Edisi 26-03-2019
Pemberkasan CPNS Akhirnya Dibuka Lagi


JAKARTA –Pemberkasan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 kembali di buka setelah ditutup pada 28 Februari lalu. Instansi pemerintah pusat maupun daerah masih bisa mengusulkan sampai akhir Maret ini.

Berdasarkan usulan pemberkasan inilah nanti akan diterbitkan nomor induk pegawai (NIP) bagi CPNS 2018. “Kita buka pemberkasan hanya sampai tanggal 29 Maret saja,” kata Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Ridwan mengatakan, BKN sudah sempat menutup usulan pemberkasan setelah tanggal 28 Februari lalu. Namun, ternyata awal Maret ini masih ba - nyak yang mengusulkan pemberkasan. “Misalnya DKI Ja - karta itu baru tanggal 5 Maret. Posisinya saat itu kami tidak akan melakukan apapun. Ini karena mereka tidak melaksanakan sesuai dengan surat edaran kepala BKN terdahulu harus tuntas Februari. Ya sudah kita diamkan saja usulan tersebut,” katanya.

Namun begitu, kata Ridwan, BKN pun tetap mendengar alasan-alasan keterlambatan pemberkasan. Dari hasil rapat, alasan itu dinilai logis sehingga pemberkasan tersebut kembali dibuka. “Saya tidak tahu pasti berapa daerah yang meng - ajukan penetapan NIP setelah 28 Februari. Tapi, ketika dilihat masalahnya bisa diterima dan masuk akal, maka kami buka lagi,” ujarnya. Dia mengatakan, BKN tidak akan menoleransi jika ada ins - tansi yang mengusulkan lewat tanggal 29 Maret. Pasalnya, jika melewati batas yang ditetapkan bisa menjadi temuan. Selain itu, pembukaan kembali ini sudah dikonsultasikan dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS 2018.

“Kan BPK BPKP ma suk di panselnas. Saya tidak tahu pembicaraannya apa di panselnas. Tapi dari sisi alasan yang disampaikan masuk akal. Namun, bukan berarti setelah ini harus berbondong-bondong mengirim. Ngapain saja dari kemarin,” katanya. Ridwan menyebut ada ber ba - gai macam alasan yang di berikan instansi. Misalnya saja untuk te - naga kesehatan ter nya ta Ke men - terian Kesehatan (Kemenkes) baru memberi tahu pada daerah dibutuhkan surat tanda registrasi (STR) se hingga banyak yang harus meng urus kembali. “Tapi, se be narnya beberapa instansi lain ma lah sudah menyatakan bah wa STR jadi kewajiban sejak awal. Lalu di DKI Jakarta itu ada peserta mengundurkan diri. Itu prosesnya butuh waktu,“ ungkapnya.

Dia mengaku heran dengan keterlambatan instansi dalam mengusulkan berkas. Pasalnya, daerah selalu mengeluh ke ku - rangan pegawai, tapi setelah pe - nerimaan malah ditin dak lan - juti secara lambat. “Jadi, seperti penting-penting, tapi tidak penting. Katanya mereka butuh orang untuk mengisi jabatan yang kosong, tapi setelah di - kasih kok m alah lambat. Bahkan untuk entry data ke sistem pun lambat,” ungkapnya. Sementara itu, Pakar Ad - ministrasi Publik Universitas Padjajaran (Unpad) Yogi Su pra - yogi menilai, lambatnya proses pemberkasan merupakan per - soalan klasik saat penerimaan CPNS. Menurut dia, hal ini ham pir selalu terjadi dalam penerimaan CPNS.

“Ini persoalan klasik. Dari dulu juga begitu. Bisa ada yang delapan bulan atau bahkan satu tahun. Saya dulu mungkin agak cepat sekitar empat bulanan me nunggu itu,” katanya. Dia menilai keterlambatan ini karena proses administrasi yang berlarut-larut. Me nu rut - nya agar hal ini tidak kembali ter ulang, setiap penerimaan per lu ada perubahan sistem saat pemberkasan. “Ini kan bu - kan hanya tahun ini. Harusnya dievaluasi keseluruhan. Setelah lolos harusnya langsung dimin - ta data-data verifikasinya. Pa - da hal semua basis data di pusat, kan seleksi dan pengumuman ada di pusat. Sangat me mung - kinkan untuk eksekusi lang - sung,” ujarnya.

Yogi menilai keterlambatan seharusnya tidak berdampak fatal bagi pelamar yang telah lolos. Mungkin kerugiannya hanya tidak bisa menerima gaji beberapa bulan. “Harusnya ti - dak ada masalah. Tidak menggugurkan sebagai pelamar yang lolos seleksi CPNS. Di satu sisi gaji memang hilang. Mungkin ketidakadilannya di situ,” ujar nya.

Dita angga