Edisi 14-03-2019
Menjaga Keseimbangan antara Kepentingan Petani dan Konsumen


Menanggapi tulisan ekonom Enny Sri Hartati di sebuah media tentang “Simalakama Harga Pangan”, Kementerian Pertanian (Kementan) ingin meluruskan perspektif yang diangkat penulis.

Pemerintah melalui Kementan memahami tugasnya dalam men jaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai pro dusen dan masyarakat sebagai konsumen. Sehingga, tak ada istilah simalakama dalam fluktuasi/perkembangan harga pangan di Tanah Air.

Sebagai upaya menyeimbangkan ke pen tingan petani dan konsu men, pemerintah melakukan intervensi kontrol harga de ngan menetapkan harga dasar (floor price ) dalam ben - tuk harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga maksimum (ceiling price) dalam ben - tuk harga ecer an tertinggi (HET).

Kebijakan ini diambil untuk melindungi kepentingan petani maupun konsumen. HPP diberlakukan agar harga jual produk petani tidak anjlok, sementara HET diterapkan dengan harapan harga yang harus dibayarkan konsumen tidak melonjak tinggi.

Kebijakan HET beras sudah ditetapkan me lalui Peraturan Menteri Per dagangan Nomor 57/ 2017 se jak 1 September 2017 dengan rincian: HET beras me - dium di Jawa, Lampung, Su ma - tera Se la tan, dan Sulawesi se ni lai Rp9.450 per kilogram, se men tara di Sumatera (kecuali Lam pung dan Sumatera Sela tan), Nusa Tenggara Timur, dan Kali mantan senilai Rp9.950 per kilogram.

Meskipun sejumlah pengamat menilai kebijakan ini tidak efektif, tapi data mengindikasikan hasil yang berbeda. Badan Pusat Statistik (BPS) misalnya telah menunjukkan bahwa harga gabah petani kian meningkat baik juga pada mu sim paceklik, dari Rp4.791 per kilogram gabah kering panen (GKP) pada Oktober 2017 men - jadi Rp4.937 per kilogram GKP pada Oktober 2018.

Hal serupa juga terjadi pada musim panen raya. Saat itu harga dari Rp4.308 per kilogram GKP pada April 2017 naik menjadi Rp4.556 per kilogram GKP pada April 2018. Berdasar pe nelaah an kami, ada sejumlah pan dang an ne gatif terhadap kebijakan ini, yaitu:

(1) Kelangkaan pasokan beras di tingkat pengecer yang diakibatkan produsen dan pedagang beras menghentikan kegiatan aki bat HET;

(2) Keruntuhan industri perberasan dan kebangkrutan pabrik penggilingan padi (PP) secara mas sal;

(3) Potensi krisis sosial politik dengan adanya unjuk rasa pedagang beras;

(4) Perum Bulog akan kewalahan dalam menegakkan HPP dan menam pung surplus produksi.

Pandang an-pandangan tersebut perlu diluruskan.

Pertama, kelangkaan pasokan beras tidak pernah terjadi dan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) sebagai barometer per berasan nasional tidak pernah melampaui HET. Harga beras tertinggi sepanjang masa di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) terjadi pada 26 Januari 2018, yaitu Rp8.900 per kilo gram beras medium (IR 64 III).

Kedua, hingga saat ini pasokan beras cukup dan harga beras stabil. Ini membuktikan PP tidak bangkrut massal, bahkan industri beras akan semakin sehat dan efisien.

Ketiga, PIBC sebagai barometer industri beras nasional hingga saat ini tetap beroperasi normal. Baik pemasok maupun pedagang sama-sama ramai. Harga juga dalam kondisi stabil. Kondisi ini mengindikasikan kondisi sosial politik nasional tetap kondusif.

Keempat, asumsi yang menye butkan Perum Bulog akan kesulitan dalam menegakkan HPP juga tidak terbukti. Faktanya, har ga gabah petani malah meningkat dan Bulog kesulitan melakukan pengadaan stok karena harga gabah jauh di atas HPP.

Hingga saat ini kebijakan HET adalah instrumen yang efek tif dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen, tanpa melakukan operasi pasar serta mendorong kesehatan industri perberasan tan pa membebani keuangan negara.

Tren Nilai Tukar Petani

Persoalan lain yang diangkat oleh Sdri Enny dalam tulisan nya adalah tentang penurunan nilai tukar petani pada Februari 2019 dibandingkan bulan sebelumnya. BPS merilis data bah wa nilai tukar petani (NTP) Februari 2019 menurun sekitar 0,37% dari 103,33 pada Januari men jadi 102,94 akibat indeks harga yang diterima petani penurunnya le bih tinggi (0,53%) di ban - ding penu run an harga yang dibayar petani (0,16%).

Penurunan NTP ini diikuti de ngan penurunan harga GKP di tingkat petani. Harga GKP di tingkat petani turun 4,46% menjadi Rp5.114 per kilogram. Hal yang sa ma juga terjadi di tingkat penggilingan, harga GKP turun 4,24%.

Patut di cer mati bahwa pe nu - runan har ga gabah yang di teri - ma pe tani tidak serta-merta menurunkan pendapatannya karena penu runan harga terse but da pat di kompensasi oleh ada pe - ning kat an produktivitas dan pro duksi yang lebih tinggi. Pada Februari 2019 diperkira kan ada sebanyak 7,8 juta ton GKG yang dihasilkan petani dan mening - kat sekitar 77,96% di ban ding Januari.

Harga gabah yang di - terima petani juga masih jauh di atas HPP yang ditetap kan pe - merintah sehingga cu kup mem - berikan insentif eko nomi bagi petani untuk tetap berpro duk si. Aspek lain yang perlu dicer mati adalah pola mu sim panen. Bulan Februari ma suk ke dalam perio - de masa pa nen raya se hingga bila dilihat tren enam tahun ter - akhir (2014-2019), setiap tahun se lalu terjadi tren penurunan NTP dari Januari ke Februari, kecuali pada 2015.

Ta pi, meru - juk pada data periode tersebut, meski pun NTP Febru ari 2019 turun sekitar 0,37% di ban ding - kan bulan sebelumnya, tapi ni - lainya tertinggi bila di ban ding - kan NTP pada Februari pada tahun-tahun sebelumnya. NTP Febru ari pada 2014 senilai 101,79, pada 2015 senilai 102,19, pada 2016 senilai 102,23, pada 2017 senilai 100,33, dan pada 2018 senilai 102,33.

Karena itu, walau pun NTP pada Februari relatif turun akibat penurunan harga yang diterima petani, bisa saja kesejahteraan petani me ningkat kalau pada saat yang sama produktivitas meningkat lebih tinggi.

Kementan terus bersi nergi dengan Satgas Pangan yang be - randil untuk memo ni tor keti - dak logisan pergerakan harga pa - ngan yang terjadi serta men cari akar permasa lahan nya, juga meng awasi kalau ada ke cu rang - an dalam perda gang an pa ngan se perti manipulasi beras kuali - tas medium menjadi pre mium.

Tentunya kalau tugas ini bisa di - jalankan secara baik akan ber - kon tribusi dalam sta bilitas har - ga pangan di tingkat kon su men. Peningkatan kese jahtera an petani dan penu run an jumlah penduduk miskin ser ta inflasi ter kendali tentu nya tidak ter le - pas dari kontri busi berbagai pro - gram yang te lah dilakukan pe - merintah me lalui Kemen teri an Pertanian saat ini.

Melalui program upaya khu sus (UP SUS) peningkatan pro duksi padi, ja gung, horti kul tura, dan program Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) pada peter nak an. Pro gram pembenahan ran tai pasok dan distribusi pa ngan yang dilakukan Kementan melalui Toko Tani Indonesia (TTI) telah mam pu memangkas rantai pasok dari 7-8 tahap menjadi 3-4 tahap dan menyebabkan harga produksi petani dan harga pangan relatif stabil.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan petani dan konsu men, kami harapkan tidak ada istilah simala kama. Pengguna an istilah yang tidak tepat hanya akan menebar ketakutan yang kontra produktif. Sebaiknya semua anak bangsa membangun optimisme, sembari terus mengawal pemerintah da lam melakukan perbaikan pada pembangunan yang tengah ber jalan.

KUNTORO BOGA ANDRI

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian

Berita Lainnya...