Edisi 15-04-2019
RI Perlu Miliki UU Perkelapasawitan


JAKARTA –Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non government organization (NGO) berusaha keras menghambat atau bahkan ingin menggagalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkelapasawitan yang saat ini masih tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Mereka akan terus menghambat pembahasan RUU ini karena LSM ini membawa ke - pentingan Eropa yang memang me musuhi sawit. “Saya mo ni - tori ada tekanan-tekanan dari pi hak-pihak NGO asing,” kata Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo di Jakarta, kemarin. Firman Subagyo me nga - takan, wajar saja Eropa selalu dan akan terus menghambat per kembangan industri kelapa sa wit Indonesia. Hal itu dise - bab kan Eropa ingin melindungi komoditas pertaniannya. Ka - rena Eropa merupakan pro - dusen bunga matahari (sun flower) dan rapeseed yang bisa di - jadikan sebagai bahan baku mi - nyak nabati. Keduanya me ru - pakan kompetitor kelapa sawit. Ironisnya, kedua komoditas pertanian itu produktivitasnya kalah jauh dibandingkan kelapa sawit.

Data Oil World me nye but - kan produktivitas tanaman bu - nga matahari hanya 0,48 ton per hektare (ha) dan rapeseed sekitar 0,67 ton per ha. Sementara produktivitas kelapa sawit ratarata mencapai 3,74 ton per ha. Lantaran lebih produktif, kata Firman, minyak nabati berbasis kelapa sawit bisa dijual di pasar dunia dengan harga jauh lebih murah jika di ban - dingkan dengan minyak nabati berasal dari bunga matahari mau pun rapeseed . “Ber da sar - kan fakta inilah Eropa akan te - rus melakukan berbagai cara menghambat atau bahkan me - matikan industri sawit karena kalah bersaing,” kata Firman.

Karena itu, kelapa sawit yang kini sudah ditetapkan sebagai komoditas strategis nasional ini harus dilindungi melalui se - buah undang-undang (UU) khu sus. UU ini diperlukan ka - rena industri kelapa sawit ter - bukti menjadi penopang eko - nomi nasional. Firman meyakini apabila Indonesia memiliki UU khusus yang mengatur dan melindungi kelapa sawit, maka sulit bagi LSM melakukan kampanye hi - tam. “Makanya, RUU ini terus dihambat supaya tidak bisa diundangkan sehingga mereka (LSM) bisa bermain di grey area itu,” tuturnya. Ketua Umum Forum Pe - ngem bangan Perkebunan Stra - tegisBerkelanjutan(FP2SB) Ach - mad Mangga Barani mengatakan, semua komponen bang sa harus memahami bah wa sawit merupakan komoditas strategis. Kalau dinyatakan strategis dan penting bagi negara dari sisi ekonomi, maka semua aturan atau perangkat hukum yang meng hambat harus diperbaiki.
“Selama ini dari sisi per atur - an, kan banyak hambatan, ba - nyak aturan yang meng ham bat industrisawit. Tapidisisilain, dia dinyatakan sebagai ko moditas strategis. Jadi, di per lukan ada - nya UU khusus me ng atur soal sawit,” kata Mangga Barani. Mantan Dirjen Perkebunan ini menjelaskan saat ini me - mang sudah ada UU No 39/ 2014 tentang Perkebunan. Na - mun, UU tersebut tidak bisa me - nyelesaikan persoalan di in - dustri sawit. Sebab UU Perkebunan itu berlaku untuk seluruh komoditas perkebunan dan hanya mengatur di on farm atau di hulunya saja, tidak mengatur di hilir. Padahal masalah di sawit tidak hanya terjadi di on farm, tapi juga di hilir karena sawit ini su - dah menjadi sebuah industri.

Sudarsono