Edisi 14-03-2019
Perdippi Ajukan Uji Materi Kepmenperin No 25/2018


PERHIMPUNANDistributor, Importir, dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) telah mengajukan permo - honan uji materi terhadap Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pem berlakuan Standar Nasional Indonesia Pelumas secara Wajib.

Pasalnya, peraturan ini bertentangan dengan per - aturan atau regulasi di sektor minyak dan gas bumi. Ketua Dewan Penasihat Perdippi Paul Toar mengata - kan, Kepmen Perindustrian tersebut menabrak aturan yang ada sebelumnya. Di antaranya, Keputusan Pre - siden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2001. Keppres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. “Perdippi telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Agung pada 8 Februari 2019 dengan nomor register 22 P/HUM/ 2019 terhadap Kep - men Perindus trian (Kepmen) tersebut agar Kepmen tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada di bidang minyak dan gas bumi,” tutur Paul.

Menurut Paul, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penye - diaan dan Pelayanan Pelumas, telah dengan tegas dan jelas menunjuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pe - megang wewenang penga - turan mutu pelumas. Keppres ini sekaligus memperkuat Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi 019K/34/M.PE/1998 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri. Sebagai pelaksanaan dari Kepemen tersebut telah diterbitkan peraturan tentang nomor pelumas terdaftar (NPT).

Regulasi ini merupakan upaya melindungi konsu - men di Indonesia dalam men da pat kan produk pelumas yang berkualitas. Juga me - nguatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. “Sejak diberlakukan 20 tahun lalu hingga saat ini, regulasi tersebut terbukti efektif. Hal ini bisa dilihat tidak adanya berita-berita tentang kerusakan mesin akibat pelumas yang tidak berkualitas,” sebut Paul Toar. Terlebih, Kemeterian ESDM melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas yang Dipasarkan di Dalam Negeri, dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2808 K/20/MEM/2006 juga menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) pelumas yang dipasarkan di dalam negeri.

Regulasi ini sekaligus menjadi dasar ketentuan persyaratan fisika/kimia standar nasional Indonesia (SNI) untuk pelumas. Artinya, semua pelumas yang akan dipasarkan di dalam negeri, aspek kimia/fisikanya diuji secara lengkap oleh Lem - baga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) dengan 14 para - meter. Pengujian tersebut dila - kukan sebelum diterbitkan no - mor pelumas terdaftar (NPT).

Wahyu sibarani