Edisi 01-04-2019
DPR Dukung RI Keluar dari Paris Agreement


JAKARTA –DPR dan masyarakat sawit Indonesia mendukung pemerintah yang mengancam akan keluar dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris (Paris Agreement).

Ancaman itu diungkapkan Menko Kemaritiman Luhut Bin sar Pandjaitan setelah ke putusan Komisi Eropa yang menghapus sawit sebagai sumber biofuel pada 2023. Anggota Komisi II DPR Fir - man Subagyo menilai pe me rintah terlalu lambat dalam m enyikapi persoalan ini. “Wa lau pun terlambat, saya tetap mem be - rikan apresiasi pada apa yang disampaikan Pak Luhut,” ujar Firman di Jakarta, kemarin. Firman mengatakan, In done sia adalah negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh negara manapun di dunia ini. Pe merintah, katanya, juga harus melindungi seluruh keka ya - an yang ada di dalam bumi Indonesia termasuk di antaranya komoditas sawit.

Oleh karena itu, kalau m e - mang terjadi ancaman ter ha - dap eksistensi sawit di Eropa, maka Indonesia harus bersikap. “Sikap kita ya tadi, kalau mereka boikot kita, ya kita bisa boikot (produk Eropa). Jangan kita diinjak-injak martabat kita, kita diam. Inilah sikap, walaupun terlambat sikap itu, saya mem - berikan apresiasi dan men du - kung langkah pemerintah ini,” kata Firman. Firman menegaskan, dalam per saingan dagang minyak na - bati antara Eropa dengan In do - nesia, Eropa selalu meng gu nakan instrumen politik dan lem - baga swadaya masyarakat (LSM) atau non goverment or ga - ni zation (NGO).

Sejumlah LSM berkedok lingkungan yang se la - ma ini melakukan kampanye hitam terhadap industri kelapa sawit, dibiayai Eropa. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Ins titute (PASPI) Tungkot Si pa - yung mengatakan, jika Uni Ero - pa tidak mengubah pan da ngan - nya yang selalu negatif dan dis - kriminatif terhadap sawit In do - nesia, maka seluruh ma sya ra kat sawit Indonesia men du kung an - caman pemerintah agar Indo ne - sia keluar dari Paris Agree ment. Menurut Tungkot, tak ada sa - lahnya apabila Indonesia meng - ikuti langkah Amerika Se rikat dan Brasil yang lebih dulu keluar dari Paris Agree ment.

“Tidak ada gu nanya Indonesia bekerja sama dengan Uni Eropa jika tidak meng hargai Indonesia, apalagi merugikan Indonesia. Sawit adalah Indonesia dan Indonesia ada - lah sawit,” katanya. Tungkot mengatakan prin - sip kerja sama internasional adalah saling menguntungkan. Sesuai dengan amanat undangundang, pemerintah wajib me - lindungi kepentingan Indonesia dari praktik negara-negara lain. Dalam konteks inilah para menteri bahkan DPR bersikap keras atas perlakuan Uni Eropa atas sawit kita. “Industri sawit adalah industri strategis na sio - nal harus dilindungi dan negara harus hadir,” katanya.

Menurut Tungkot, ada be be - ra pa LSM berkedok lingkungan yang selalu membela kepen ti - ng an Eropa untuk meng ham - bat perdagangan sawit In do nesia. Padahal keputusan Komisi Uni Eropa yang menghapuskan sawit sebagai bahan bakar bio - fuel cenderung men dis kri mi - na si kan komoditas dari negara berkembang. “Mereka(LSM) ituseha rus nya bilang ke Uni Eropa, jangan dis - kriminatif terhadap sawit. Ingat - kan juga Uni Eropa supaya ti dak meributkan emisi sawit yang kecil untuk menutupi emi si mereka sangat besar,” kata Tungkot. Sama seperti Firman, Tung - kot juga mendukung per nya ta - an Menko Maritim yang meng - ancam keluar dari Paris Agreement.

“Jika Indonesia hanya kor ban Paris Agreement, ya kita keluar seperti dilakukan Brasil dan USA. Sejak awal sebetulnya Indonesia tidak wajib ikut Paris Agreement karena emisi kita masih kecil,” ujarnya. Peter F Gontha, Staf Khusus Men teri Luar Negeri RI me nga - takan, Brasil keluar dari Paris Agreement demi mengem - bang kan perkebunan tebu un - tuk produksi biofuel etanol dan meningkatkan produksi daging melalui ternak sapi. Demi me - ngembangkan perkebunan te - bu dalam skala besar dan pem - bangunan peternakan inilah Brasil membuka hutan Ama - zon. “Ini bisa menjadi referensi Indonesia,” katanya.

Peter Gontha menduga pe la - rangan penggunaan minyak sa - wit untuk biofuel di kawasan Be - nua Biru ini merupakan upa ya Uni Eropa memperbaiki de fi sit perdagangan terhadap Indonesia. “Pertanyaan kami se ka rang adalah mereka mau mem-banned (melarang) kelapa sa wit, apa kah mereka mencoba me nu - runkan atau melakukan dis kri - mi nasi agar neraca da gang kita akan berubah juga,” katanya. Peter merinci nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2018 lalu mencapai USD17,1 miliar, sedangkan impor se be - sar USD14,1 miliar. Dengan de - mikian, Indonesia menga n to - ngi surplus perdagangan ter ha - dap Uni Eropa.

Mengutip data Ke men te rian Perdagangan (Kemendag), total perdagangan kedua ne ga - ra mencapai USD23,6 miliar pada periode Januari-September 2018. Jumlah itu meningkat 10,09% dibanding periode sama tahun 2017. Kemendag juga mencatat selama lima tahun ter akhir Indonesia mengalami surplus perdagangan terhadap Uni Eropa.

Sudarsono