Edisi 14-03-2019
JPU Tuntut Eks Dirut Jasindo 9 Tahun Penjara


JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo, persero) yang juga mantan Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo, persero) Budi Tjahjono dengan pidana penjara selama 9 tahun.

Surat tuntutan nomor: 33/TUT.01.04/24/03/2019 atasnamaBudidibacakansecara bergantian oleh JPU yang dipimpin Haerudin dan Febu Dwiyandospendy dengan anggota Moh Helmi Syarif, Putra Iskandar, Luki Dwi Nugroho, dan Dian Hamisena di PengadilanTipikorJakartakemarin. JPU menilai, Budi selaku penyelenggara negara, yakni Direktur Pemasaran Korporasi, Plt Direktur Utama, dan Direktur Utama PT Jasindo (Persero), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Budi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan dua agen fiktif untuk pengadaan asu - ransi aset industri, sumur, dan aset LNG BP Migas-Kon trak tor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2012-2014 dan penutupan konsorsium asuransi proyek konstruksi KKKS 2012-2014.

Perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama dengan Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo 2008-2013 yang juga Direktur Utama PT Jasindo 2016-2018 Solihah dan pengusaha Kiagus Emil Fahmy Cornain.

Perbuatan Budi telah memperkaya dirinya sebesar Rp6 miliar dan USD462.295,31 serta memperkaya Solihah sebesar USD198.340,85, Kiagus sejumlah Rp1.330.668.513,27, danmemperkayaagenSoepomo Hidjazie sejumlah USD137. Akibat dari perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian cq PT Jasindo (persero) sebesar Rp8.469.842.248,16 dan USD766.955,97 atau setara saat itu sebesar Rp7.584.102.194,51.

“Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Tjahjono berupa pidana penjara selama 9 tahun danpidanadendasebesarRp600 juta subsider 6 bulan kurungan,” ujar JPU Haerudin saat mem - bacakan surat tuntutannya.

Atas tuntutan JPU, Budi dan tim penasihat hukum mengaku sudah mengerti isi tuntutan dan akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi). Penasihat hukum meminta waktu dua pekan untuk pembuatan pleidoi. Ketua majelis hakim Fasal Hendri menetapkan agenda sidang dengan pembacaan pleidoi pada Rabu (27/3).

sabir laluhu