Edisi 14-03-2019
MK Putuskan Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye


JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan sekelompok mahasiswa mengenai aturan kampanye pemilu.

Dalam Putusan Nomor 10/PUUXVII/ 2019, MK menegaskan presiden tidak perlu cuti kampanye saat mengikuti pilpres sebagaimana tertuang dalam Pasal 299 Ayat I Undang-Un - dang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK berpendapat Pasal 299 ayat 1 UU Pemilu secara tegas men jamin bahwa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, hak presiden dan/ atau wakil presiden petahana untuk melaksanakan kam pa - nye sama sekali tidak diku - rangi jika hendak mencalon - kan diri kembali sebagai pre si - den dan/atau wakil presiden.

“Justru akan menjadi ber - tentangan dengan semangat pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika presiden dan/atau wakil presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kem bali sebagai presiden dan wa kil presiden (sepanjang me - me nuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak un - tuk melaksanakan kampanye,” kata majelis hakim yang di pim - pin Anwar Usman se per ti di - kutip dari website resmi MK.

Menurut MK, jika hal itu dilakukan, berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon presiden dan wakil pre - siden petahana dengan calon presiden dan wakil presiden lainnya untuk hal atau ke du - dukan yang sama, yaitu samasama pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu.

“Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan,” ka ta hakim MK. Kendati demikian, MK menilai perlu ada pembatasan bagi capres/cawapres petahana dalam kedudukannya sebagai petahana agar dalam me laksanakan haknya berkampanye tidak menyalahgunakan ke dudukannya sebagai petahana.

“Pembatasan tersebut, baik da lam bentuk kewajiban un - tuk memperhatikan keb er - lang sungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, se ba - gai mana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, mau pun dalam bentuk larang - an penggunaan fasilitas ne ga - ra,” ujar MK.

Permohonan gugatan di - aju kan oleh enam mahasiswa Fa kultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah pada 17 Januari 2019. Mereka meng - gugat Pasal 299 ayat 1 UU 7/20197 yang menyatakan pre siden dan wakil presiden mem punyai hak melaksanakan kampanye. Pada sisi lain, menurut pemohon, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan calon presiden petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Menurut pemohon, Jokowi sebagai “calon presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga ha - rus bekerja di hari libur atau tang gal “merah”, padahal Jo kowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019.

Kaitannya dengan para pe - mohon adalah bahwa para pe - mohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui visi-misi pasangan calon presiden-wakil presiden Jokowi-Ma’ruf Amin.

Wakil Direktur Relawan B a - dan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono sebelumnya me - lon tarkan desakan kepada Jo - ko Widodo untuk transparan terkait cuti yang diambil untuk kepentingan kampanye.

Menu rut Ferry, transparansi ini dibutuhkan untuk mengetahui apa ada anggaran negara yang digunakan oleh Jokowi saat melakukan kampanye. “Kami dari BPN ingin m enyampaikan Pak Jokowi supaya tegas-tegas saja dalam menggunakan hak cutinya agar tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Ferry .

Menurut Ferry, peng gu na - an fasilitas dan anggaran ne ga - ra untuk kepentingan kam pa - nye adalah tindakan yang me - langgar Undang-Undang N o - mor 7 Tahun 2017 tentang Pe - m ilu. Hal senada pun disam - pai kan oleh politikus PKS, In - dra. Dia menyebut pentingnya Jokowi menginformasikan ha - ri cuti yang diambilnya.

Lagi pula, menurut Indra, pemerintahan akan tetap berjalan baik meskipun sang presiden mengambil cuti untuk kampanye. “Sa ya rasa Pak Jusuf Kalla sang gup jadi presiden sementara kok,” ujar Indra. Menanggapi ini, Jokowi me nyebut bahwa tidak ada atur an KPU yang mengharuskannya cuti total untuk melaksanakan kampanye pemilu sehingga dia tetap akan bekerja menunaikan kewajibannya sebagai seorang kepala negara.

“Ya, ini aturan KPU, se - muanya kan berangkat dari aturan. Ka lau aturan meng - haruskan, kita harus cuti total, ya saya akan cuti total. Aturan KPU kan tidak mengharuskan itu, ya kan. Dan, saya masih bisa be kerja, paling (kam pa - nye) hari Sabtu atau Minggu, lebih baik seperti itu,” kata Jokowi.

Menurut Komisioner KPU Wahyu Setiawan, cuti presiden itu terkait dengan pemberian fasilitas kepada yang bersangkutan. Seorang presiden akan tetap mendapatkan fasilitas protokoler untuk memastikan keamanannya sebagai seorang pemimpin negara.

“Cuti presiden itu terkait dengan penggunaan fasilitas jabatan. Fasilitas yang melekat itu fasilitas ke amanan. Itu tetap. Itu menjadi hak pre siden. Fasilitas keaman an sesuai dengan standar-standar keamanan,” jelas Wahyu.

sindonews