Edisi 15-03-2019
Pemerintah Tetapkan Biaya Ibadah Haji


JAKARTA – Pemerintah secara resmi menetapkan Biaya Penyelenggara an Ibadah Haji (BPIH) 2019 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2019 yang diterbitkan kemarin.

Keppres tentang BPIH 2019 ini diterbitkan menindak lanjuti kesepakatan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan DPR tentangbesaranbiayaibadahhaji tahun ini, pada pertemuan yang digelar 4 Februari lalu. Keppres inimengatur BPIH untuk jemaah haji reguler dan BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) selengkapnya lihat grafis.

Dengan terbitnya Keppres BPIH ini, tahapan selanjutnya adalah proses pelunasan BPIH. “Pelunasan tahap pertama akan berlangsung dari 19 Maret hingga 15 April, sedangkan tahap kedua mulai 30 April hingga 10 Mei. Pelunasan BPIH ini dilakukan dengan mata uang rupiah,” kata Direktur Penge - lola an Dana Haji Kemenag Maman Saepulloh di Jakarta.

Maman menjelaskan bahwa BPIHdisetorkankerekeningatas nama Badan Pengelola Keuang - an Haji (BPKH) pada Bank Pene - rima Setoran (BPS) BPIH. Direktorat Jenderal Penye - lenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah merilis daftar nama jamaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler sejak 25 Februari lalu.

Daftar nama jamaah haji 2019 juga bisa dilihat di laman haji.kemenag.go.id. Maman menambahkan, un - tuk jamaah haji yang meninggal setelah ditetapkan berhak me - lakukan pelunasan, bisa dili m - pah kan porsinya kepada keluar - ga sesuai ketentuan.

Pada tahun ini bakal diterap - kan kebijakan baru pelunasan BPIH. Jika selama ini dilakukan secara konvensional, tahun ini sudah bisa dilakukan secara non-teller. Artinya, jamaah ti - dak lagi harus datang ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH untuk melunasi biaya haji.

“Tahun ini mulai diterapkan kebijakan pelunasan non-teller ” terang Dirjen PHU Kemenag Nizar. Sistem non-teller ini bersifat layanan tambahan. Dengan demikian, sistem pelunasan dengan membayar langsung ke bank tetap dibuka. “Sistem pe - lunasan non-teller ini tidak akan menghapus layanan pelunasan BPIH di bank.

Transaksi nonteller merupakan alternatif ke - mudahan pembayaran dalam pelunasan BPIH,” paparnya. Diharapkan layanan nonteller ini dapat memberikan ke - mudahan kepada jamaah. Se - lain efisiensi waktu, mereka juga dapat melakukan pelunas - an dari mana saja, bahkan tidak harus oleh jamaah haji.

“Pelunasan dapat dilakukan dari rekening lain (bukan rekening jamaah) dengan syarat banknya sama, sehingga anak bisa me - lakukan pembayaran setoran lunas BPIH orang tuanya,” urai Nizar. Setelah melakukan pelunas - an non-teller, jamaah tinggal datang ke Kantor Kemenag kabupaten/kota tempat men - daftar dengan membawa bukti transaksi un tuk melakukan tahapan selan jutnya.

Direktur Layanan Haji dalam Negeri (Kemenag) Mu hajirin Yanis menjelaskan ada tiga pilihan penggunaan tran saksi non-teller dalam pelunasan biaya haji, yaitu ATM, internet banking, dan mobile banking. “Pelunasan non-teller ini de n gan cara me - masuk kannomorporsi, baikme - lalui sistem internet banking dan mobile banking, maupun ATM,” tuturnya.

Proses pelunasan BPIH juga terkait dengan persyaratan istithaíah kesehatan jamaah. Pasalnya, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan (Siskohatkes) di Kementerian Kesehatan.

Data istithaíah kesehatan jamaah didapat dari Siskohatkes. Bila jamaah belum memenuhi per - syaratan istitha’ah kesehatan maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH, baik teller maupun non-teller. Di sisi lain, penyediaan la - yanan akomodasi jamaah haji di Arab Saudi sudah mencapai 50%.

Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan mengungkap - kan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi VIII DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Mar wan Dasopang di Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Nur Kholis menjelaskan, total kebutuhan akomodasi haji di Makkah mencapai 210.697 kapasitas.

Kebutuhan ini mencakup 204.000 jamaah, petugas kloter, nonkloter, sisa penempatan, dan cadangan; sedangkan kebutuhan akomodasi di Madinah berjumlah 209.967 kapasitas. Dia menambahkan, penempatan akomodasi jamaah haji di Makkah tahun ini akan menggunakan skema baru.

Jamaah akan ditempatkan berdasarkan pengelompokan asal daerah pada wilayah atau zona ter - tentu. “Penerapan metode ter - se but tentu akan dapat diikuti dengan penyesuaian pelayanan katering jamaah yang diharap - kan akan semakin mudah pe - ngondisiannya de ngan menye - suai kan citarasa sesuai dengan selera daerah masing-masing,” jelasnya.

Sementara itu, Marwan Da - sopang mengatakan terbit nya keppres tersebut sangat pen - ting karena pemerintah dan DPR sudah membahas seluruh kebutuhan haji. “Kalau kep - pres sudah terbit, mereka (pe - tugas di Mekkah) sudah bisa mela ku kan pengerjaannya. Mereka bisa panjari (kasih uang muka) semua (kebutuhan haji),” katanya.

Selain itu, pemerintah diha - rapkan bisa melakukan peng - hematan biaya karena sudah bisa melakukan negosiasinego siasi apa saja yang di per lu - kan untuk kebutuhan jamaah, misalnya kebutuhan hotel, katering. “Kalau banyak yang minat, kita bisa memilih.

Keppres yang terbit ini membantu pemerintah sejak awal,” papar - nya. Bagi para calon jamaah haji, dengan terbitnya keppres ini juga bisa memberikan kepas - tian di lapangan siapa yang berangkat bisa segera melunasi pembayarannya.

Terkait penggunaan mata uang rupiah dalam pelunasan biaya haji, Marwan menga ta - kan bahwa kepastian ini juga membuat calon jamaah lebih senang, meski juga ada keren - tanan jika ada anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Tapi itu sudah diantisipasi semua, sekalipun ada risiko di pemerintah. Kalau sudah ada keppres lebih awal kan bisa melakukan percepatan pembayaran kebutuhan haji. Kunci saja semua kalau keppres sudah keluar,” paparnya.

sunu hastoro/ abdul rochim

Berita Lainnya...