Edisi 26-03-2019
KTP-el dan Limitasi Berlapis Hak Orang Asing


Temuan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) atas nama Guohui Chen, warga negara China yang tinggal di Jalan Selamet Perumahan Rancabali, Desa Muka, Cianjur, Jawa Barat, seolah baru menyadarkan masyarakat bahwa warga asing boleh punya KTP-el Indonesia.

KTP-el Guohui Chen diketahui setelah Dinas Tenaga Kerja dan Trans migrasi (Dis na ker trans) Cianjur menggelar si dak kepada tenaga kerja asing (TKA). Setelah dicek, Disdukcapil Cianjur memang menge luarkan KTP-el bagi WNA yang sudah memenuhi syarat mengan tongi izin tinggal tetap. Keberadaan orang asing tentu saja memerlukan pengawasan terkait legalitas serta gerakgeriknya demi menjaga ke tertiban umum.

Begitu juga orang asing di Indonesia harus menaati dan menghargai ber ba gai peraturan yang diadakan untuk mereka. Undang-Un dang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke pen du duk an (UU Admin duk) meny e but kan bahwa penduduk ada lah WNI dan orang asing yang bertempat ting gal di Indonesia. Sementara UU Keimi grasian Nomor 6 Tahun 2011 meng artikan “orang asing” sebagai WNA yang bertempat tinggal dan hanya memiliki izin tinggal di wilayah Indo nesia. Sesuai standar hukum inter nasional, maka pemerintah berkewajiban melindungi ke - pentingan orang asing selama menjadi penduduk untuk ke - perluan administrasi ke pendu dukan.

Seperti ihwal WNI, para WNA yang berdomisili di In donesia berhak atas pela - yan an yang sama dalam pen - daftaran penduduk dan pen - catatan sipil, perlindungan atas data pribadi, dan ke pas tian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan. Namun, sebagai WNA, pen - duduk asing tersebut tetap di - batasi ruang geraknya. Hal ini dapat dimengerti karena orang asing juga tunduk pada hu kum negara asalnya. Limi tasi ter se - but misalnya tidak setiap WNA bisa punya KTP-el. Keten tu an itu diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk No mor 23 Tahun 2006, yang mes ki pun direvisi menjadi UU No mor 24 Tahun 2013, namun klau - sulnya tidak ber ubah. Nah, da - lam keten tu an itu, ada satu syarat pen ting yang ha rus dipenuhi untuk mendapatkan KTP-el, yakni izin tinggal tetap.

“Penduduk war ga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal te - tap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.” Adapun prosedur untuk mendapatkan KTP-el sa ma dengan WNI. Mereka cu kup datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dis - duk capil) setempat untuk me - rekam data kependudukan nya dan mendapatkan KTP-el. Ketentuan warga asing bisa punya identitas kependudukan itu diterapkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga berlaku di belahan dunia mana pun. Di luar negeri ada namanya per manent resident, green card, dan lainnya.

Di Indonesia, pem berian KTP untuk WNA su dah berlangsung lama, su dah ada sejak tahun 70-an. Da lam Per - aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1977 yang meng atur tentang Pen daftaran Penduduk diamanat kandalamPasal5dan6bah wa orang asing diberikan KTP. Ini menunjukkan bahwa In - donesia sudah sejak dulu meng ikuti tata pergaulan du - nia, bahwa orang asing yang memenuhi sya rat diberikan kartu iden titas sesuai dengan domisili. Dengan demikian, pem berian KTP untuk WNA sudah ber langsung lama dan tidak ter kait dengan pe milihan presi den. Tak berhenti sampai di situ, ketentuan KTP-el bagi WNA kemudian diperkuat lagi de - ngan pembatasan masa ber - laku.

Pada Pasal 63 ayat (4) di - sebutkan bahwa, “Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan per - panjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada ins - tansi pelaksana paling lam bat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku izin tinggal tetap ber - akhir.” Inilah yang mem be da - kan kedua KTP-el untuk WNI dan WNA. Simak baik-baik pa - ling tidak ada tiga bedanya. Pertama, semua KTP-el un - tuk WNA ada masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal te - tap yang diterbitkan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan KTP-el WNI ditulis berlaku seumur hidup. Per be da an kedua, da lam KTPel WNA keterangan jenis kelamin, agama, status perka winan, pekerjaan, ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau ada warga asing nekat mau mencoblos, petugas PPS nanti bisa tahu hanya dengan membaca sepintas bahwa ini KTP-el buat WNA.

Perbedaan ketiga ada - lah kolom kewar ga ne garaan. KTP-el untuk WNI semua ko - lom kewargane garaan diisi Indonesia, namun un tuk WNA disesuaikan ke warganegaraan masing-ma sing. Misalnya, di - tulis Italia, Inggris, Belanda, dan lain-lain. Meski memiliki KTP-el, para WNA tidak boleh memilih apa lagi dipilih dalam pem i lih - an umum. Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 ten - tang Pemilu sudah mene gas - kan bahwa hak memilih hanya dimiliki oleh WNI. Inilah ben - tuk lain dari limitasi hak bagi orang asing. Hal ini perlu di - tegaskan mengingat isu KTPel asing muncul di masa kam - panye Pemilu 2019.

Soal fungsi KTP-el se mu a - nya sama, yakni untuk meng - akses berbagai layanan publik sebab WNA yang punya izin tinggal tetap pasti mem bu - tuhkan layanan se per ti ru mah sakit, SIM, hingga per bankan. Direktorat Jen de ral Dukcapil Kemendagri te ngah mem ba - ngun big data ke pen du du k an berbasis SIN. Saat ini Dukcapil sudah men catat lebih 265 juta pen - duduk dengan masing-masing 31 elemen data. Data kepen - dudukan ini terus dirapikan dan disempurnakan agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai hajat hidup masyarakat. Ele - men data pada KTP-el me nunjukkan banyak hal, mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, golongan darah, hingga data biometrik, yaitu sidik jari dan retina.

Inilah paradigma integrasi pa da UU Adminduk, yaitu meng - atur secara menyeluruh pen - du duk WNI dan WNA. Seperti banyak berlaku di negara lain, korps Dukcapil menganut one data policy de - ngan membangun sistem SIN berbasis NIK sehingga setiap penduduk hanya memiliki sa - tu alamat, satu identitas saja. NIK bisa digunakan untuk berbagai keperluan pe la yanan publik, salah satu nya untuk suk sesnya Pe milu 2019. Hing - ga saat ini Dinas Dukcapil di se - luruh Indonesia su dah menge - luar kan 1.680 KTP-el untuk war ga negara asing di In do - nesia. Jadi, adalah hoaks yang menyatakan ada jutaan TKA yang mendapatkan KTP-el.

Dinas Dukcapil memang tetap mem buka layanan pe rekam an KTP-el bagi WNA yang me me nuhi syarat. Namun, demi menciptakan suasana kon dusif menjelang Pemilu 2019, KTP-el WNA yang sudah siap cetak (print ready record) akan dicetak seusai pela k sa - naan Pemilu 17 April 2019. Un tuk mencegah kecu rigaan ter hadap WNA pe me gang KTP-el terkait Pilpres 2019, Ditjen Dukcapil telah mem buka ak ses database kepen duduk an kepada KPU, dan tetap akan membuka kan tor pada Hari-H Pemilu 17 April mendatang. Hal itu un tuk mengantisipasi isu atau kecurigaan kalau ada pemilih asing yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara.

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri




Berita Lainnya...