Edisi 26-03-2019
Irwandi Yusuf Dituntut 10 Tahun


JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Gubernur Aceh nonaktif sekaligus Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf dengan pidana penjara selama 10 tahun.

Hal tersebut tertuang da lam surat tuntutan nomor: 44/TUT.01.06/24/03/2019 atas nama Irwandi Yusuf yang dibacakan JPU yang dipimpin Ali Fikri Subari Kurniawan dengan anggota Muh Asri Irwan, Zainal Abidin, Mohamad Nur Azis, Rony Yusuf, dan Hendra Eka Saputra di Peng adilan Tipikor Jakarta kemarin. Dalam sidang yang sama, JPU dengan komposisi yang sama juga membacakan surat tuntutan atas nama staf khusus Gubernur Aceh Hendri Yuzal dan Direktur PT Tamitana Teuku Syaiful Bahri.

JPU menilai Irwandi Yusuf selaku gubernur Aceh periode 2017-2022 bersama Hendri Yuzal dan Teuku Syaiful Bahri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me nurut hukum telah melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam delik penerimaan suap secara berlanjut. Ketiganya terbukti menerima total Rp1,05 miliar dalam tiga tahap dari Ahmadi (terpidana 3 ta - hun 6 bulan) selaku bupati Bener Meriah periode 2017- 2022. Suap diberikan kepada Ir - wandi melalui Hendri dan Syaiful untuk mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Aceh mem - berikan persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kon trak - tor atau rekanan dari Ka bu - paten Bener Meriah dapat mengerjakan program atau kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

Total DOKA Pemprov Aceh 2018 sebesar Rp8.022.595.617.000, s e - dang kan untuk Kabupaten Be - ner Meriah mendapat porsi Rp108.724.375.091. Uang suap yang sudah di - terima tersebut, terbukti di - pergunakan untuk kebutuhan dan keperluan Irwandi dan event organizer sekaligus te - naga ahli Aceh Marathon In - ternational 2018 Fenny Steffy Burase alias Steffy Burase. JPU meyakini berdasarkan fakta persidangan Irwandi dan Stef - fy telah menikah pada 8 De - sember 2017. Rinciannya Rp58 juta untuk biaya umrah Irwan dan Steffy pada Juni/ - Juli 2018, kebutuhan pribadi Steffy sebesar Rp150 juta, per - siapan Aceh Marathon Rp262 juta, kegiatan Aceh Marathon Rp429,775 juta, dan pinjaman Rp50 juta.

Secara sendiri, Irwandi selaku gubernur Aceh periode 2017-2022 telah terbukti me - nerima gratifikasi lebih dari Rp8,717 miliar. Gratifikasi terpecah tiga bagian yakni di - terima Irwandi melalui Muklis (kontraktor) sebesar Rp4.420.525.494, melalui Steffy sebesar Rp568.080.000, serta melalui Nizarli dan Erdiansyah Rp3.728.900.000. Uang tersebut berasal dari se - jumlah kontraktor termasuk yang mengerjakan proyek DO - KA di Provinsi Aceh. Pidana ketiga, Irwandi se - laku gubernur Aceh periode 2007-2012 bersama-sama man tan Panglima GAM wila - yah Sabang sekaligus Ko man - dan Satgas PNA Izil Azhar terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp32.544.500.000. Gra tifikasi diterima Irwandi kurun 2008 hingga 2011.

Uang gratifikasi ini bersumber dari Nindya Sejati Joint Operation selaku pelaksana pekerjaan Proyek Pembangunan Der ma - ga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pe la - buhan Bebas Sabang 2004- 2011. “Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor pa - da Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini me mu - tuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwandi Yusuf dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta sub - sider enam bulan kurungan,” tegas JPU Ali Fikri saat mem - bacakan amar tuntutan atas nama Irwandi.

JPU meyakini perbuatan penerimaan suap Irwandi, Hen dri, dan Syaiful telah melanggar Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Untuk penerimaan gra tifikasi pertama, Irwandi terbukti melanggar Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Sedangkan pada penerimaan gratifikasi kedua, Irwandi ter - bukti melanggar Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. “Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Irwandi Yusuf berupa pen - cabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa Ir - wandi Yusuf selesai menjalani pidana pokok,” tegas JPU Ali.

Ali melanjutkan, terhadap terdakwa Hendri maka JPU menuntut dengan pidana pen - jara selama 5 tahun dan pidana denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan. Untuk Syaiful, JPU menuntut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Atas tuntutan JPU, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Syaiful Bahri serta tim penasihat hukum masingmasing memastikan akan mengajukan nota pembelaan (pleidoi). Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri menetapkan, persidangan dengan agenda pleidoi akan berlangsung pada Senin (1/4).

Sabir laluhu