Edisi 16-03-2019
Penataan Lembaga Harus Terus dilakukan


JAKARTA – Penataan organisasi pemerintah harus terus dilakukan. Hal ini dilakukan agar pengelolaan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Persoalan kelembagaan dinilai masih jadi persoalan. Pasalnya, saat ini dinilai masih terjadi tumpang tindih fungsi organisasi. “Menilai lembaga yang ada tidak efisien dan tumpang tindih. Jadi harus ditata,” kata pakar kebijakan publik Universitas Indonesia Lina Miftahul Jan nah kemarin.

Dia mengatakan sebenarnya penataan organisasi sudah dilakukan sejak lama. Namun, hingga kini be - lum menampakkan hasilnya. “Sebenarnya sudah dari du - lu sejak sudah pernah dil aku - kan penataan kelola lembaga. Banyak lembaga tidak pernah berhitung jumlah fungsinya.

Tapi sampai sekarang memang belum selesai,” tuturnya. Dia mengatakan bahwa penataan organisasi sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah. Menurutnya, kinerja pemerintah akan lebih efektif dan efisien. “Sangat berpengaruh. Ini ber bicara rentan kendali.

Semakin kecil organisasi semakin mudah organisasi men capai tujuan,” ungkapnya. Lina mengatakan ada berbagai langkah yang bisa dilakukan untuk penataan organisasi. Salah satunya menghi tung kembali organisasi yang dibutuhkan.

Selain itu, jangan sampai ada lagi. “Jadi saat membuat aturan hu kum jangan sampai mem buat nama lembaga, sehingga tidak harus membuat lembaga baru, tapi lebih pada nama fung si,” ujarnya. Sebelumnya Tim Nasional Pem berantasan Korupsi (Timnas PK) juga menyarankan agar pemerintah tidak menambah organisasi baru.

Ketua KPK Agus Rahardjo saat penye rah - an dokumen aksi pencegahan korupsi tahun 2019 di Istana Ne gara, Rabu (13/3), menyatakan berkaitan dengan reformasi birokrasi, pemerintah di minta tidak melakukan penambahan organisasi baru.

Menurut Agus, akan lebih baik jika meng - efektifkan orga ni sasi yang ada dengan mela ku kan evaluasi atau pengga bung an. Hal yang sama juga disampaikan Lina dengan menyatakan, “Justru bukan hanya organisasi baru, sebetulnya organisasi yang ada pun harus di evaluasi,”tuturnya.

Menurutnya, organisasi yang ada saat ini masih terlalu banyak, bahkan masih terjadi tumpang tindih antarorga nisasi pemerintah. “Apa tidak bisa kemudian di-right sizing ? Ukuran yang tepat itu lembaga be rapa? Saya kan sering menyebut Amerika menterinya 17, kita 34. Bahkan 34 itu masih di tambah banyak. Lembagajadi mendekati 85. Itu kan harus dilihat,” papar Lina.

dita angga