Edisi 26-03-2019
Perampasan Wilayah Pesisir


Debat Pilpres 2019 sudah berlangsung tiga kali dan tersisa dua kali kesempatan lagi. Sayangnya hingga debat ketiga kandidat tak pernah menyinggung soal perampasan wilayah pesisir dan apa solusinya.

Padahal, kon flik dan peram pasan di wi layah pesisir yang berlangsung sejak setengah abad silam me ru pakan problem pokok ke laut an kita. Justru yang kerap dibahas adalah perampasan lahan daratan. Terkait kasus perampasan wilayah pesisir dan pulau kecil, simaklah kasus reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa Bali yang belum beres, klaim kepemilikan sah Pulau Panggang oleh kor porasi di Teluk Jakarta, akti vitas tambang di Pulau Bangka di Sulawesi Utara, peng usaha Malaysia yang mengelola Pulau Maratua di Kalimantan Timur, penjualan Pulau Dua dan sebagian lahan di Pulau Eng gano pada asing di Bengkulu Utara, pengelolaan Pulau Komodo oleh investor Ma laysia, dan Pulau Gangga di Mi nahasa Utara oleh investor asal Italia.

Bukankah fakta-fakta ini bentuk nyata perampasan ruang serta sumber daya di wilayah pesisir dan pulau kecil? Perampasan wilayah pesisir (coastal grabbing) ini tidak hanya menghilangkan sumber ma ta pencarian masya ra katnya terutama nelayan, tetapi juga merusak ekologi dan ekosis temnya hingga memasok tingginya sumber bahan po lut - an di perairan. Inilah problem pokok di wilayah pesisir yang tak pernah tuntas diurus dalam lima dekade terakhir.

Perampasan

Meminjam pemikiran Bennetet al (2015) perampasan laut adalah tindakan me ram pas hak masyarakat yang memanfaa tkan, mengontrol, dan meng - akses ruang laut (space) maupun sumberdaya (re sou ces) yang terkandung di dalamnya sebagai penopang mata pen ca riannya. Perampasan ber langsung lewat proses tata kelola yang tidak wajar yang melemahkan keamanan atau kehidupan ma - nusia sehingga menurunkan kesejahteraan sosialnya dan kerusakan ekologi. Pelaku tin - dakan perampasan ini bisa lembaga-lembaga publik atau kelompok kepentingan pribadi yang dekat dengan kekuasaan. Lewat konsep ini pe ram pasan wilayah pesisir dan laut ter - kait dua hal, yaitu sumber daya (resources) dan ruang (space).

Apa saja kategori perampasan tersebut? Pertama, pemanfaatan ruang laut yang bersifat tertutup untuk kepentingan pribadi. Bentuknya antara lain (i) penetapan daerah konservasi yang meminggirkan perikanan skala kecil di Pulau Panggang; (ii) pembangunan enclave buat wisata bahari (hotel, resort dan cottage) yang menutup akses pen duduk lokal (masyarakat adat), kasus di Pulau Komodo tahun 1996; (iii) penyewaan ekosistem pesisir (mangrove) ke pada pemodal swasta/pribadi untuk bisnis proyek pe nyerapan karbon, produksi arang, dan usaha tambak raksasa Dipa sena di Lampung di masa lalu; (iv) perampasan lahan milik pribadi atau komunal (ma syara kat adat) di wilayah pesisir oleh korporasi maupun in di vidu, dan (v) penyewaan ruang laut, pesisir dan pulau kecil yang menimbulkan akumulasi kapital serta meminggirkan ma syarakat pesisir yang sudah ber mukim di wilayah itu.

Kedua, pemanfaatan ruang laut secara beragam yang ber sifat tertutup yaitu: (i) pe netap an daerah perlindungan laut yang multifungsi, sebagai ka wasan konservasi dan eko - wi sata yang mengabaikan hak masyarakat lokal/adat; (ii) penutupan ruang pesisir dan laut se cara perlahan-lahan ber kedok penegakan aturan lin g kungan atau inisiatif pembangun an yang menindas ma sya rakat pesisir. Contoh reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa yang meminggirkan nelayan tra disio nal dan masyarakat adat. Dan, (iii) penetapan aturan ke ruangan yang tidak adil dan menghambat akses masya ra - kat adat/lokal terhadap ruang laut dan sumber dayanya.

Misal nya, penetapan zonasi per - airan laut maupun proses perencanaan spasial secara se pihak yang mengabaikan par ti sipasi masyarakat lokal/adat. Ketiga, perubahan property right atas sumber daya, di an ta - ra nya;(i) privatisasilahanpe sisir untuk kawasan industri dan bisnis. Padahal mestinya buat reforma agraria. Con toh nya, industri pertambakan udang komersial dan asing menguasai pulau-pulau kecil (ii) perubahan regulasi yang menghapus hak tenurial, hak kelola secara yurisdiksi dan hak memanen sumber daya kelautan. Contohnya ada wacana me larang masyarakat adat Lama lerayang menangkap paus.

Padahal sudah berlangsung turun-temurun dan keberlanjutannya terjaga; (iii) adanya aturan yang mem - batasi akses wilayah pesisir dan laut sebagai milik bersama (common proper ty area). Misal - nya, munculnya aturan hak pe - nguasaan pe r airan pesisir (HP3) dalam UU No 27/2007 yang telah diba talkan Mahkamah Kons titusi 2010, dan (iv) a pe - rampasan lahan pesisir milik ma syarakat pesisir dilanda pasca bencana alam. Ini bisa saja terjadi di pesisir Teluk Palu dan Banten pascatsunami lalu. Keempat , perubahan rezim “alokasi” sumber daya. Contoh nya: (i) kebijakan perikanan yang membiarkan kapal asing beroperasi di perairan Indonesia sehingga nelayan lokal terancam berkurang tang kapannya.

Untungnya pemerintah saat ini tidak mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia. (ii) kebijakan alo - kasi kuota penangkapan ikan dan pengurangan zona pe - nang kapan perikanan skala kecil. Memang Indonesia tidak memberlakukan hal itu, mes - kipun ada gagasan membentuk kelembagaan pengelolaan wila yah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) yang ber potensi memberlakukan rezim kuota.

Rezim kuota ini bisa mem perjualbelikan hak penge lolaan/penangkapan ikan (tranferability ) kepada usaha per ikanan komersial yang meminggirkan perikanan skala kecil; (iii) terjadinya privatisasi secara progresif dan kumulatif atas sumber daya kelautan sehingga terjadi akumulasi kapital dan sentralisasi hak akses serta pemanenannya pada kaum elite maupun kong lo merat yang menghilangkan hak masyarakat pesisir/lokal, dan (iv) maraknya penangkapan ikan secara ilegal, tidak dila porkan dan tidak tercatat (Illegal, Unreported, Unregylated/IUU Fi shing) yang mendegradasi sumber daya ikan. Indonesia saat ini giat memberantasnya dengan cara membuat aturan pelarangan alat tangkap me rusak (pukat hela, tarik dan trawl), larangan alih muatan di te ngah laut, dan meneng gelam kan kapal yang tertangkap. Kelima, perubahan rezim “pemanfaatan” sumber daya.


Con tohnya; (i) bergesernya orientasi pemanfaatan sumber da ya ikan–dari kegiatan sub - sistem (perikanan skala kecil) menjadi yang lain seperti pe nambangan pasir laut di ke pu - lau an Riau yang dijual ke Singapura era sejak 1970-an hingga 2004 silam. Perubahan ini membatasi hak akses masyarakat lokal untuk me nangkap ikan, merusak ekologi laut hingga menghancurkan perikan an berbasis kearifan lokal (kelong) di Kepulauan Riau.

Reforma Agraria Perairan

Perampasan wilayah pe sisir di Indonesia hingga kini masih menjadi problem kru sial dan belum tuntas. Pe me rin tah telah menggalakkan ke bijakan re forma agraria per airan lewat sertifikasi lahan dan perhutanan sosial ter masuk di pesisir (bio-infrastruktur) serta re vita lisasi tambak ramah ling kungan. Kebijakannya sudah te - pat karena menjalankan ama - nat UUD 1945 dan aturan tu ru - nannya yaitu Undang-Un dang (UU) Pokok Agraria Nomor 5/1960. Namun be lum cukup. Pemerintah mesti merevisi juga UU Nomor 1/2014 ten tang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pu lau kecil de ngan me - nambahkan klausal peng hentian perampasan wila yah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Tak ada artinya, reforma agrariaperairantanpake bi jakan radikal menghentikan perampas an wilayah pesisir.

Lewat kebijakan ini bakal men jamin keberlanjutan sum ber mata pencaharian hi dup rak yat, menghentikan pelang gar an hak asasi manusia di pesisir, mence gah dan mengendalikan de grada si sum ber alam dan me re duksi konflik sosial akibat per ebutan ruang maupun sumber da ya. Imbasnya, Indonesia ber daulat atas ruang dan sum ber daya kelautannya. Semoga!

MUHAMAD KARIM
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim, Dosen Universitas Trilogi Jakarta



















Berita Lainnya...