Edisi 15-04-2019
Kampanye di medsos Bisa Dipidana


JAKARTA–Aktivitas berbau kampanye Pemilu 2019 di dunia maya pada masa tenang saat ini tak luput dari pantauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemerintah. Akun media sosial maupun pelaku internet yang diketahui masih berkampanye terancam denda dan pidana.

Berakhirnya masa kam panye pada 13 April lalu me nandakan berakhirnya seluruh aktivitas kampanye baik untuk pemilihan presiden maupun pemilih an legislator. Komisi Pemi lihan Umum (KPU) telah mene tapkan masa tenang sejak Minggu (14/4). Semua kegiatan berbau kam pa nye termasuk testi moni baik di ruang publik, media massa, maupun media so sial dilarang. Hal ini mengacu pa da Undang-Undang Nomor 7/ 2017 tentang Pemilu Pasal 278 Ayat 2 yang mengikat peserta pe milu dan tim kampanyenya ser ta Pasal 287 Ayat 5 yang meng ikat media massa baik konvensional maupun online ter masuk media sosial. Pelanggarnya dapat dijatuh - kan sanksi sesuai Pasal 523 Ayat 2 yakni pidana maksimal empat tahun penjara dan denda mak si - mal Rp48 juta.

Regulasi juga mengincar mereka yang berupaya melakukan kampanye ter selu bung di masa tenang dengan mengutip hasil survei. Pelakunya bisa dijerat Pasal 449 Ayat 2 de ngan pidana kurungan mak si - mal satu tahun dan denda maksi mal Rp12 juta. Ketentuan dalam UU Pemilu diturunkan lagi dalam Peraturan KPU. “Prinsipnya, di masa tenang tak diperbolehkan ada kampa nye dalam bentuk dan metode apa pun,” tegas anggota KPU Wahyu Setiawan. Dia menam bahkan, masyarakat tetap dapat menyam paikan pendapat sepu tar pemilu di masa tenang baik li san maupun tertulis asal di da lam nya tidak ada unsur kampa nye.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan memantau ketat aktivitas di dunia maya pada masa tenang. Bawaslu juga telah melayangkan surat ke para penyelenggara plat form media sosial agar meng hadang munculnya kon - ten berbau kampanye di masa tenang, termasuk yang meng gu - na kan tagar. “Peserta pemilu dan semua pi hak terikat aturan soal masa te nang. Tidak boleh mem bagi - kan konten yang memuat rekam jejak dan citra diri calon, ajakan, dukungan, atau bentuk lain yang mengarah pada kampanye yang dapat menguntungkan mau p un merugikan peserta pe - mi lu,” kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Se - muel A Pangerapan menyata - kan, pihaknya sedang mela ku - kan pengendalian konten iklan kampanye politik melalui plat - form digital. Kemenkominfo memiliki mesin pencari konten seperti itu dan dapat memblokade atau menonaktifkan akun pela kunya. “Pengendalian ini bu - kan memb atasi hak kebebasan ber ekspresi warga negara. Hal ini dilakukan agar suasana men je lang pemungutan suara kon du sif,” ujarnya. Di tempat terpisah, Direk - tur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Per lu - dem) Titi Anggraini memandang instrumen hukum untuk menjerat pelaku kampanye ter selubung pada masa tenang masih terbatas. Pertama, kata Titi, UU Pemilu tidak mengatur akhir kampanye di media sosial.

Larangan kampanye di me dia sosial pada masa tenang hanya tertuang di Peraturan KPU No 23/2018. “Namun, yang terkena larangan itu ada lah pelaksana, pe serta pemilu, dan tim kam - panye,” jelas nya. Kedua, aturan tidak menjangkau orang yang fa natik terhadap peserta pe - milu tertentu dan te tap melakukan unggahan eks presi politik di akun media so sialnya di masa tenang. “Misalnya, saya suka dengan calon A. Unggahanku tentang si calon A itu tak bisa di - jerat aturan hukum. Sebagai pe milih, saya tidak bisa dijerat,” contoh Titi. Sayangnya, su lit membuktikan sebuah kon ten di media sosial murni di lakukan orang yang menyukai peserta pemilu tertentu atau dilakukan oleh buzzer yang dibayar atau mendapat ke untungan tertentu dari unggah annya.

Menurut Titi, hampir tidak mungkin mengawasi medsos kecuali ujaran kebencian atau fitnah yang biasanya si aktor uta ma bisa ditelusuri. “Kam panye di medsos kalau diber la ku - kan straight, yuridiksi hukumnya bisa lintas negara karena pemilih kan ada di mana-mana. Memilih pun bisa di negara tem pat dia berada,” terang Titi. Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengaku bah wa pihaknya sudah memer intahkan kepada seluruh tim untuk menghentikan kegiat an kampanye baik secara onlinemaupun offline. “Namun, kalau ada masyara kat yang secara mandiri berkampanye sendiri karena kecintaannya terhadap Prabowo- Sandi, tentu itu bagian ter pisah dari BPN. Kami tidak bisa mengendalikan semua,” kata politikus Partai Demokrat itu.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin, Tubagus Ace Hasan Syadzily berpandangan agar masa tenang ini di manfa at kan untuk merefleksikan kem bali berbagai program yang telah dicetuskan dan di laku kan oleh pasangan caprescawapres. “TKN sudah menghentikan segala bentuk kampanye. Saatnya lebih jernih memper timbangkan pilihan setelah enam bulan masa kampanye,” kata wakil sekretaris jenderal Partai Golkar itu.

Mula akmal/ kiswondari