Edisi 15-04-2019
Pilpres dan Netralitas Pejabat Negara


Pemilu 2019 memasuki masa tenang sebelum pemungut an suara di lakukan pada 17 April. Indonesia saat ini menjadi pusat perhatian dunia karena akan menggelar hajatan besar yakni pesta demokrasi yang melibatkan ratusan juta warga negara.

Pesta demokrasi ini pun berbeda dengan sebelumnya karena kali ini menggabungkan pemilihan pre siden (pilpres) dengan pemi - lih an legislatif tingkat pusat dan daerah serta DPD. Adu gagasan dan strategi pun dilakukan oleh tim pe me - nangan dan relawan pasangan calon. Itu dapat kita saksikan se - tiap harinya sejak masa kam pa - nye pemilu yang berakhir pada 13 Maret, baik melalui pema - sang an baliho, pemberitaan di media cetak dan elektronik, mau pun penggunaan dunia ma ya (medsos). Namun, di balik ke me riah - an pesta demokrasi ini, ada hal pen ting yang harus men jadi fo - kus perhatian kita yakni po - tensi perpecahan antarsesama anak bangsa. Pemilu yang menelan biaya triliunan rupiah yang ber sumber dari APBN mes tinya memberikan dam - pak yang le bih positif terhadap demo kra si, bukan malah per - pecahan.

Men ja ga ke utuhan bangsa menjadi tugas dan tanggung jawab se mua pihak. Kesadaran akan pes ta demo - krasi yang ber mar ta bat mesti tertanam pada diri setiap orang. Calon pemimpin juga harus mampu mengen da li kan para tim sukses dan sim pa - tisannya dengan menghindari ucapan yang mengancam per - sa tu an dan kesatuan bangsa. Di sisi lain, pihak penye leng - ga ra mesti menunjukkan kerjakerja yang berlandaskan kepa - da aturan main baik itu undangundang maupun peraturan lain nya. Netralitas pihak pe nye - lenggara menjadi kunci suk ses - nya pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Peng - awas Pemilu (Bawaslu) mesti ber pegang teguh pada aturan main yang mengikat mereka. Akan sangat berbahaya jikalau pihak penyelenggara ini me la - ku kan keberpihakan.

Disadari atau tidak, beberapa pelang gar - an yang terjadi baik di media so - sial maupun di lapangan seolah luput dari perhatian KPU dan Bawaslu. Aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan pejabat lainnya ha ruslah berpegang teguh ter - ha dap aturan main. Dari sisi ke amanan, TNI dan Polri mesti men jadi institusi terdepan da lam menjaga stabilitas ke aman an pilpres dan pileg. Mereka mes ti menjadi benteng yang kokoh terhadap berbagai an cam an baik dari dalam maupun dari luar yang mencoba meng ganggu jalan - nya pesta de mo krasi. Tentunya kita tidak meng - ingin kan pesta demokrasi ini dinodai oleh pihak-pihak yang menginginkan pemilu meng - alami kekacauan yang ber po - ten si memecah belah bangsa dan negara. Karena itu, inte gri - tas dan wibawa TNI dan Polri men jadi taruhannya.

Pesta demokrasi ini juga mes ti dinikmati oleh setiap war ga negara. Untuk itu, ke - ter li bat an warga negara meng - gunakan hak pilihnya sangat penting. Ter lepas dari pilihan sosok pe mim pin yang akan mereka pilih dalam me na - khodai negeri ini, mesti ada ke - sadaran untuk sama-sama menjaga kehar mo nis an dan kelancaran pesta de mokrasi. Kesadaran yang di mak sud adalah komitmen un tuk men - jaga keutuhan negeri ini yang kenyataannya bersifat ma - jemuk dan bineka. Pada akhirnya kita se ben tar lagi akan menyaksikan duel yang seru antarkontestan yang ber saing di pilpres.

Se mua ha - rus optimistis pesta de mo krasi yang mengha bis kan anggaran yang begitu besar ini bisa ber - jalan efektif dan tidak meng ha - sil kan ke ka cauan. Ji ka ternyata terjadi keka cau an, bisa saja muncul usulan untuk me nin jau kem bali apakah se baik nya pil - pres langsung di tia dakan demi tetap menjaga sta bi litas dan keamanan negara.

TAUFAN IKHSAN TUARITA
Sekjen PB HMI Periode 2018 – 2020

Berita Lainnya...