Edisi 26-03-2019
Tarif Ojek Online Kini Lebih Pasti


JAKARTA–Penetapan tarif ojek online (ojol) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan kepastian kepada masyarakat dan mitra pengemudi.

Meski demikian, jangan sampai patokan tarif ini mengganggu daya beli pengguna transportasi roda dua tersebut. Dalam keputusannya, Kemenhub melalui Direktorat Per hu bungan Darat menetapkan tarif ojol untuk zona I dengan batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300 per kilometer (km). Zona II batas bawah Rp2.000 dan batas atas Rp2.500 per km, serta zona III dengan batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 per km. Zona I meliputi wilayah Suma tera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek. Ada pun zona II meliputi Jabodetabek dan zona III mencakup wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa teng gara, Maluku, dan Papua. Ke ten tuan tersebut ditet ap kan dalam surat keputusan men te ri perhubungan yang ditan datangani pada Senin (25/3) dan mulai berlaku 1 Mei 2019.

Sebelum kebijakan tarif baru tersebut berlaku mulai 1 Mei 2019, Direktorat Darat Ke menhub akan melakukan so sialisasi ke pa da pelaku ojol dan masyara kat di beberapa kota, ber ba rengan dengan sosia li sasi Peratur an Menteri No 12/2019 tentang Perlin du ng an Kese lamat an Pengguna Se peda Mo tor yang Digunakan un tuk Ke - pentingan Masyarakat. “Untuk Zona II Jabodetabek, biaya jasa batas bawah men capai Rp2.000 nett (bersih) diterima pengemudi dan batas atas Rp2.500 untuk pengemudi,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, penetap an tarif dilakukan guna me - lindungi konsumen dan memberikan kepastian kepada para pengemudi ojek online. Ada pun terkait rentang tarif, kata Budi, akan ditetapkan oleh ma singmasing aplikator Menurut Budi, dalam pe ne - tapan tarif ojol, ada jarak mi nimal yakni untuk tarif 4 km. Ma - ka meskipun jarak yang di tempuh kurang dari 4 km, pe numpang tetap dikenakan biaya untuk jarak 4 km. Karena itu, kata Budi, ongkos bersih yang diterima pengemudi ojol mi nimal Rp8.000 dan mak si mal Rp10.000 untuk 4 km pertama. “Nilai tersebut adalah ber sih yang diterima pengemudi dan di luar potongan yang dike nakan aplikator maksimal 20%. Potongan ini adalah biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi,” ka tanya.

Budi menambahkan, pola perjalanan ojol di Jabodetabek sudah menjadi kebutuhan primer yang digunakan ma sya rakat untuk menuju tempat tu juan atau sebagai pengumpan ke moda transportasi publik lain. Menanggapi keluarnya aturan pemerintah terkait tarif ojol, Vice President Corporate Affairs Go-Jek Michael Say menga takan belum bisa me nen tukan sikap. Go-Jek, kata dia, akan mempelajari terlebih dulu mengenai skema tarif ter sebut. “Kami perlu mempelajari terlebih dahulu dampaknya kepada permintaan konsumen, pendapatan para mitra yang sejatinya bergantung pada kese diaan konsumen, dan juga para mitra UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di dalam ekosistem Go-Jek yang meng gunakan layanan antar - ojek online,” papar Michael.

Hal senada dikatakan Head of Public Affairs Grab Indo ne sia Tri Anreianno. Dia me nga ta kan akan mempelajari dulu skema penarifan yang telah diru muskan oleh Kementerian Per hubungan (Kemenhub) ter se but. “Ka mi masih me nunggu sa linan ke putusan resmi ter tulis dari pe merintah agar da pat mem pelajari dengan teliti,” ujarnya. Menurutnya, dengan membe rikan respons yang tepat, kebi jakan ini akan berdampak signi fikan kepada para peng gu na den gan daya beli terbatas. “Dalam hemat kami, lembaga per lindungan konsumen lebih kompeten dalam memberikan pan - dangan dari perspektif ke pentingan konsumen,” jelas nya.

Dihubungi terpisah, asosiasi driver ojol yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, me nyambut baik keputusan pe me rintah. Pre sidium Garda In donesia Igun Wicaksono me ngatakan, Ke menhub telah me ng ambil lang kah positif dengan me ngatur tarif ojek on line yang ber - kaitan dengan ride sharing ojek online. “Keputusan ini me nunjuk kan keberpihakan kepada driver ojol, dan bukan pada swas ta maupun perusahaan apli ka si lagi,” ungkapnya. Menurutnya, pengaturan tarif sudah mengakomodasi ke pentingan driver; dan secara ga ris besar, pihaknya akan men dukung keputusan pe me - rin tah melalui Kementerian Perhubungan.

“Secara garis besar, sejauh ini ojek online Garda men du kung hasil keputusan pe me rin tah, Kementerian Per hu bu ngan RI, dan berharap tarif akan ter - koreksi naik men de kati angka aspirasi tarif batas bawah Garda Rp2.400/km, se telah dievaluasi tiga bulan,” pung kasnya. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen In do ne sia Agus Suyatno mengatakan sejatinya penerapan tarif ojol dilematis, karena kendaraan roda dua sepeda motor bukan ba gian dari moda transportasi umum sehingga pemerintah tak punya wewenang mengatur. “Kendati demikian, atas desakan dari berbagai pihak, penerapan tarif ojol dengan ketentuan tarif batas atas dan batas bawah akan memberikan jaminan perlindungan bagi kon sumen dari kenaikan yang semena-mena. Di samping itu, juga memberikan kepastian pendapatan bagi mitra driver,” ungkapnya.

Menurut Agus, selama ini pe netapan tarif dilakukan sepihak oleh vendor aplikator, se - dangkan idealnya tarif di tentukan oleh pemilik alat pro duksi (driver) yang melibatkan be bera pa pihak. “Dengan skema ba - tas ba wah dan batas atas, juga akan mem berikan batasan perang tarif yang dalam jangka pan jang berpotensi mematikan ang kutan umum lain, sehingga berakibat monopoli trans portasi,” ucapnya. Namun begitu, dia me nambahkan bahwa nilai angka batas bawah dan batas bawah seyogianya masih perlu kajian dari kemampuan dan daya beli konsumen. “Tanpa mem perha tikan hal itu, berisiko ada penurunan order dari kon sumen,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat transportasi dari Universitas Soe gijapranata Semarang Djo ko Se tijowarno mengatakan bahwa penerapan tarif ojol dengan penerapan tarif batas dan batas atas masih lebih baik diban dingkan saat ini. “Namun begitu, harus di imbangi dengan pem ba tasan. Ja ngan sampai makin banyak, dan sulit ditata. Ini saya kira juga per lu jadi perhatian,” pungkasnya.

Lebih Murah Dibanding Thailand

Direktur Jenderal Perhu bungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pene tap an tarif ojol di dalam negeri telah mengakomodasi hasil ka jian dari beberapa negara, khu susnya di negara Asia Tenggara (ASEAN) seperti Vietnam dan Thailand. Dalam kajian ini, kata dia, tarif ojek online di In do nesia masih terbilang murah. “Perlu saya sampaikan, saya sudah (survei) di beberapa ne gara di ASEAN, di Vietnam dan Thailand. Jadi kita bench mar king terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara,” kata Budi.

Di Thailand, kata Budi, juga diberlakukan tarif batas minimal yakni 4 km. Di negara itu, tarif minimal yang ditetapkan adalah sekitar 20 baht atau seta ra dengan Rp9.000 per 4 km. “Di Thailand ada tarif mi nimal, 20 baht, sekitar Rp9.000 untuk 4 km. Tarif per km adalah 5 baht atau Rp2.200 per km,” ucapnya. Selain itu, lanjut Budi, Kemenhub juga menerapkan tarif berdasarkan hasil riset me ngenai kemampuan beli masyarakat. Berdasarkan ri set, ke mampuan membayar ma syarakat Indonesia ada pada kisaran Rp600 hingga Rp2.000 per km. “Hasil riset yang ada di In donesia ini bisa dijadikan as pek juga. Kemudian kalau per ja lanan, rata-rata tidak ada yang lebih dari 8,8 km,” jelas nya. Di samping itu, kata Budi, pihaknya juga mem per tim bangkan masukan dari Komisi V DPR yang meminta agar ada batas tarif atas dan bawah.

“Semuanya kita per tim bang kan. Pertama, kepentingan pengemudi. Kedua adalah kepentingan masyarakat. Berikutnya, masalah keaman an dan kenyamanan. Pemerintah juga perlu melindungi dua apli katornya,” katanya.

Ichsan amin/ sindonews