Edisi 14-03-2019
BPJSTK Tanggung 88 Penyakit Akibat Kerja


JAKARTA – Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden No 7/2019 tentang Penyakit Akibat Kerja yang merupakan pengejawantahan atas Peraturan pemerintah No 44/ 2015 khususnya Pasal 48 ayat (3).

Peraturan ini diimplemen tasikan oleh BPJS Ketenaga ker ja an (BPJSTK) melalui Pro gram Ja minan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan manfaat yang di berikan berupa layanan kese hat an dan uang tunai (santun an). “Selama ini Program JKK iden tik dengan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jalan menuju atau dari tempat kerja, di lokasi kerja serta perjalanan dinas. Padahal perlindungan JKK sangat luas, mencakup penyakit yang disebabkan oleh ling kungan kerja atau lazim nya disebut penyakit akibat ker ja (PAK),” ujar Direktur Pe la yanan BPJSTK Krishna Sya rif dalam siaran persnya kema rin. Krishna menambahkan, pe serta yang mengalami kecela kaan kerja ataupun PAK men dapatkan manfaat sesuai de ngan Peraturan Pemerintah No 44/2015, yaitu pelayanan kesehatan unlimited sesuai kebutuhan medis, sampai si peserta dapat bekerja kembali.

Ter dapat juga santunan berupa uang untuk penggantian biaya pengangkutan, santunan se - mentara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan ke - ma ti an, dan bantuan lain nya. Ditambah bantuan beasiswa pendidikan anak bagi kecela - ka an kerja dan PAK yang ber - dam pak pada kematian. “Hampir semua klaim pro - gram JKK selama ini untuk ka - sus kecelakaan kerja. Data 5 ta - hun terakhir menunjukkan bah wa jumlah kasus PAK yang di laporkan masih sangat kecil, di bawah 100 kasus. Kasus PAK tersebut didominasi pada gang guan tulang belakang, pen dengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia, dan gang guan kulit pada tangan,” kata Krishna.

Menurut Krishna, diagnosis untuk peserta yang meng - alami PAK ditentukan berda - sar kan surat keterangan dok - ter spesialis yang kompeten di bi dang kesehatan kerja. Bah - kan peserta berhak atas man - faat perlindungan PAK meski - pun sudah tidak bekerja, yaitu maksimal 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir. Sebelumnya, Keppres No 22/1993 hanya mengatur 31 je nis PAK, maka dalam Perpres No 7/2019 ini, jenis PAK dibagi dalam 4 kelompok yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul da - ri aktivitas pekerjaan, berda - sar kan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan penya - kit spesifik lainnya.

“Kami siap menangani ka - sus PAK sesuai Perpres terakhir dengan sekitar 88 jenis PAK, le - bih lengkap dibandingkan re - gu lasi sebelumnya. Bahkan di luar itu, penyakit lain masih da - pat dilaporkan sebagai PAK, de ngan syarat penyakit terse - but harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja, dan harus da - pat dibuktikan secara ilmiah de ngan menggunakan metode yang tepat,” tambah Krishna. Untuk implementasi di la - pangan, Krishna menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan (BPJS - KES) sesuai dengan Permen - keu No 141/2018 tentang Koor dinasi Antar Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pem - beri an Manfaat Pelayanan Kesehatan.

“Secara bertahap sinergi la - yanan antara BPJSTK dan BPJSKES berupa mekanisme pe laporan, penjaminan, dan pe layanan RS untuk kasus ke - ce lakaan kerja dan PAK yang se suai dengan program JKK akan disosialisasikan kepada pi hak rumah sakit, per usa ha - an, dan seluruh kantor cabang. Kami juga akan menyiapkan sis tem informasi yang terinte - grasi antara BPJSTK dan BPJS - KES khusus untuk pena ngan - an kasus kecelakaan kerja dan PAK,” kata Krishna. Krishna menyadari saat ini banyak regulasi yang terkait de ngan penanganan kasus ke - ce lakaan kerja dan PAK yang per lu disinergiskan, yaitu PP No 44/2015, Permenaker No 26/2015, PMK 141/2018, dan yang terakhir Perpres No 7/2019.

“BPJSTK dan Ke menterian Ketenagakerjaan serta K/L ter kait telah melakukan revisi atas substansi PP No 44/ 2015 un tuk menyesuaikan dengan se mua regulasi-regulasi yang ada, ter masuk pening katan man fa at-manfaat bagi program JKK,” tutup Krish na.

Rakhmat baihaqi