Edisi 14-03-2019
Penutupan Akses Ring Road Regional Semakin Tidak Menentu


BOGOR - Pembukaan Jalan Ring Road Regional (R3) di Kelurahan Katulampa, Bogor Timur, Kota Bogor semakin tidak jelas.

Pasalnya, musyawarah antara Pemkot Bogor dan ahli waris Siti Khadijah selaku pemilik lahan seluas 1.987 meter persegi itu berakhir deadlock dan kembali diserahkan ke pengadilan negeri.

Kuasa hukum pemilik lahan Herli Hermawan mengatakan, pihaknya akan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor menyusul deadlock - nya musyawarah tersebut. ”Kita dikasih waktu selama 14 hari untuk mengajukan keberatan ke PN.

Itu semua berdasarkan peraturan perundang-undangan,” katanya kemarin. Herli mengatakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bogor, sebagai pemberi kerja kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dinilai tak taat dan patuh dalam melaksanakan putusan PN.

”Jika mengacu pada putusan nomor 64/Pdt.G/2018/PN BOGOR, pihak PUPR tidak menjalankan pasal 3 ayat 3 yang menjelaskan bahwa tergugat mesti melakukan pembayaran kompensasi mulai Juni 2014 hingga akhir 2018.

Dan kita, baru tahu tadi,” katanya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku awalnya kegiatan musyawarah berjalan lancar. ”Mereka melalui kuasa hukumnya ingin mendapatkan penjelasan secara detail baik tersirat maupun tersurat berkaitan dengan ada atau tidaknya kompensasi penggantian lahan sejak 2014- 2018,” katanya.

Menurutnya, dalam musyawarah di KJPP sudah sangat detail menjelaskan dan menginformasikan regulasi maupun metode apraisal sehingga bisa dipahami berdasarkan surat perintah kerja (SPK) dari Dinas PUPR Kota Bogor.

”Hari ini saya mewakili pemkot sudah menawarkan kepada pemilik lahan, dan tadi sempat pemilik lahan minta waktu 10-15 menit di tengah pertemuan untuk berunding. Mereka memutuskan tidak sepakat terhadap apa yang ditawarkan Pemkot Bogor.

Oleh karena itu, suka tidak suka, maka dibuat berita acara,” ungkapnya. Terkait adanya aspirasi warga yang demonstrasi ke jalan R3 meminta Pemkot Bogor segera membuka akses jalan tersebut karena mengganggu aktivitas, pihaknya sangat memahami dan sempat menggelar audiensi ke Balai Kota Bogor.

”Kita akan mengirim surat yang berisi agar pemilik lahan bersedia membuka sementara jalur tersebut yang kini sedang ditutup. Mudah-mudahan segera dijawab,” tandasnya. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor Novy Hasbhy Munnawar menjelaskan, setelah berita acara hari ini ditandatangani, selanjutnya adalah proses ke pengadilan.

Ada dua opsi yang akan dilakukan. Pertama adalah jika merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ketika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan diberikan waktu kepada pemilik tanah untuk mengajukan keberatan atas nilai yang diajukan Pemkot Bogor ke pengadilan negeri selama 14 hari.

”Mereka (pemilik lahan) memiliki waktu untuk menggugat dan kemudian 30 hari harus disidangkan, dan opsi kedua langsung konsinyasikan (menitipkan) ke pengadilan,” jelasnya.

Saat disinggung kapan jalur R3 dapat kembali dilintasi kendaraan, untuk sementara ini semua tergantung pemilik lahan; tapi yang pasti, pemilik lahan meminta prosesnya harus diselesaikan terlebih dahulu. ”Kami menghormati hak dan proses hukum. Jika tidak berkenan membuka, itu hak mereka,” ujarnya.

haryudi