Edisi 16-03-2019
Penangkapan Romahurmuziy Terkait Jual- Beli Jabatan di Kemenag


JAKARTA - Penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur, kemarin, terkait dengan dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, OTT terhadap Romahurmuziy merupakan hasil pengembangan atas laporan masyarakat bahwa anggota Komisi XI DPR yang biasa disapa Romy itu sering terlibat aksi suap dalam proses promosi pejabat Kemenag.

“Sudah lama itu (penyelidikan KPK terhadap Romy). Berulang kali (penerimaan suap). Laporannya kami verifikasi dan memang ada alat bukti permulaan,” jelas Agus di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, barang bukti uang suap dalam OTT kemarin tidak banyak.

Semua dalam pecahan rupiah. Namun, ini bukan pertama kali Romy melakukan transaksi suap. Agus mengaku belum bisa menyebutkan nilai total uang suap yang disita karena masih me nunggu pemeriksaan lebih men dalam oleh tim KPK. KPK menangkap Romy dalam OTT di area parkir Hotel Bumi, Surabaya, sekitar pukul 08.00 WIB kemarin.

Selain Romy sebagai penyelenggara ne gara, KPK juga menangkap lima orang lainnya di tempat berbeda yang diduga terkait dalam transaksi suap ini. Diantaranya adalah Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, M Muafaq Wirahadi.

Sedangkan sisanya juga unsur penyelenggara negara dari Kemenag, pihak swasta, dan staf Romy. Setelah beberapa jam diperiksa oleh KPK di Polda Jat im, Romy dan para terperiksa lain sore kemarin dibawa ke Gedung KPK di Jakarta.

Pria kelahiran Sleman, 10 Sep tember 1974 itu tiba di Ge dung KPK sekitar pukul 20.15 WIB tadi malam. Romy berpa kaian hitam-hitam baik jaket maupun celana. Dia juga mengenakan topi biru, kaca mata gelap, dan masker untuk menutupi wajahnya.

Pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini terlihat menghindar dari cecaran pertanyaan para awak media yang sudah menunggunya. Romy terus menunduk. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, prak tik suap pengisian jabatan di lingkung an Kemenag yang menjerat Romy mencakup pusat dan da erah.

Pagi ini KPK akan me mastikan status hukum Romy setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam. Tadi malam tim KPK melakukan pengge ledahan di rumah Romy di Jalan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur .

Sore kemarin KPK juga melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ruangan Sekretaris Jenderal Kemenag M Nur Kholis Setiawan di lantai 2 Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Saat tim KPK datang, Lukman yang juga ketua Majelis Pakar DPP PPP tidak berada di kantornya. Sementara Nur Kho lis yang sedang berada di kantor, langsung dibawa tim KPK untuk menjalani pemeriksaan. “Dijemput di kantor pukul 17.00 WIB,” kata salah satu staf Nur Kholis di Gedung KPK seperti dilansir oke zone.com.

Berdasarkan foto yang diperoleh KORAN SINDO , garis KPK telah mengunci salah satu pintu ruangan kerja di Kemenag dan terlihat tertutup rapat. Pegangan pintu itu diikat dengan KPK line disertai stempel KPK.

Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki membenarkan adanya penyegelan tersebut. Menurut dia, tim KPK belum melakukan penyitaan dari ruangan Luk man. Sebelum terjerat OTT kemarin, Romy pada pertengahan tahun lalu pernah menjalani pemeriksaan di KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) dan dana insentif daerah (DID) dalam RAPBN Perubahan 2018 dengan terdakwa Yaya Purnomo.

Yaya adalah man tan kepala seksi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan pemukiman, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Rekan satu komisi Romy di DPR, Amin Santono, juga terseret dalam kasus ini.

Dalam dakwaan jaksa, Romy diduga ikut mengurus usulan DAK tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Kampar, Riau. Saat itu KPK juga memeriksa Romy dalam kaitan temuan dana senilai Rp1,4 miliar di rumah Wakil Bendahara Umum DPP PPP Puji Suhartono.

Romy sudah dua periode menjadi wakil rakyat. Pada pemilu legislatif 2014, ayah satu anak itu maju dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen).

Penataan Sistem Politik

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) Dedi Kurnia Syah menilai, OTT KPK terhadap Romy menunjukkan bahwa korupsi sangat rentan terjadi di sektor politik atau korupsi politik. Karenanya menurut dia, diperlukan reformasi sistem partai politik secara menyeluruh agar kasus serupa tidak terulang kembali.

“Hal ideal yang dapat menghentikan laku korupsi adalah bangunan integritas bagi politisi dikokohkan. Tetapi sebagai upaya sistematis, perlu juga dipertimbangkan reformasi sistem kepartaian” ujarnya. Pakar komunikasi politik Universitas Telkom ini berpandangan, model politik ke-partaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal.

Akibatnya partai politik seolah menjadi muara ke kua saan dan politikus yang menjadi penyelenggara negara acap kali me ngeruk uang dengan tindak korupsi. “Semua parpol seharusnya oposisi, tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali dengan kekuasaan itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan jika lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol,” ucapnya.

sabir laluhu