Edisi 15-03-2019
Quick Count Diumumkan 2 Jam Pasca pemungutan Suara


JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan lembaga survei bisa mengumumkan hasil penghitungan suara minimal dua jam setelah selesainya proses pemungutan suara.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 540 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, “pelaksanaan kegiatan per hi tungan cepat yang meng umum kan prakiraan hasil perhitungan cepat sebelum 2 jam setelah selesainya pe mu - ngutan suara di wilayah Indonesia bagian barat dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dengan denda paling ba nyak Rp18 juta.’

Jika ada yang melanggar ketentuan tersebut, lembaga tersebut akan terganjar sank - si. Atas dasar tersebut, lem - baga survei yang akan ber par - tisipasi harus mendaftar ke KPU untuk diverifikasi. “Ka lau sebelum dua jam itu hasil survei diumumkan, berarti melanggar hukum.

Itu ada sanksinya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,“ ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta kemarin. Wahyu mengatakan saat ini sudah ada 33 lembaga sur - vei yang mendaftar, namun belum semuanya memenuhi syarat.

Dia mengatakan KPU akan bekerja sama dengan asosiasi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Per - sepi) untuk menyaring lem ba - ga mana saja yang berhak me - rilis hasil perhitungan se men - tara usai pemungutan. “Jadi yang sudah men daf - tar ada 33 lembaga survei.

Tetapi memang pengertian mendaftar ini belum tentu me - menuhi syarat. Nah , me reka harus mematuhi meka nisme yang ada sehingga nanti KPU akan melihat sesuai per - syaratan itu lalu diverifikasi dulu,” ungkapnya. Dia mengatakan pihaknya akan mencantumkan daftar lembaga survei dalam laman KPU.

Lembaga survei yang akan diumumkan merupakan lembaga survei yang me me - nuhi syarat. “Nanti akan kami sampaikan lembaga survei yang memenuhi syarat di web , yang sudah daftar di KPU dan memenuhi syarat mak sud nya,” tuturnya.

Komisioner KPU lainnya, Hasyim Asy’ari, juga meng imbau agar lembaga survei transparan dari segi profil lem baga, metode, sampai pen da naan. Upaya ter - sebut sebagai bentuk pert ang - gung jawaban hasil survei yang di sampaikan ke publik. Dia juga mengatakan KPU sendiri tidak memiliki kuasa untuk me la - kukan kontrol terhadap lembaga survei.

“Lembaga yang melakukan survei terhadap hasil pemilu yang paling penting adalah kre - dibel, kemudian bersedia me - mu blikasikan tentang profil lem baga survei tersebut, ke - mudian kalau ada biaya yang digunakan untuk survei itu dari mana dan metode seperti apa,” ucapnya.

Menurut dia, survei memiliki peran agar publik tahu perkiraan lebih awal hasil pemilu. KPU sendiri diuntungkan dengan adanya survei tersebut. Begitu pun survei tentang seberapa besar masyarakat tahu tentang penyelenggaraan pemilu.

“Berapa banyak pemilih yang sudah mengetahui kapan pencoblosan pilpres dilakukan. Kemudian hasil survei menjadi ukuran bagi KPU, misalnya sosialisasi KPU masih kurang,” jelasnya. Koordinator Komite Pemilih In donesia Jerry Sumampaw meng imbau masyarakat lebih kritis terhadap hasil riset setiap lembaga survei.

Bukan itu saja, media juga diharapkan memilah lembaga survei yang penelitiannya kredibel dan layak di-publikasikan. “Kehadiran lembaga survei saat ini memang tidak dapat dihindari, apalagi mereka membawa kepentingan politik tertentu dalam rangka peng giringan opini.

Publik yang harus kri tis survei mana yang bisa dipertanggungjawabkan dan survei mana yang memang asal dibuat untuk kepentingan politik jangka pendek,” pungkasnya.

mula akmal