Edisi 15-03-2019
Berdaulat Sesaat


Konsep kedaulatan rak yat itu terasa abstrak dan sulit di ukur. Namun setiap menjelang pilpres atau caleg, kedaulatan rakyat itu begitu terasa, yaitu berupa hak suara.

Dalam sistem demokrasi, se seorang sah men jadi wakil rak yat dan pre si den tergantung be saran jumlah sua ra rakyat yang memilihnya. Ma ka itu, pa ra elite politik ber - lom ba untuk tam pil sebaik mung kin di ha dap an calon pe - mi lih nya. Tidak ha nya mengiba-iba, bahkan tiba-tiba jadi populis dan der ma wan dalam rangka men - jaring suara mereka.

Konsep “kedaulatan” dan “ke ter wa kil - an” rak yat memang ab surd jika dicer mati. Lo gi kanya, yang nam a nya wakil itu memper oleh man dat dan ke per cayaan dari rakyat yang di wakili, ber dasarkan sukarela dan ke duanya sa - ling me mahami pro blem serta agen da per juangan yang hendak diper juangkan di lem baga perwa kil an.

Dan, itu ha nya mungkin dilaksanakan jika rak yat terdidik, tahu persoalan bangsa. Tetapi untuk kondisi warga negara Indonesia yang sede mi ki - an besar jumlahnya, hidup ter - pencar-pencar, tingkat eko no mi dan pendidikan tidak me rata, maka yang ber lang sung suara rakyat itu jadi objek per buruan para politisi.

Ada dua cara yang menonjoluntukmen jaringsuara rakyat itu.

Pertama, dengan kekuatan dan im balan materi. Pendeknya, sua rarakyat dibeli. Konsekuensinya, prinsip perwakilan sudah batal, di ganti dengan pembelian.

Kedua, dengan meng guna kan instrumen kesamaan identitas serta isu keagamaan sehingga emosionalitas mengalahkan rasionalitas.

Jadi, baik kedaulatan mau - pun keterwakilan rakyat ra sa nya baru sebatas slogan ko song. Ba - nyak rakyat tidak tahu daftar nama-nama calon wakil rakyat. Siapa mereka itu, apa re kam jejak mereka. Ketika nan tinya masuk ruang pen co blosan suara, saya kira rakyat bingung untuk me - nen tukan pilihan.

Di samping tidak kenal, jumlah pilihannya juga ter lalu banyak, di luar jang ka uan na lar rata-rata orang da lam teo ri ujianganda (multiple choi ces). La lu dalam pemilihan ca pres, framing berupa hoax, fit nah, dan sa ling caci antar pendukung sangat mencolok, mengo tori dunia medsos.

Situasi demikian ini meru sak prinsip kedaulatan dan keterwakilan karena rakyat me mi lih bukan atas dasar pe ngeta hu an, pi lih an kritis, su ka rela, dan be bas dari penipuan serta intimidasi. Dierademokrasiliberalini, se - sungguhnya banyak nilai-nilai dan peluang sangat positif kalau saja terkontrol dan ter salurkan dengan baik.

Pertama, adanya iklim kemerdekaan bagi rakyat untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Rakyat memiliki kedaulatan bersuara.

Kedua, saat ini belangsung pendidikan politik bagi rakyat. Bahwa suara me reka berharga, karena memang rak yat yang memiliki kedau latan suara dalam memilih pe mimpin di negeri ini.

Ketiga, sesungguhnya aspirasi apa pun, termasuk aspirasi keagamaan, tak ada larangan untuk disampaikan, bahkan mem buat parpol keagamaan pun boleh.

Asal tetap taat pada kons titusi dan undangun dang yang ber laku. Salah satu kelebihan sistem de mokrasi adalah adanya me ka - nisme untuk mengganti pe mim - pin secara konstitusional dan reguler. Sistem ini yang mes ti kita jaga, jangan dirusak, se bab terdapat indikasi nyata ada nya kekuatan antidemokrasi yang membonceng dan hen dak mem - bajak sistem de mo krasi ini.

Kekuatan fasis yang me man faatkan momentum demokrasi. Jika tidak se nang ter hadap seorang pe - mim pin, tunggu saat pilpres nan - ti untuk memilih yang lain ber - dasarkan pe nge tahuan akan re - kam jejak dan prestasi ca lon, ter - bebas dari si kap ke ben cian yang dibalut de ngan fit nah ataupun teper daya oleh hoax yang memutarbalik kan fak ta serta memecah belah ma syarakat.

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Berita Lainnya...