Edisi 25-03-2019
Budaya dan Pembangunan


Selama ini kinerja pembangunan sering kali diukur dengan melihat indikator fundamental makro ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi se ring kali dide wa - kan sebagai parame ter keber ha sil - annya. Dan hingga saat ini hal itu mas ih bertahan se bagai patron khu sus nya oleh ma syarakat awam. Kita sama-sama tahu bahwa se - bagian besar masyarakat kita m a - sih butuh edukasi untuk mem ban - tu memahami bagai ma na se baik - nya menyikapi se bu ah ha sil pem - bangunan.

Untuk itu tu lis an ini dibuat sebagai bagian da ri edukasi bah wa indi kator pem b angunan ti dak cu - kup dini lai secara parsial. Se lain itu stra te gi pemba ngun - an yang dapat di gu nakan ju ga re - latif ba nyak dan be ragam se hingga kita bisa ber dis kusi se cara praktis dan ilmiah ba gai mana se baiknya me na ta kebi jak an yang lebih em - piris dan kom pre hen sif.

Jika menggunakan perspek - tif nasional, pemerintah pusat se lalu merilis asumsi makro - eko nomi sebagai muara dari ke - bijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) se - tiap tahun. Adapun asumsi ma - kroekonomi yang saat ini di - gunakan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, ting - kat suku bunga surat perben da - ha raan negara (SPN) 3 bulan, ni - lai tukar rupiah, harga minyak men tah, serta lifting minyak dan gas.

Di luar itu sebetulnya masih ada indikator lainnya seperti in - deks pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, ketim pang - an pendapatan, kinerja pasar ke uangan, dan indeks kualitas ling kungan hidup (IKLH).

Yang terbaru, beberapa pemerintah dae rah juga sudah mulai me ma - suk kan indeks kebahagiaan (hap piness index) sebagai para - me ter keberhasilan. Nah, fakta yang menarik ada lah bahwa dana transfer ke daerah yang jumlahnya terus me ningkat setiap tahunnya ter - nyata tidak selalu linier dengan makna keberhasilan.

Peningkatan IPM dan penanganan ke - miskinan tidak cukup sig nifi - kan, malahan jurang ketim - pang an menjadi kian lebar bila dibandingkan dengan sebelum era desentralisasi diterapkan. Sejak 2010 hingga 2017, ke - naikan angka IPM cukup lem - peng di kisaran 0,56-0,65 basis poin (bps) per tahun.

Padahal pe ningkatan dana perim bang - an sendiri sudah sangat signi fi - kan dengan rata-rata 11,51% per tahun sejak 2010 silam. Se - mentara itu kemampuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan juga terlihat menu - run selama satu dekade ter - akhir. Jika periode 2009-2013 rata-rata jumlah penduduk mis - kin dapat diturunkan sebanyak 1.282 orang per tahun, pada 2014-2018 jumlahnya malah kian kgecil dengan hanya ber ku - rang sebanyak 576 orang per ta - hun.

Adapun terkait indikator ketimpangan pendapatan yang direfleksikan indeks gini juga kian lebar, terutama dalam ku - run waktu 2000-2010. Namun akhir-akhir ini mulai tampak ada perbaikan kendati faktor pe nyebabnya masih bersifat para doksal.

Dari rekaman tersebut, kita bisa sedikit menyimpulkan bah wa sebenarnya ada bebe ra - pa masalah pembangunan yang lebih mendasar dan belum ter - tuntaskan. Kita boleh ber bang - ga dengan capaian tingkat per - tumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5-6% per tahun.

Akan tetapi masih banyak indi - kator yang tercatat cukup ke ro - pos dan lambat laun akan meng - gerogoti kualitas pemba ngun - an kita. Dari capaian indeks gini saja sudah menandakan bahwa kue pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak.

Adapun indikator IPM dan kemis - kin an menjadi gambaran bah - wa sistem pembangunan kita be lum mampu mengatasi sen - di-sendi utama permasalahan masyarakat, khususnya terkait dengan akses untuk hidup ber - kualitas dan pendapat an/p e - nge luaran yang layak. Bagai - mana langkah kita selanjutnya?

Sering Terlupakan

Jika kita ilustrasikan layak - nya sebuah aliran sungai, maka IPM dapat kita posisikan seba - gai hulu dan tingkat kese jah - teraan (pendapatan dan kon - sum si) merupakan hilir/mua - ra nya. Hal ini telah diperkuat me lalui data statistik, bahwa dae rah dengan IPM terendah se kaligus menjadi daerah de - ngan rasio (persentase) kemis - kin an tertinggi.

Bila kita sandingkan kedua indikator tersebut, maka Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan tiga daerah dengan nilai IPM terendah sekaligus daerah dengan tingkat ke miskinan tertinggi secara nasional pada 2017.

Hal yang sama juga terjadi pada kabu pa ten/ kota di Jawa Timur di mana Sam pang dan Bangkalan men - jadi dua daerah dengan tingkat IPM terendah dan tingkat ke - mis kinan tertinggi pada tahun yang sama. Fenomena tersebut menjadi sebuah temuan yang menarik dan mendorong pada sebuah pe mikiran bahwa pem ba ngun - an tidak cukup diselesaikan me - lalui bantuan dana pembiayaan, target pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan secara fisik (infrastruktur).

Sebab ada pula persoalan-persoalan sosial se - perti terkait perilaku masyara - kat (human behaviour ) yang ti - dak kalah penting untuk men - du kung kualitas pembangunan di sebuah daerah. Faktor sosial budaya sering kali terlupakan untuk turut di - kemas sebagai paket utuh dari se buah pembangunan.

Padahal bu daya seringkali memenga - ruhi bagaimana perilaku ma - sya rakat di dalam gaya hi dup - nya, misalnya untuk kehidupan sosial maupun berekonomi. Korelasi antara sosial buda - ya dan kualitas pembangunan me mang terkadang sulit di des - kripsikan melalui pendekatan statistik.

Pasalnya produk budaya cenderung lebih dekat se - ba gai data kualitatif (non-nu - me rik), sedangkan indikator kua li tas pembangunan “dipak - sa” untuk serba-terukur (nume - rik). Beberapa antropolog men - defi nisikan budaya sebagai pa - ket pengetahuan, kepercayaan, seni, norma/moral, penga la - man, dan kebiasaan yang ber si - fat turun-temurun dalam suatu organisasi/komunitas masya ra - kat.

Belum ada tanda-tanda ba - gaimana produk budaya bisa kita olah sebagai potensi pem ba - ngun an. Akan tetapi jika ter je - mahan budaya kita daur ulang se bagai cara/perilaku individu un tuk merefleksikan ide abs - trak, tentang tata cara mengisi konsep-konsep kehidupannya, dari situlah kita berkesempatan untuk memandu agar produk bu daya bisa mendukung pe ning - katan kualitas pem ba ngun an.

Budaya bisa menjadi jem bat - an untuk menginfiltrasi kebia - sa an-kebiasaan baru yang tuju - an nya adalah membangun ka - rak teristik masyarakat se tem - pat yang lebih ekonomis dan ti - dak resisten terhadap dinamika zaman. Berdasarkan karakter - is tik daerah yang IPM-nya rela - tif rendah tadi, kebanyakan ak - tivitas ekonominya masih d i ke - lola secara tradisional sehingga bu tuh dukungan untuk me - ning katkan nilai tambah eko - no minya.

Cara yang pertama, bisa me - la lui peningkatan kualitas pen - di dikan dan kesehatan masya - ra kat. Budaya dalam pen di dik - an memberikan peluang ter - bukanya cakrawala baru dan pe - ngetahuan yang lebih men da - lam. Tujuannya adalah me la hir - kan kreativitas sehingga pilihan produksinya menjadi lebih be - ra gam dan mampu mem beri - kan nilai tambah terhadap po - ten si lokalnya.

Misalnya untuk daerah dengan karakteristik agra ris, dalam dinamikanya se - ringkali menjadi pihak yang ku - rang diuntungkan karena mer - eka relatif awam dengan tetek bengek mekanisme pasar. Oleh karena itu mereka per - lu dididik, misalnya dengan men jalankan industrialisasi pro duk pertanian (agroin dus - tri).

Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah (shifting produksi) dan me - ngen dalikan keseimbangan pa - sar supply-demand . Selain itu ju - ga tidak mengubah struktur dan gejolak sosial secara eks - trem karena pertanian masih menjadi budaya ekonomi ma - sya rakat setempat.

Budaya sehat juga tidak kalah penting un - tuk menjaga produktivitas ma - sya rakat. Semakin terjaga kese - hat an masyarakat, kesempatan un tuk berproduksi dan meng - ha silkan pendapatan akan se - ma kin besar Cara yang kedua adalah pen - dekatan melalui lembaga sosial baik yang bersifat formal mau - pun informal.

Bagi masyarakat yang hidupnya masih berko mu - ni tas, lembaga sosial dianggap sebagai mata air yang mampu mem engaruhi gaya pandan g an/ - respons masyarakat terha dap suatu isu kehidupan. Misal nya keberadaan kelompok pe nga - jian/rohani, pondok pesan tren, atau sekolah-sekolah yang ber - basis keragaman sosial.

Untuk itu budaya hidup yang sehat, produktif, dan kreatif perlu di ma - sukkan sebagai kurikulum pelengkap di samping ajaran khas yang mereka terapkan. Tujuannya agar mereka juga sadar bahwa budaya yang ber kema ju an ini tidak kalah penting untuk menjaga kontinuitas kehidupan.

CANDRA FAJRI ANANDA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya