Edisi 14-03-2019
Kemensos Rekrut Ratusan Pendamping PKH


BEKASI –Kementerian Sosial Dua Wanita Diringkus Polisi (Kemensos) membuka rekrutmen calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di10provinsi.

Sebab, sekitar959 pendamping PKH meng undurkan diri karena diterima sebagai aparatur sipil negara (ASN) da - lam proses penerimaan calon pe gawai negeri sipil (CPNS) 2018 lalu, sementara sisanya jadi calon anggota legislatif.

“Kita tengah rekrutmen dan menyeleksi sumber daya ma - nusia (SDM) untuk meng gan ti posisi pendamping sosial yang mengundurkan diri,” kata Di - rek tur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat saat me - ninjau proses uji kom pe tensi bi - dangpesertapen dam pingsosial di Hotel Aston, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kemarin.

Saat ini, Kemensos meng - gelar uji kompetensi bidang bagi para peserta secara se ren - tak di 10 provinsi di Indonesia. Apalagi, jumlah pendaftar men capai 62.300 peserta dan mereka melakukan pendaftaran secara online untuk menunjuk kan kepada publik bahwa pro ses rekrutmen ini terbuka dan transparan.

Dari 62.300 orang yang melamar, kata dia, hanya 2.015 yang dinyatakan lolos seleksi administrasi, nilai akademik, dan sebagainya. Mereka nan ti - nya yang akan mem pere but - kan posisi 959 pendamping sosial di 10 provinsi Indonesia.

Sementara untuk jumlah peserta di Kota Bekasi ini, ada 107 orang mengikuti seleksi. Me reka berasal dari Ka bu paten dan Kota Bekasi, Ka bu pa ten Bo - gor, Kota Depok, dan Ka bu pa - ten Karawang. Untuk itu, Ke - mensos menargetkan pada Jumat(22/3), merekayanglolos seleksi sudah bisa ber tugas.

“Tugas sebagai pen dam - ping PKH tidak mudah karena sangat membutuhkan dedi ka - si sangat tinggi,” ungkapnya. Pen damping dan operator PKH merupakan penentu ke - ber hasilan PKH dalam me - ning katkan kesejahteraan keluar ga yang sangat miskin men jadi keluarga sejahtera dan pro duktif.

Selain itu, pen dam - ping memiliki posisi strategis menjadi center of excellence (titik keberhasilan) penang gu lan gan kemiskinan dalam pro - gram perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. “Tantangan terbesar buat pen damping adalah me mas - tikan seluruh penerima PKH dapat mengakses PBI-JKN, KIP, rastra, dan menerima ban - tuan sosial secara nontunai melalui tabungan,” tegasnya.

Bahkan, calon pendamping juga dituntut untuk menguasai Modul Family Development Session PKH. Di antaranya, modul pendidikan dan peng asuhan anak, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, modul kesehatan dan gizi, modul perlindungan anak, serta modul kesejahteraan sosial.

“Dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Jokowi me - ne kankan bahwa keluarga pe - ne rima manfaat PKH harus bi - sa mandiri dan usaha untuk ke - luar dari kemiskinan,” ujarnya. Direktur Jaminan Sosial Ke - luarga pada Kementerian So sial Nur Pujianto menam bah kan, pihaknya masih mem ve rifikasi jumlah pendamping yang mun - dur karena diterima sebagai ASN di lembaga pe me rintahan.

Hingga kini, Dinas Sosial di tingkat kota/kabupa ten di 10 provinsi itu belum memberikan laporan ke lembaganya. “Pendamping yang meng - un durkan diri ada 959 orang, ta pi untuk yang mundur ka re - na jadi ASN belum dilaporkan semua karena mereka belum terima SK (surat keputusan pengangkatan),” tambahnya.

Meski demikian, jumlah pasti yang telah mengun dur kan diri ada 959 orang. Karena itu, rekrut men perlu dilakukan guna mengisi kekosongan 959 pendamping. Saat ini, total PKH di Indonesiaada40.000le bihka rena ada yang meng undurkan diri maka jumlahnya berkurang.

Agar seimbang, Kemensos membuka rekrutmen baru karena targetnya satu pen damping itu bisa melayani 250-300 keluarga penerima manfaat (KPM). “Kita butuhkan rekrutmen baru untuk penanggulangan kemiskinan,” tukasnya.

abdullah m surjaya