak akan men - dorong perbuatan krimi nalitas. “Upaya preentive mam pu meng - hindarkan anak men ja di pelaku kejahatan,” tan dasnya.

Komisioner KPAI lainnya, Ai Maryati, mengatakan bahwa anak pelaku tindakan pelang - garan hukum disebut sebagai anak berkonflik dengan hu kum. Anak yang bermasalah ini juga akan dituntut untuk ber tang - gung jawab di hadapan hu kum atas perbuatannya.

Mereka harus menjalani proses hu kum yang kemungkinan akan me - nim bulkan dampak psi ko logis. Namun, dampak ini harus diantisipasi dan dicegah agar tidak menimbulkan kondisi psikologis yang lebih besar. Tindakan kriminal yang dila kukan seorang anak, menurut dia, tidak bisa dipandang hanya dari perspektif pelanggaran hukum semata sebab lingkungan juga memengaruhi tindakan se - orang anak.

“Baik atau jahatnya anak akan sangat tergantung suasa - na dan stimulus ling kung an - nya. Tidak bisa kita lihat dari perspektif hukum saja, karena lingkungan lah yang menye bab - kan anak melakukan hal negatif hingga mengarah kepada pe - langgaran hukum, sehingga ketika stimulus negatif itu mun - cul maka anak akan meng adop - si dan meniru perilaku itu dalam kehidupannya,” ujarnya.

Keluarga terutama orang tua, lanjutnya, memiliki peran penting dalam pertumbuhan anak. Keluarga merupakan sa - ra na pembelajaran primer bagi anak. Orang tua memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak.

Komunikasi dan interaksi orang tua dengan anak menjadi paling krusial. Ketika anak sudah masuk ranah hukum, proses men ja - tuhkan sanksi pidana terhadap anak juga wajib memper ha ti kan kebutuhan anak, terutama hakhaknya sebagai seorang anak.

Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi anak yang berkasus hukum yang diatur dalam undang-undang. Keputusan pengadilan berupa penjara juga sebaiknya dike sam - pingkan dan men da hulukan lembaga perma sya ra katan un - tuk merehabilitasi anak.

“Lalu, dalam penegakan hak anak harus ada sinergitas pihak terkait, orang tua, peme rintah, kepolisian, lembaga sosial, dan ma syarakat,” tan dasnya. Negara, kata Ai, harus hadir dalam memberikan advokasi saat anak dinyatakan bersalah.

Negara seolah orang tua yang akan memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak. Selama hukuman, anak harus ada di lingkungan yang kon - dusif, ramah anak, juga bebas dari akses kekerasan. “Serta harus ada edukasi masyarakat agar tidak mendiskriminasikan yang dengan stigma negatif setelah anak menjalani hu kum - an,” paparnya.

Di sejumlah negara, ketika anak-anak mengalami kejahatan maka orang tua juga harus dihukum. Di Amerika Serikat, lebih dari 35 negara bagian mewajibkan orang tua bertanggung jawab atas tindakan anak mereka.

Di California, orang tua harus membayar denda senilai USD25.000 jika anak-anak me - reka merusak properti milik orang lain. Di Oregon, orang tua akan didenda USD1.000 atau diwa jib - kan mengikuti kelas paren ting jika anaknya melakukan ke ja - hatan.

Di AS, batas minimal anak bisa dijadikan terdakwa di peng - adilan adalah 11 tahun secara hukum federal. Namun, 33 ne - gara bagian belum me nentukan batas usia minimum anak bisa diajukan ke peng adilan. Untuk Selandia Baru, anakanak hingga usia 14 tahun tidak bisa diajukan ke pengadilan.

Tetapi khusus kasus pem bu nuh - an, anak yang berusia 10 dan 11 tahun bisa diadili di pengadilan. Kemudian di Skotlandia, usia anak yang bisa dimintai per - tanggungjawaban secara hu - kum ditingkatkan menjadi 12 tahun pada 2010.

Khusus di Inggris, batas usia anak yang bisa dijebloskan ke penjara adalah 10 tahun. Dan di Belanda serta Kanada, adalah anak berusia 12 tahun. Traktat Statuta Roma untuk Mah ka mah Internasional tidak me nu liskan batasan usia minimal anak bisa diajukan ke peng adilan.

Dukungan Orang Tua

Psikolog Universitas Pancasila Aully Grashinta menga ta - kan, kejahatan atau kri minalitas yang dilakukan oleh anakanak atau remaja disebut de - ngan juvenile delinquency. Juvenile delinquency adalah ke na - kalan yang pada akhirnya merupakan suatu tindakan kriminal atau kejahatan dan dapat dikenai pidana.

“Pada masa anak-anak, terutama menjelang remaja tahapan yang perkembangan mereka ada mencari identitas (identity vs role difusion ). Pada saat ini, anak berupaya menemukan identitasnya melalui banyak cara.

Salah satunya dengan melakukan tindakan kriminal ini,” katanya. Pencapaian ini dipengaruhi juga oleh masa perkembangan sebelumnya, yakni industry vs inferiority. Saat anak berhasil atau berprestasi, maka dia akan menemukan jati diri yang po si - tif (industry). Sementara jika ga - gal, dia akan merasa rendah diri (inferior ). “Nah , pen capaian di masa ini me me ngaruhi per - kem bangan di masa ber ikut - nya, yakni masa pencarian iden - ti tas,” ungkapnya. Pada masa ini, anak akan melekatkan dirinya pada “label” tertentu.

Pada anak yang tidak mendapat dukungan positif dari orang tua dan lingkungan ter - dekat, tidak jarang anak-anak melekatkan dirinya pada ma - salah juvenile delinquency ter se - but. Misalnya bergabung de - ngan geng tertentu, mencoba rokok dan narkoba, berbuat asusi la.

“Pada masa sekarang, tek nologi menjadikan semua lebih mudah. Nah, ini juga mem - beri pengaruh. Dengan mudah, anak bisa mengakses perilaku juvenile delinquency melalui ber - bagai media yang akhirnya di ja - dikan acuan perilaku,” pa par nya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengatakan, pentingnya duduk bersama sejumlah kementerian yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), serta Ke menterian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen kumham) untuk merumuskan langkah-langkah solutif agar kedepan kekerasan yang melibatkan anak bisa ditekan.

Selain itu, bagi anak yang sudah telanjur terlibat di dalam kasus kekerasan baik sebagai pelaku maupun korban, juga bisa tertangani dengan baik. Dia mengatakan, pen ting - nya peningkatan pendi dikan karakter pada anak di se kolah.

Sayangnya, hingga saat ini Kemendikbud dinilai belum menemukan bentuknya dalam program peningkatan pendidikan karakter. Diakuinya, peningkatan pendidikan karakter memang sudah menjadi program pemerintah di Kemendikbud, namun diskusi substan sial tidak terjadi terutama dengan masyarakat.

yan yusuf/ binti mufarida/ r ratna purnama/ abdul rochim