Edisi 15-03-2019
Cuti Presiden dan Delusi Kekosongan Kekuasaan


Kampanye pemilihan umum (pemilu) adalah salah satu wujud pendidikan politik kepada masyarakat yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Jika pihak yang berkampanye bu - kan pe me gang jabatan politik yang sedang menjabat alias tidak ber - status petahana, per soalan re latif sederhana dan aturannya pun jelas karena ketiadaan kemungkinan penyalahgunaan fasilitas. Persoalan berbeda terjadi pada kampanye yang me li bat kan pe ta - hana yang meng geng gam jabatan politik semacam presiden, wakil presiden, men teri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

Dengan kekuasaan yang besar, pemba tasan aktivitasnya dalam berkampanyeadalah keniscayaan. Akan tetapi, meniadakan sama sekali hak petahana untuk berkampanye juga bukanlah hal yang sportif.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 10/ PUUXVII/ 2019 yang diucap kan pada 13 Maret 2019 mengukuhkan konstitu sionalitas Pasal 299 ayat (1) Un - dang-Un dang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang men - jamin hak presiden dan wakil presiden berkampanye.

Presiden petahana yang men - jadi calon presiden me mi liki hak yang sama dengan ca lon presiden bukan petahana ter masuk hak un - tuk ber ka m panye yang bertujuan meya kin kan pemilih dengan me - nawarkan visi, misi, program, dan citra di rinya. Sebab, jika dilarang ber arti telah terjadi perlakuan ber - beda terhadap kontestan.

Meskipun demikian, Pasal 281 UU Pemilu mengharuskan para petahana di atas yang ber kampanye untuk tidak meng gunakan fasilitas dalam ja bat an nya kecuali peng - amanan. Se lain itu, petahana juga harus men jalani cuti di luar tang gu - ng an negara dan harus tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan ne gara dan pemerintahan daerah.

Akan tetapi, Pasal 61 Per atur an Ko misi Pemilihan Umum (PKPU) No mor 23 Ta hun 2018 ten tang Kampanye Pemilu mem persempit keten tuan da lam UU Pemilu itu de - ngan me nentukan bahwa pre siden petahana yang berkampanye pada hari libur tidak me mer lukan cuti.

Tak Butuh Kampanye

Jika saat ini aturan me mung - kinkan presiden peta ha na yang menjadi calon presiden berkampanye tanpa cuti asal dilakukan pada hari libur, tidak demikian dengan petahana ter dahulu. Pada Pemilu 1999, memang kita belum me mi - liki aturan khusus yang mengatur cuti presiden petahana untuk kam - panye.

Akan tetapi, pada Pe mi - lihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2004, presiden petahana Me gawati Soe kar noputri yang menjadi calon presiden dan wakil presiden pe tahana Hamzah Haz yang juga menjadi calon presiden harus meng ajukan cuti untuk kam pa nye mes kipun hari libur sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No mor 9 Tahun 2004 tentang Kam panye Pe mi lu oleh Pejabat Negara.

Hal yang sama terjadi lima tahun kemudian. Pada Pilpres 2009, Pre siden petahana Susilo Bambang Yu dhoyono (SBY) yang menjadi calon presiden dan wakil presiden pe ta hana Jusuf Kalla yang juga menjadi calon presiden pun harus cuti untuk kampanye meskipun hari libur karena Pasal 3 PP No mor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara da - lam Melak sanakan Kampanye Pe - milu me wajibkannya.

Pada Pilpres 2014, lagi-lagi presiden petahana SBY juga harus cuti mes kipun hari libur untuk kampanye walaupun kali ini sebagai juru kam panye Par tai Demokrat. Ke - wajiban cuti ini diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Ka bu pa - ten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Ne ga ra dalam Kampanye Pemilu.

Dengan per ubahan pengatur an cuti kampanye itu, tampaknya kita belum memiliki sis tem yang ajek. Ke mung kin an be r ubah bisa saja terjadi pada pemilu-pe mi lu berikutnya. Presiden petahana Joko Widodo memilih berkam pa nye pada hari libur, alih-alih cuti mes ki - pun Pasal 61 PKPU Nomor 23 Ta hun 2018 me nye diakan fasi li tas itu.

Seyogianya, ke depan, kita per lu mengatur agar presiden petahana hanya diberi kesempatan berkampanye pada hari libur saja ka rena sesungguhnya ia telah “ber kam - panye” sepanjang periode ja ba tannya. Tidak hanya visi, misi, pro gram, dan citra dirinya yang sudah di ke - tahui publik, bahkan ki ner ja nya pun sudah dapat dinilai pu blik. Jadi, se - benar nya presiden petahana tidak terlalu butuh kampanye baik untuk dirinya maupun par tainya.

Presiden dalam Sistem Presidensial

Pada umumnya, presiden di negara yang berbentuk re pu blik de - ngan sistem pe me rin tahan pre si - densial adalah satu jabatan de ngan dua fungsi: ke pa la ne gara sekaligus kepala pe me rin tahan. Presiden ber tin dak se laku kepala negara bila menjadi persona publik yang secara res mi mewakili ke sa tuan sebuah bangsa dan ke ab sahan suatu negara ber daulat.

Posisi presiden sebagai ke pa la negara ini menjadikan ia seba gai tokoh seremonial (cere mo nial figure - head) yang secara de jure merupakan jabatan pen ting dan kuat na mun se - cara de facto tidak terlihat ke kua - sa an yang se sungguhnya seperti tecermin dari istilah fi gur e head yang berarti boneka.

Sisi sim bolis menjadi penanda kuat dalam konteks ini seperti terlihat da lam kewenangan presiden untuk membe - rikan grasi, amnesti, abolisi, reha bi - li tasi, gelar, dan tanda jasa, un tuk menyebut be berapa contoh. Adapun posisi presiden se ba gai kepala pemerintahan me nun juk - kan kualitas ak tual nya sebagai pe - me gang ter ting gi jabatan eksekutif negara ber dau lat dengan kontrol sepe nuh nya atas kabinet yang di - pimpin oleh menteri.

Ke wenangan mengajukan rancangan undangundang, menetapkan peraturan pe - merintah, me ng ang kat dan mem - berhentikan menteri dimiliki presiden se ma ta-mata ka rena po si si - nya se bagai tam puk ter tinggi ca - bang eksekutif. Dengan dua fungsi yang me nya tu pada satu sosok itu, ke kuasaan presiden tentu saja sa ngat besar, sehingga keber adaan ya tidak boleh hilang sedetik pun.

Oleh karena itu, cuti pre si den petahana untuk kam - panye karena pada saat yang sama juga menjadi calon presiden atau sebagai juru kam panye dapat me - nim bul kan persepsi negatif bahwa hal itu membahayakan kehidupan ketatanegaraan, khu susnya ber kait - an dengan ke kosongan kekua sa an seperti di ung kap kan anggota Tim Kam panye Nasional Lukman Edy.

Padahal, pendapat Lukman Edy itu hanya delusif saja ka rena tidak benar-benar terjadi kek o so ng an kekuasaan me ng ingat pre siden masih ada dan tidak di ka tegorikan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak da pat melakukan ke wa - jibannya dalam masa ja ba tan nya se - ba gai mana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945.

Kekosongan kekuasaan diartikan sebagai kondisi yang terjadi ke tika pemegang kekuasaan ke hilangan ken da linyatapi tidak ada pihak yang meng gantikannya. Delusi itu muncul karena pengertian cuti itu sendiri yang memang tidak jelas.

Jika cuti diartikan sebagai mening galkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi apakah itu berarti lembaga kepresidenan telah kosong? Ja wa ban nya tidak, karena cuti sebenarnya hanya instrumen untuk mence gah presiden petahana meng gunakan fasilitas jabatannya kecuali pengamanan. Di masa yang akan datang, persoalan cuti kampanye presiden peta hana ini memang perlu diatur lebih jelas.

A AHSIN THOHARI

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta


Berita Lainnya...