Edisi 26-03-2019
Awal Kampanye Masih Ditemukan Pelanggaran


JAKARTA –Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menemukan duga an pelanggaran di awal-awal kampa nye rapat umum terbuka yang dilakukan pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 02.

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan, pelanggaran terjadi dalam beberapa aturan seperti pelibatan anak-anak, penggunaan fasilitas negara, serta aparatur sipil negara (ASN) yang hadir dan terlibat dalam kampanye ra pat umum. “Kedua paslon sama-sama melakukan bebera pa hal yang dilarang, tidak patuhlah. Misalnya masih ada anak-anak di dalam kampanye, padahal itu kan tidak sesuai dengan komitmen kita. Ada be be - rapa pejabat yang meng gunakan mobil pemerintah. Ke mudian ada ASN yang terlibat dan hadir saat kampanye. Kemu dian ada kesalahan (peng gunaan) alat-alat peraga yang bukan alat peraga parpol,” tandas Fritz di Jakarta kemarin.

Dia berharap ke depan semua lembaga kementerian dan lembaga negara menegakkan aturan yang tegas kepada pegawainya (ASN) untuk menjaga netralitas agar tidak hadir dalam kampanye rapat umum terbuka. Larangan tersebut te - lah dikeluarkan oleh Badan Ke - pegawaian Negara (BKN). ASN juga harus mengikuti asas ne - tralitas sesuai Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. “Kami kan sudah melaku - kan pengawasan, maka kami harapkan ada kerja sama de - ngan Komite ASN atau peme - rintah. Masing-masing ke - men terian dan lembaga agar mengeluarkan perintah tegas kepada ASN-nya. Meskipun hari libur, kan tetap punya ASN,” tandasnya.

Fritz mengatakan, pihak - nya akan segera mengusut dan menindaklanjuti dugaan pe - lang garan yang sudah di man - dat kan pada Bawaslu daerah atau provinsi tempat di mana pe langgaran berlangsung. “Te - muannya ini ada di Banten dan Manado. Ya langsung ditin dak - lanjuti di daerah, sebab terjadi di daerah. Kami minta kepada semua peserta pemilu harus se - suai semuanya sama peraturan yang berlaku,” katanya. Dia juga mengimbau para pihak yang terlibat dalam kam - pa nye Pemilu 2019 untuk me - nge depankan program, alihalih menggunakan fitnah di sisa masa kampanye terbuka yang dimulai sejak 24 Maret 2019 itu.

Kampanye, ujarnya, merupakan pendidikan politik bagi masyarakat sehingga publik tahu siapa calon atau figur yang akan mereka pilih dan visi-misi yang mereka usung. Jika dijadikan ajang untuk beradu ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks, maka akan mem buat peran kampanye men jadi hilang. “Kami berharap masing-masing pihak, teruta ma yang telah me nyam paikan di Bawaslu, agar bisa meme gang komitmen bersama tersebut,” tandasnya. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU pu sat terus berkoordinasi dengan KPU provinsi hingga kabu paten dan kota untuk mela - ku kan pengawasan rangkaian kampanye terbuka. Menurut dia, hari awal pelaksanaan kam panye rapat umum ber jalan lancar.

“Berdasarkan laporan dari KPU provinsi dan kabu pa ten/ kota dan tim monitoring KPU hari ini (kemarin) kampanye rapat umum berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan yang berarti. Selain itu, hari ini iklan di media massa juga sudah dilaksanakan. Baik di media televisi, radio, koran, atau daring,” ujarnya. KPU berharap kedua paslon dapat menjaga kondisi agar kampanye rapat umum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan yaitu semakin kaya akan gagasan, program, dan penyampaian visi misi setiap peserta pemilu dengan maksi - mal. “Kita berharap 21 hari ke depan kampanye bisa dioptimali sasi oleh peserta pemilu,” paparnya.

Wahyu juga mengatakan pi - haknya terus melakukan so - sialisasi dan pendidikan terkait pemilu di masyarakat dengan masif. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden juga sudah menyerahkan jad - wal kampanye terbuka ke KPU. “Info yang kami peroleh pe - serta pemilu sudah mem beri - kan surat ke KPU, akan kami pelajari. Karena pada prin sip - nya itu berupa pemberitahuan. Prinsipnya, paslon wajib mem - beri tahu KPU dan Ba waslu jad - wal kampanye,” katanya. Sementara itu, Kemen teri - an Komunikasi dan Info r ma - tika (Kominfo) dan Bawaslu akan mengawasi peredaran kon ten iklan kampanye di me - dia sosial selama masa tenang pada 14 sampai 16 April men - da tang. Kominfo juga memas - ti kan tidak akan menutup me - dia sosial selama masa tenang.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, peredaran konten kampanye berbayar di media sosial termasuk hal yang dilarang selama masa tenang. Larangan ini hanya sebatas pada konten berbayar atau iklan. Sementara postingan yang merupakan bagian dari percakapan masyarakat tetap akan diperbolehkan selama ti - dak mengandung unsur hoaks. “Tidak boleh ada kampanye di masa tenang baik dari pe ser - ta, pelaksana, maupun simpati san. Iklannya yang dilarang. Kalau percakapan, tidak bisa dilarang karena sudah dilindungi UUD soal kebebasan berbicara,” kata Rahmat dalam jum pa pers di Jakarta kemarin. Rahmat mengatakan, kebijak - an ini sudah disepakati oleh be - berapa platform media sosial yang memiliki fitur posting ber bayar.

Kesepakatan ini di - buat dari hasil diskusi yang di - lakukan Kominfo, Bawaslu, ber sama Google, Facebook, Twit ter, Line, Bigo, Live Me, ser ta Kwai Go. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Pangerapan juga menegaskan bahwa apabila ada platform yang melanggar aturan terse - but maka akan dikenakan sank si administrasi bahkan hing ga penutupan. Pengen - dali annya langsung berhu - bung an ke platform. Posting dalam bentuk ads atau iklan sudah menjadi hal yang disepakati untuk dila rang. Kalau ada yang me lang gar bisa kena sanksi adminis trasi, dan apa bila ada pem biar an yang masif maka bisa di tu tup.

“Jadi, akun biasa yang ha nya bercakap-cakap soal pe mi lu tidak kami takedown. Kami utamakan dan awasi konten yang berupa iklan. Beda cerita kalau ada posting hoaks, itu su dah beda lagi aturannya,” kata Samuel. Menurut dia, iklan-iklan ter - sebut biasanya sudah didaf tarkan lebih dulu. Tidak hanya platform media sosial, layanan stream ing seperti Bigo Live dan Viu juga turut menjadi per ha tian. Dia memastikan tim kam panye yang telah terdaftar di KPU juga dilarang memasang unggah an yang sifatnya me mu at iklan kampanye. “Kalau soal status yang diunggah, mi salnya di Facebook, Twitter, itu tim resmi sudah ada atur an nya,” ujarnya.

Meski demikian, baik Kominfo maupun Bawaslu belum me nerapkan aturan serupa ba - gi para pengiklan yang menggunakan buzzer. Pasalnya, para buzzer bukanlah sebuah platform, melainkan akun individu yang memiliki jaringan serta keterbacaan yang besar. “Tadi sempat bahas juga soal buzzer. Sampai saat ini, buzzer masih belum termasuk yang dilarang tapi nanti kami konsultasi lagi ke KPU. Tadi yang disepakati adalah iklan ke platform, belum ke individual,” paparnya. Pelaku buzzer, menurut dia, merupakan bagian dari akun masyarakat, sehingga tidak bisa sembarangan untuk me nen tu - kan nya. Dia tidak ingin bila nanti ada pembatasan ru ang demo - krasi bagi masya ra kat umum.

Mula akmal/hafid fuad