Edisi 15-04-2019
Pengelolaan Rusunami di DKI Masih Bermasalah


JAKARTA – Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik di DKI Jakarta masih bermasalah.

Kendati telah terbentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS), namun praktik di lapangan aturan tersebut tak kunjung diberlakukan. Aki bat - nya, harga main te nan ce mem - beng kak hingga perizinan ile - gal. Kondisi ini banyak di ke luh - kan para penghuni ru su na mi atau apartemen. Misalnya di apartemen Per - mata Surya, Kalideres, Jakarta Barat. Pemilik apartemen me - nge luhkan harga yang mem - beng kak seperti biaya perpan - jang an hak guna bangunan (HGB) yang mencapai Rp3,1 mi liar dan biaya listrik bulanan yang dikenakan abodemen. Johan, 32, warga penghuni apartemen Permata Surya, me - ngeluhkan pengurus apart e - men yang dianggap semenamena.

Pergantian pengurus pun langsung dilakukan de - ngan membebankan biaya per - panjangan SHGB Rp3,1 miliar. Jumlah itu belum termasuk simpanan pokok sebesar Rp9,1 miliar, biaya perawatan, dan lainnya. “Mereka kemudian mengancam akan mematikan listrik bila tak menuruti,” kata Johan kemarin. Khusus biaya perpanjangan HGB meski pengurus mem be - ban kan cicilan selama satu tahun, namun nilainya tak ma - suk akal. Mereka kemudian me - masukkan bunga yang cukup tinggi. “Kami sudah menge luh - kan, tapi tidak ditanggapi,” ucapnya. Mengenai persoalan ini, Johan dan warga penghuni te - lah melaporkannya kepada Di - nas Perumahan dan Permu kim - an DKI Jakarta sekaligus me - min ta dilakukan mediasi. Na - mun, pelaporan tak kunjung direspons.

Hingga berita ini ditu run - kan, Ketua Pengurus PPPRS Per mata Surya H Ari belum ber - komentar. Begitu juga ketika dihubungi maupun dikirimi pesan melalui WhatsApp, yang bersangkutan belum me res - pons. Sementara pantauan salah satu rusun di Kemayoran, Ja - karta Pusat, sistem perparkiran di rusun tersebut diduga tak ber izin. Padahal, menurut war - ga parkiran itu, sudah ada sejak empat tahun lalu dan memiliki sistem gate otomatis. “Surat peringatan pernah dilayangkan tiga hari lalu oleh pemda,” kata Allan, 28, salah satu penghuni rusun di Kemayoran. Selain masalah parkir, dia mengeluhkan pembayaran listrik yang membebankan abo - demen, padahal saat masih dikelola pengembang, abo de - mentak dibebankan. “Imbasnya bia ya kita jadi meningkat,” ke - luhnya.

Terkait biaya SHGB, KORAN SINDO berusaha mengo m pa ra - si kan dengan apartemen Pe - rum n as yang berada di Ceng - kareng, Jakarta Barat. Di apar - temen tersebut biaya sertifikat hak milik (SHM) dibebankan Rp10 juta per unit. Pem ba - yaran nya bisa dicicil selama enam bulan dengan beban se - besar Rp2 jutaan. “Itu sudah sa - ma biaya notaris. Developer yang ngurusinnya,” kata Jessy, 35, warga apartemen Pe - rumnas. Kasudin Perumahan dan Per mukiman Jakarta Barat Suharyati menegaskan, PPPRS tidak mempunyai kewenangan mengurus SHGB atau SHM. Kewenangan itu dilakukan pengembang yang biasanya d i - be bankan warga saat pertama kali membeli unit. “Emangapar - temennya sudah berapa tahun? Biasanya kan sudah 30 tahun - an,” ujar Suharyati.

Dia tidak membenarkan PPPRS yang memungut biaya SHGB atau SHM lantaran di - nilai melanggar Pergub No 132 Tahun 2018. PPPRS hanya ber - tu gas mengelola segala main te - nan ce gedung, mulai dari pe ra - wat an, jalan, hingga parkiran. Menurut Suharyati, dari 25 apartemen maupun rusun di Jakarta Barat hampir sebagian besar belum melakukan so sia - lisasi pergub. Dia mencatat baru dua apartemen yakni Kedoya Elok dan City Park yang me - nyosialisasikan aturan ter - sebut. Dia memberikan tenggat waktu hingga Juni mendatang.

Surat telah diberikan kepada beberapa pengelola apartemen baik swasta maupun pengurus. Jika pengurus tak menyo sia li - sa sikan pergub, kon se kuen si - nya wali kota akan mem bu - barkan badan usaha yang ada. “Makanya kita tunggu dulu. Senin (hari ini) akan saya panggil semuanya,” kata Suharyati.

Yan yusuf