Edisi 15-03-2019
Minimarket Tak Berizin Marak di Bogor


BOGOR - Sebanyak 292 dari 1.090 unit minimarket di Kabupaten Bogor beroperasi tanpa izin alias ilegal.

Hal ini sangat disayangkan karena bisa berdampak terhadap keberadaan pasar tradisional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor setiap tahunnya diperkirakan 120 minimarket baru berdiri.

Sebab dalam lima tahun terjadi penambahan minimarket hingga 600 unit. Pada 2013 jumlah minimarket 490 unit, sedangkan 2018 ber - tambah menjadi 1.090 unit. Namun, data dari Dinas Pe - nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP M PT - SP) Kabupaten Bogor secara akumulasi dari 2014-2018 baru mengeluarkan 798 izin untuk minimarket.

Kepala Seksi Pengolahan Data DPMPTSP Kabupaten Bo - gor Judi Rachmat Sulaeli me - ngatakan, 798 izin yang dike - luarkan itu adalah akumulasi termasuk izin yang sudah di ke - luarkan namun habis masa ber - lakunya kemudian perpanjang.

“Contoh izin 2014 habis, 2017 kemudian diperpanjang. Ini masuk data. Dengan akumulasi ter sebut, minimarket yang pu - nya izin bisa jadi tak sebanyak 798 unit, bahkan bisa kurang dari jumlah tersebut,” ung kap nya. Terjadinya penambahan mini market di Kabupaten Bogor ini memang ironis.

Sebab bertolak belakang dengan ke bi ja - kan Pemkab Bogor yang menge luarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11/2012 ten - tang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Per be - lanjaan, dan Toko Modern.

Sementara itu, Kepala Seksi Verifikasi Administrasi Bidang Perizinan Operasional DPMPT SP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto mengatakan, pada tahun lalu Pemkab Bogor mem - berlakukan moratorium mini - market di 20 kecamatan se hing - ga dengan jumlah minimarket yang ada itu menimbulkan per - tanyaan.

“Saya harus cek dulu secara detail tentang izin minimarket yang dikeluarkan. Tapi dalam penilaian saya, kok jumlahnya tidak sebanyak itu. Karena selama ini banyak minimarket yang melakukan perpanjangan izin,” ujarnya.

Dia menjelaskan, proses per - izinan yang dikeluarkan pi - haknya setelah mendapat ana - lisis dan kajian teknis dari Dis pe - rindag. Selama hasil kajian ter se - but terpenuhi, seperti me ngenai jarak minimarket deng a n pasar tradisional serta ke tentuan lain, maka tentu di ke luarkan izinnya.

“Namun, kalau soal jumlah yang disebutkan BPS sampai 1.090 unit, ya harus dicek lagi. Kira-kira dari mana BPS mengambil data tersebut,” katanya. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Penegakan Perundangun dangan Satuan Polisi Pa - mong Praja (Satpol PP) Kabu - paten Bogor Agus Ridho saat dikonfirmasi mengaku belum mengantongi data jumlah mini - market yang harus ditindak karena tak berizin.

“Sehingga kita kesulitan dalam mener tib - kan minimarket yang tak ber - izin. Data saja kita tidak punya,” katanya, kemarin. Dia juga berdalih sudah me - ngirim surat ke dinas terkait pe - rihal permohonan data mi ni - market yang tak berizin namun tak ada jawaban.

“Maka dari itu, bukan berarti kita membiarkan minimarket ilegal di Kabupaten Bogor itu bebas beroperasi, ka - rena tak ada data,” katanya. Menanggapi maraknya minimarket ilegal, anggota DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal menilai, permasalahan perizinan minimarket ini harus diinformasikan kepada publik secara transparan.

“Apakah se - mua minimarket di wilayah Ka - bupaten Bogor sudah me ngan - tongi izin sesuai aturan yang berlaku,” katanya. Berdasarkan data BPS, pe - nambahannya sangat tajam. Pa - salnya, pada 2013 tercatat 490 unit.

Kemudian pada 2015 naik menjadi 748 unit dan pada 2018 bertambah lagi menjadi 1.090 unit. Kecamatan yang banyak berdirinya minimarket, seperti Kecamatan Cibinong 192 unit, Cileungsi 112 unit, Gu nung Putri 91 unit, Bojong gede 73 unit, Citeureup 63 unit, Babakan Madang 40 unit, dan kecamatan lainnya. Dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor, hanya di Kecamatan Sukajaya yang tidak ada minimarket.

haryudi


Berita Lainnya...