Edisi 14-03-2019
Poros Mahasiswa-Golput dan Paradoks Demokrasi


Kebebasan bersuara adalah kontrol atas kuasa. Begitulah kira-kira diktum negara demokrasi bahwa kuasa harus dibatasi, apa lagi jika mengingat kata-kata legenda Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely.

Apa yang menjadi pembatasnya adalah ucapanucapan kehendak rak yat yang harus terus menerus disuarakan. Jargon “suara rakyat adalah suara Tuhan” mung kin memang sudah terdengar membosankan, tetapi kiranya perlu terus direpro duksi dalam ruang gema de mo krasi kita.

Mekanisme penyampaian suara rakyat itu kemudian diolah melalui berbagai cara. Di masa awal implementasi demokrasi era Yunani Kuno dulu, rakyat satu polis bisa di kum pulkan dalam satu forum un tuk menca pai keputusan bersama. Sistem yang dikenal de ngan demokrasi langsung ini tentu kini sudah usang.

Zaman yang sudah se makin modern dengan negara yang luas dan penduduk yang semakin ber tambah tidak me mungkinkan sistem demokrasi langsung untuk dijalankan. Maka satu-satunya upaya un tuk menja min kepentingan dan kehen dak rakyat adalah melalui de mo krasi perwakilan (Gaffar, 2013).

Demokrasi perwakilan meniscayakan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat untuk diemban oleh wakil-wa kilnya yang terpercaya dan di pilih rakyat sendiri. Pada titik ini pemilu dibutuhkan. Pemilu me rupakan proses demokrasi prosedural sebagai hardware atas software berupa keterwakilan suara rak yat.

Harapannya su dah pasti: agar kehendak rakyat dapat direpresentasikan di ruang parlemen dan kemudian dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun, menjadi aneh ketika ternyata terdapat seba gian dari rakyat memilih mem buang kesempatannya untuk bersuara.

Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bah wa pada Pilpres 2014 ang ka partisipasi pemilih meleset dari perkiraan sebesar 75% menjadi hanya 69,58% (LIPI, 2014). Kemerosotan tersebut bisa kita asumsikan penyebabnya dengan berbagai inter pretasi.

Studi penjajakan yang dilakukan oleh LIPI (2014) menunjukkan delapan alasan menyebabkan rakyat memilih men jadi golput (golongan putih). Dari delapan alasan tersebut, ada dua alasan menurut sa ya sangat menarik untuk kita ga ris bawahi.

Pertama, rendahnya partisipasi kawula muda yang belum memiliki kesiapan dalam menghadapi pemilu.

Kedua, studi menunjukkan bahwa masyarakat kota yang memiliki lebih ba nyak informasi tentang politik justru lebih banyak memilih gol put disebabkan oleh rasa muak atas fenomena politik yang terjadi.

Dua alasan ini kiranya pa - tut untuk mendapat perhatian le bih. Baik apatisme maupun ke muakan politik di kalangan pemuda dan masyarakat kota adalah bukti sampai sekarang demokrasi kita belum bisa menghasilkan politik memu - as kan, atau sebaliknya, politik kita belum mampu mencipta - kan demokrasi sejati.

Apa yang salah? Tentu kita bisa menuding banyak hal, tetapi jelas suasana semacam itu bisa dihasilkan oleh ruang yang diciptakan paradoks demokrasi. Demokrasi sebagaimana su dah saya singgung di awal hanya bisa berjalan jika kebebasan berpendapat terjamin.

Semua warga negara harus diberi ke leluasaan untuk menya takan pendapatnya. Sistem demo kra si ini memang me mungkinkan mekanisme kontrol atas kuasa, tetapi di sisi lain, juga membuka semua pen dapat buruk muncul me - me ngaruhi wacana. Apalagi kita yang hidup di era akse lerasi informasi.

Semua sudut media bisa menjadi sumbangan kekeruhan wacana publik, tidak terkecuali dalam hal po litik. Hal ini tidak ayal me rupa kan sum - ber kemuakan para calon pemilih. Hoaks yang ter sebar tanpa kon trol, pen dapat-pen dapat nga wur, kampanye yang tak ber mutu, atau cuitan-cuitan politisi yang me mancing emosi, da pat mere damkan ke per - cayaan pemilih untuk terli bat aktif da lam pemilu.

Selain itu, paradoks yang di - hasilkan demokrasi adalah meng izinkan semua jenis eks - pre si politik bahkan yang men - dis torsi sarana demokrasi itu sendiri. Golput sebagai poros ke tiga dalam pemilu tidak bisa kita tuduh sebagai bentuk apa - tisme belaka, melainkan bisa jadi ekspresi kekecewaan war ga negara atas ketiadaan calon wa - kil yang berkualitas.

Tidak memilih mungkin saja adalah cara rakyat mengungkapkan protesnya atas kebutuhan yang tidak mampu dipenuhi atau kehendak yang tidak terwakili. Saya setuju bahwa golput bukan solusi karena adanya keterwakilan adalah kenis ca ya an demokrasi agar kekua sa an ti dak sewe nang-we nang di ja lan kan dan suara rakyat bisa te rus diperjuangkan.

Namun, menyalahkan gol put juga bukan tindakan bijak. Golput mun cul dari ruang hampa. Memberan tas gol put bu kan hanya lewat sosialisasi kata belaka. Golput akan berkurang dan mungkin suatu saat hilang, jika demo krasi dan sistem politik kita sudah menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat.

ZAINUN NUR HISYAM TAHRUS

Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISIP

Universitas Indonesia

Berita Lainnya...