Edisi 26-03-2019
Hak atas Air


Realitas komodifikasi air sebagai barang ekonomi dan akses air yang masih terbatas dan tidak merata membuat pemenuhan hak atas air masih jauh dari harapan seperti yang ditargetkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sus taina ble Deve lopment Goals (SDGs) pada 2030.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dilakukan berdasarkan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengor ban kan pemenuhan kebutuhan ge nerasi mendatang (Gru Brund tland, 1987). Tu juan nya adalah agar sum ber daya alam (baca: sumber daya air) yang tersedia dapat dirasakan kurang lebih sama besar dari generasi ke generasi. TPB terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Sasaran tujuan ke-6 TPB yakni memastikan tercapainya ketersediaan dan pengelolaan air berkelanjutan bagi semua pada 2030. Tak seorang pun boleh tertinggal, semua harus menda patkan akses air. Sesuai tema Hari Air Dunia (HAD) tahun ini ialah “Leaving No One Behind”.

Air ialah sumber ke hidup an dan kebutuhan dasar makh luk hidup (di samping udara bersih). Maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) melalui UNWater memperingati HAD setiap 22 Maret sejak 1992. Hak mendapat air minum yang aman dan bersih (serta sa ni ta si higienis) telah diakui PBB (2010) sebagai hak asasi ma nu - sia untuk kenyamanan hidup. UNWater (2019) mencatat bahwa sepertiga penduduk du - nia tidak bisa menikmati jasa air minum yang aman. Sekitar 40% penduduk menikmati sani tasi yang aman. Sebanyak 2,1 miliar manusia hidup tanpa air bersih di rumah.

Sekitar 4 miliar manusia atau dua per- tiga populasi dunia meng alami kelangkaan air bersih seti daknya sebulan dalam setahun. Sekitar 700 juta orang di se luruh dunia akan terlantar aki bat kelangkaan air bersih (2030). Untuk itu, air harus di lihat sebagai hak asasi ma nu sia yang harus dipenuhi negara. Pengelolaan air oleh per usa - haan swasta menjadikan air se - bagai barang ekonomi (ko mer - sial) demi meraup ke un tungan. Dalam relasi tran sak sional itu maka hanya se bagian warga yang menikmati air bersih ka - rena air menjadi komoditas. Masalah ketersediaan air di Jakarta mencerminkan akses warga miskin dan warga mam pu ba yar mahal tak merata. Peng gu - naan air tanah di Ja kar ta me lebihi ambang batas.

Kebu tuh an air bersih warga Jakarta se ki tar 824,78 juta meter kubik per ta - hun. Sementara kemampuan PAMJayabarubisame nye dia kan 560,649jutameterkubikse tahun dan yang tersalurkan ba ru 330 juta meter kubik (60%). Defisit kebutuhan air baku sebesar 264,131 jutame terkubikpertahun. Hingga 2018, Palyja yang beroperasi di wilayah barat Ja - kar ta baru melayani 2,7 juta orang (60,27%). Adapun Aetra yang beroperasi di sisi timur Jakarta melayani 2,9 juta orang (60,38%). Jika satu orang mem - bu tuh kan air bersih 60 liter atau 0,06 meter kubik per hari, 12 ju - ta jiwa warga Jakarta mem bu - tuhkan 720.00 meter kubik per hari.

Itu artinya hanya se pertiga darisuplaiairbaku. Halinimem - buat warga Jakarta ter paksa mencari sumber air dari tanah. Lalu apa yang harus dilaku - kan? Pertama, kota harus membangun ketersediaan air atau ketahanan air. Kota meng - op ti mal kan sumber-sumber pa so k an air lokal, seperti air per mukaan statis (situ/danau/ embung/waduk atau SDEW), air permukaan dinamis (su - ngai, kanal), air hujan andalan, air tanah dangkal dan dalam, air laut (proses desalinasi), serta air hasil pengolahan (IPAL berteknologi tepat guna). Kedua, untuk mening kat kan kuantitas air, pemerintah harus membangun lebih ba nyak su - mur resapan dan ko lam pe nampung di halaman ru mah/se - kolah/kantor/parkir, mengurangi pengambilan air tanah secara bertahap, mem perbanyak SDEW (dae rah penam pung air) dan ruang terbuka hijau/RTH (dae rah resapan air).

Ketiga, membangun ruang terbuka biru lebih banyak un - tuk menampung air sebanyakbanyaknya dan meresapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah. Revitalisasi SDEW di ke - ruk, diperdalam, dan diperluas sehingga kapasitas daya tam - pung lebih besar. Keempat, melakukan pem - be nahan dan penataan 13 su - ngai utama yang membelah Jakarta secara menyeluruh. Per mukiman di bantaran su - ngai direlokasikan ke tempat le bih layak huni. Bantaran su - ngai dihijaukan. Kelima, memperbanyak RTH DKI Jakarta dari luas se - ka rang 9,98% (2018) menjadi 30% (2030).

Pembangunan RTH, baru meliputi taman, hu - tan kota, kebun raya, taman pe makaman, lapangan olah - raga, jalur hijau (bantaran su - ngai, median jalan, bantaran rel kereta api, bawah SUTET, kolong jalan layang). Keenam, gerakan berbasis masyarakat dan komunitas untuk menerapkan budaya 3R++ (reduce, reuse, recycle, re - char ge, recovery) yakni meng - hemat air setiap saat, meng - gunakan ulang air untuk ke - per luan lain, mendaur ulang air bekas pakai, mengisi kem - bali air tanah, serta mem - perbaiki badan-badan air (SDEW, sungai, pantai). Pemerintah bersama ma - sya rakat harus menghentikan pencemaran air di sumbersumber air (mata air, sungai, SDEW, pantai).

Pemerintah mem bangun saluran air lim bah man diri terpisah dari sa lur an air kota. Pemerintah me wa jib - kan pemasangan IPAL di ka - was an industri besar serta IPAL komunal di kawasan in dus tri rumah tangga dan per mu kiman padat, diiringi pene gakan hukum dan sanksi tegas. Pada akhirnya, negara ha rus hadir untuk menyediakan air bersih se cara cukup, aman, dapat di akses, sertater jang kaubagipri badi dan rumah tangga. Semoga!

NIRWONO JOGA
Peneliti Pusat Studi Perkotaan











Berita Lainnya...