Edisi 14-03-2019
Mobil Hybrid untuk Transisi Teknologi


PEMERINTAHsangat bersemangat untuk merealisasikan program kendaraan bertenaga listrik (electrified vehicle/EV). Pengembangan EV didasari pada kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (Conference of the Parties/COP ) ke-21 di Paris, Prancis, pada 2015 silam.

Sebanyak 195 negara anggota United Nations Frame work Convention on Climate Change (UNFCCC) men ye paka tinya sebagai penerus dari Protokol Kyoto, kesepakatan bersama untuk menangani perubahan iklim dan menja lankan pembangunan rendah kar bon (low carbon development). Da - lam kesepakatan itu, Indo ne sia menargetkan menurunkan efek gas rumah kaca se be sar 29% hingga 2030 men da tang. Namun, dalam perkem ba - nga nnya, EV tak hanya ber kait - an dengan masalah emisi gas buang dan mengurangi konsumsi energi, juga sudah mencakup persoalan ekonomi. Defisit neraca berjalan akibat lonjakan impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu faktor penyebab perdagangan Indonesia defisit.

Lewat e lectrified v ehicle , pemerin tah berharap bisa me nge - rem impor BBM, terutama kon - sumsi dari transportasi darat. Targetnya sebesar 20% mo - bil yang dijual di dalam negeri pada 2025 merupakan mobil listrik. Untuk mendukung berkembangnya industri au - tomotif mobil listrik, pem e rin - tah mengusulkan insentif berupa pemberlakuan pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen. Hal itu guna mengimbangi biaya produksi komponen mobil listrik yang cukup mahal. Pemerintah juga berambisi Indonesia bisa menjadi rantai pasok global dalam pengem ba - ngan electrified vehicle lewat peresmian smelter bahan baku baterai, yakni nikel dan kobalt di Morowali, Sulawesi Tengah, pada akhir 2018 lalu.

Namun, lompatan besar tersebut diperkirakan meng - alami banyak tantangan, khu - sus nya infrastruktur. Di negara-negara maju, evolusi mobil berjalan bertahap. Mulai dari mobil konvensional, kemudian berkembang ke mobil hybrid , plug in hybrid , kemudian mobil full elektrik (EV). Indonesia tak mau me la - lui fase tersebut dan memilih untuk langsung ke pengem ba - nga n mobil listrik. Sementara negara-negara lain yang sudah memiliki infrastruktur lebih maju memilih untuk melakukan transisi. “Sebaiknya ada fase transisi karena negara yang infra stru k - turnya sudah maju seperti Jepang, China, dan Eropa memi liki fase transisi menuju ken - daraan EV,” sebut peneliti Elec - tr ical Power Engineering Re - search Group, Institut Tek no logi Bandung (ITB) Agus Purwadi.

Menurut Agus, teknologi hybrid digunakan oleh negaranegara tersebut pada fase transisi. Karena itu, ada waktu untuk melakukan persiapan pengembangan infrastruktur. Dia mencontohkan, kendala yang akan dialami mobil listrik adalah charging station . Pemilik mobil listrik minimal harus dekat dengan dua unit charging station , satu di rumah, satu di tempat lain, semisal di kantor atau di kawasan publik. “Karenanya jika langsung lompat ke EV, perlu persiapan infrastruktur,” tegas Agus. Selama pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mem - ba ngun infrastruktur, maka pengembangan mobil EV akan berjalan lancar. “Tapi jika tidak ada (infrastruktur), impossible bisa jalan. Karena mau ngecharge di mana,” papar Agus.

Konsumen mobil di Indonesia sebagian besar memilih membeli mobil dengan pertimbangan kemudahan dan efisiensi. Karenanya, harus ada persiapan yang benar-benar maksimal agar rencana besar pengembangan mobil listrik bagi kepentingan nasional tersebut berjalan lancar. “Untuk fase transisi, teknologi yang sudah ada, seperti hybrid dan plug in hybrid cocok diterapkan di Indonesia. Tapi sebaiknya untuk mobil-mobil yang harganya terjangkau dan diminati masyarakat seperti low MPV,” sebutnya. Beberapa merek mobil sudah mulai memperkenalkan beberapa seri mobil hybrid untuk pasar Indonesia. Ken da ra - an hybrid menggunakan peng - gabungan manfaat dari mesin bensin dan motor listrik tenaga baterai untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.

Mesin bensin menyediakan sebagian besar tenaga untuk mobil, dan motor listrik memberikan daya tambahan bila diperlukan, se - perti untuk mempercepat ken - daraan dan untuk menyalip. Peneliti Thermofluid an Energy Engineering Univer si - tas Gadjah Mada (UGM) Andhika Widyapraga menilai, mobil hybrid cocok untuk digunakan pada fase transisi menuju mobil full listrik. “Namun yang perlu diper ha ti - kan adalah kemampuan daya beli masyarakat sehingga ada edukasi di masyarakat yang sudah menggunakan mobil hybrid dengan yang belum,” tegasnya. Andhika menilai, agar harga mobil hybrid ter - jangkau, perlu diberikan insentif oleh pemerintah. Khususnya da lam bentuk pajak karena jenis mobil yang diminati masyarakat Indonesia adalah mobil jenis MPV, terutama low MPV.

“Selain itu, ada peluang untuk diekspor jika diproduksi di dalam negeri,” katanya. Adapun Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam berpendapat, industri auto mo - tif nasional menyambut positif kebijakan pengembangan mobil listrik nasional. Sebab, selain mampu mengurangi emisi, pengembangan mobil listrik akan mengurangi konsumsi energi, mengurangi impor dan menghidupkan rantai pasok industri lokal. “Namun, biayanya masih mahal. Untuk baterai saja, 1 kwh harganya USD200 , dan mobil kecil butuh baterai hingga 49 kwh,” tegasnya. Bob memberikan contoh mobil listrik yang diproduksi Tesla membutuhkan kapasitas baterai 80-100 kwh.

“Sekitar Rp250 juta untuk baterainya saja. Jika dikembangkan di dalam negeri, maka harus kompetitif harga baterainya,” katanya. Di Amerika Serikat (AS), mobil listrik mendapatkan subsidi setara Rp150 juta, sedangkan China memberikan subsidi hingga Rp200 juta. Produsen mobil sejatinya lebih memilih menjual mobil kon vensional. Itu karena marjin yang diraih lebih besar dibandingkan dengan mobil hybrid maupun listrik. “Tapi kita bicara masa depan bangsa, jadi memang harus ke arah itu agar tidak tertinggal dengan negara lainnya,” tegas Bob. Industri automotif di dalam negeri juga harus melakukan perubahan rantai pemasaran, fasilitas produksi, tenaga sales, aftersales , bengkel hingga supplier .

Contohnya, Thailand yang saat ini sudah memproduksi mobil hybrid . Thailand me - miliki peluang lebih besar dibandingkan Indonesia untuk mengekspor produk hybrid - nya ke negara lain diban ding - kan Indonesia. Sebab, banyak negara kini sudah melakukan fase transisi dengan menggunakan kendaraan hybrid . “Untuk mobil listrik harus didukung oleh smart city . Itu karena cocok untuk kawasan tertentu dan terbatas dengan pertimbangan infrastruktur,” tutur Bob. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika menegaskan, pemerintah akan mendorong peredaran mobil dengan tingkat gas buang yang lebih rendah melalui perbedaan pengenaan pajak. Insentif tersebut akan diberikan untuk semua jenis teknologi kendaraan bermotor.

Pemerintah rencananya mengenakan pajak berdasarkan kapasitas mesin (cc) tanpa membedakan antara mobil dengan tiga ruang (sedan) dan mobil dengan dua ruang (nonsedan). Pemerintah juga akan mem - perluas program insentif ber - da sarkan emisi yang tadinya hanya diberikan bagi mobil murah dan ramah lingkungan (KBH2). Nantinya, seluruh mobil yang menerapkan teknologi untuk menekan gas buang bakal kebagian insentif. “ Selain memberikan insentif bagi konsumen melalui skema PPnBM, pemerintah juga menyiapkan insentiftax holiday bagi produsen komponen mobil listrik,” kata Putu.

Saat ini insentif telah diberikan bagi produsen produk olahan nikel dan kobalt, yaitu dua komponen utama baterai NiMH yang masih digunakan oleh mobil listrik produksi Toyota bersamaan dengan baterai lithium ion. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Ristek Dikti Muhammad Dimyati menambahkan, pemerintah akan melibatkan banyak akademisi dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan kendaraan listrik. “Sekarang sudah 5 perguruan tinggi yang dilibatkan untuk masalah teknis. Menyangkut aspek sosial ekonominya, tentu nanti ada perguruan tinggi lain yang terlibat, misalnya Universitas Indonesia,” paparnya.

Anton c