Edisi 16-03-2019
Korupsi dan Hipokrisitas Politisi


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tang kap tangan (OTT) ter hadap salah satu petinggi parpol di Surabaya(15/3).

Ia adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Romahur muziy (Romy). OTT terhadap Romy cukup mengejutkan publik karena ia merupakan politisi muda yang dipandang cukup cerdas dan visioner sejauh ini. Sosok kelahiran Sleman, Yogyakarta, 1974 ini terpilih sebagai ketua umum PPP pada Oktober 2014 lalu.

Sebelumnya dia memang pernah diperiksa oleh penyidik KPK seputar dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan tahun anggaran 2018. Ia diperiksa KPK pada Agustus 2018 lalu untuk dua tersangka, yakni anggota Komisi Keuangan DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Dirjen Kemenkeu Yaya Purnomo.

Dalam sebuah wawancara di salahsatustasiunradioiaper nah mengatakan, “... jangan sam pai kita mencari peng hidupan dalam politik, tetapi kitalah yang harus menghidupi politik” (sahabat romahurmuziy.com 7/7/2018). Sayang, statemennya tersebut diruntuhkan sendiri lewat skandal yang menimpanya saat ini.

Lagi-lagi kita dikenyangkan oleh aroma hipokrisitas, tidak satunya kata dan perbuatan, yang sangat menyengat dari politisi. Tertangkapnya Romy menambah daftar panjang para ketua parpol yang terjerat korupsi. Mereka adalah Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat), Luthfi Hasan Ishaaq (mantan PresidenPKS), SuryadharmaAli (mantan Ketua Umum PPP) dan Setya Novanto (mantan Ketua Umum Golkar).

Belum lagi kader-kader parpol dari pusat sampai daerah yang terciduk KPK karena korupsi sehingga tak berlebihan jika KPK mencatat 69% ko ruptor yang merugikan keuangan negara berasal dari kader parpol. Politisi tampaknya tak lagi takut terhadap OTT yang digencarkan KPK selama ini.

Syahwat mate rialisme dan ber kuasa sudah begitu mendarah daging da lam diri mereka sehingga dalam keadaan apa pun mereka dengan gampang tergoda un tuk melakukan tran saksitransaksi politik dalam ruang-ruang gelap publik.

Padahal belum lama ini KPK bersama LIPI juga sudah mengajak parpol-parpol untuk menerap kan sistem integritas parpol sebagai upaya melembagakan tradisi kelembagaan parpol yang bersih dan konstruktif. Tampaknya sistem integritas tersebut hanya jadi pajangan politik untuk pencitraan semata.

Topeng

Pada 1759, 17 tahun sebelum ia menulis buku The Wealth of Nations , Adam Smith dalam tulisannya Theory of Moral Sentiments (1759) pernah menantang pendapat De Mandeville bahwa kemewahan atau pengejaran keuntungan ekonomi itu dosa meski dosa itu sendiri diperlukan untuk mengejar kesejahteraan masyarakat.

Smith secara lebih detail percaya bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat (publik) itu rasional asalkan dimulai dari terpenuhinya ruang pemenuhan kebutuhan individu. Tesis Adam Smith dalam batas tertentu seakan “mengekal kan” apa yang terjadi dalam politik kekuasaan belakangan ketika pranata hukum, regulasi antikorupsi gampang ditor pedo begitu saja oleh politisi haus kuasa.

Tekanan politik berbiaya tinggi sebagai konsekuensi dari demokrasi lang sung membuat sistem politik kian permisif terhadap elemenelemen pragmatisme (uang, popularitas, dan koneksi ke struktur partai).

Bayangkan, untuk menjadi kepala daerah seseorang harus mengeluarkan biaya puluhan miliar, sedangkan gaji yang diterima sebagai kepala daerah setiap bulan cuma di kisaran Rp8 juta-9 juta. Logikanya, butuh 100 tahun untuk menjabat baru bisa mengembalikan ongkos politik sebesar itu.

Jika hanya dalam 1 atau 2 tahun ia sudah bisa mengembalikan ongkos politik, jangan-jangan recovery cost tersebut menggunakan jalan haram. Demokrasi memang menjadi pintu bagi pembangunan partisipasi politik yang setara.

Ia menyediakan koridor (regu lasi, mekanisme) terhadap upaya warga negara dalam mengakses kekuasaan untuk melahirkan politik kepemimpinan yang propada prinsip bonum commune (kemaslahatan bersama).

Namun di sisi lain, dalam realitasnya, demokrasi yang menonjol saat ini adalah model demokrasi partisipatori yang di ekspresikan dengan memanipulasi pelbagai regulasi hukum, norma sertaetika poli tik (Hiariej & Stokke, 2018) yang pada akhirnya melahirkan politisi pemburu rente.

Mereka menggunakan topeng demokrasi untuk memuluskan berbagai agenda penumpukan kapital po litik nya. Masalahnya kapital dalam politik bukan merupakan ke kuatan yang mendorong pro duk tivitas kerja dan menciptakan kemakmuran masyarakat, tetapi khususnya dalam kon teks pemilu seperti saat ini, sebagai alat untuk menjebol tembok-tembok mekanisme politik berbiaya tinggi di partai (misalnya untuk biaya saksi, menggerakkan kader, sosial isasi, kampanye, dan lain-lain) demi menjamin keterpilihan mereka di panggung politik (Aspinall & Sukmajati, 2014).

Momok

Bagi mereka, seberapa pun besarnya syarat kapital yang harus dipenuhi untuk mempermulus kiprah politik mereka, itu tak jadi masalah karena sistem kekuasaan dan birokrasi yang transaksional, nepotis, dan korup telah memberikan jaminan bagi proses pengembalian modal politik dan penciptaan cerukceruk kekuasaan baru untuk menambang kekayaan dan memperbesar kekuasaan.

Ketika sudah berkuasa, mereka bisa menggunakan kewenangannya untuk mengembalikan modal lewat eksploitasi sumberdaya birokrasi yang dipimpinnya seperti upeti jabatan, bancakan lewat suap perizinan, suap infrastruktur, dan lain-lain.

Kita jangan pernah ber harap korupsi politik bisa digerus jika sistem politik dalam hal pendanaan parpol, rekrutmen pejabat, serta kaderisasi di kepartaian masih dibiarkan berlangsung secara tidak transparan, akuntabel, termasuk ketika skrining calon-calon ke pala daerah di lingkup internal partai misalnya masih sarat kompromi monetis, menihilkan integritas dan kapasitas.

Parpol akan terus menjadi momok bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat jika DNAnya sendiri tidak mau direformasi atau dirombak. Kemarin penerapan borgol tangan koruptor sudah dilakukan KPK untuk menimbulkan efek kejut dan malu bagi koruptor. Tapi itu hanya gimmick semata jika vonis terhadap koruptor masih rendah (hanya 6-7 tahun).

Ini hanya akan membuat politisi kita kian terlelap dalam praktik hipokrit dan imunitas terhadap hukum antikorupsi. Mestinya politisi korup yang telah mencederai nilai kemanusiaan itu dihukum dengan seberat-beratnya (minimal 20 tahun), dimiskinkan, di kenai kerja sosial atau ditempatkan di pulau terluar untuk menambang pasir, dan lain-lain.

Bahkan hak politik mereka harus dicabut sehingga mereka tidak punya kesempatan lagi untuk “mencuci jubah koruptor” mereka supaya kembali ikut dalam kontestasi politik atau sekadar mengemis iba rakyat.

UMBU TW PARIANGU

Dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang Dari

Berita Lainnya...