Edisi 16-04-2019
Tambahan 10.000 Kuota Haji Diberlakukan Tanpa Zonasi


JAKARTA –Akomodasi di Mekkah bagi 10.000 jamaah haji tambahan pada musim haji 2019/ 1440 H ini sangat mungkin tidak masuk dalam sistem zonasi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penambahan kuota yang di be rikan pemerintah Arab Saudi akan berdampak pada sistem zonasi yang baru diberlakukan tahun ini. Sebelum ada pe nambahan, penempatan para jamaah haji Indonesia di Mek kah dibagi dalam tujuh wilayah ber da sarkan kelompok em bar kasi. Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG) ditempatkan di wilayah Syisyah; Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta-Pondok Gede (JKG) di Raudhah; Em barkasi Jakarta-Bekasi (JKS) di Misfalah; Embarkasi Solo (SOC) di Mahbas Jin; Embarkasi Su rabaya (SUB) di Jarwal; Embarkasi Banjarmasin dan Balik papan di Rei Bakhsy; dan Em barkasi Lombok (LOP) di Aziziah.

Saat ini proses penyediaan hotel bagi para jamaah haji Indonesia berdasarkan sistem zonasi sedang berjalan bahkan hampir final. “Karenanya, kemungkinan besar, khusus (akomodasi) untuk 10.000 jamaah haji tam bahan ini tidak lagi menggunakan sistem zonasi,” jelas Lukman di Jakarta kemarin. Tanpa sistem zonasi, maka para jamaah haji tambahan akan ditempatkan secara tersebar atau tidak me ngacu pada kelompok em bar kasi. Sekadar diketahui, kuota tam bahan 10.000 jamaah haji un tuk Indonesia pada musim haji ta hun ini diberikan oleh Raja Sal man bin Abdulaziz Al- Saud saat menerima kunjungan Presiden Joko Widodo di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Ri yadh, Minggu (14/4).

Pangeran Muhammad bin Salman me nyam paikan kembali tambah an kuota tersebut saat menjamu Pres iden Jokowi makan malam di Istana Putra Mahkota di Riyadh. Menurut Lukman, tam bah an kuota haji 2019 sudah masuk dalam sistem e-Hajj Arab Saudi. Dalam waktu dekat, Ke men te - rian Agama akan membahas hal ini bersama DPR dan Badan Pe - ngelola Keuangan Haji (BPKH). Hal ini perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya pe nyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah me nye pa kati Biaya Penyelenggaraan Iba dah Haji (BPIH) 1440H/2019 dengan skema kuota 221.000, terdiri atas 204.000 jamaah haji reguler dan 17.000 jamaah haji khusus.

Ratarata BPIH untuk jamaah ha ji reguler tahun ini Rp35.235.602 atau setara USD2.481. Untuk 204.000 ja maah haji reguler, pemerintah dan DPR sudah me nyepakati peng gu naan dana optimalisasi sebesar Rp7,039 triliun. De ngan ada nya tambahan 10.000 jamaah, perlu tam bah an biaya sekitar Rp346 miliar. Pe na - m bahan kuota ini juga ber dam - pak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan pe nambahan sekitar 125 petugas kloter. Se tiap kloter memiliki lima pe tugas. Sumber-sumber biaya ini lah yang perlu dibahas kem bali oleh pemerintah, DPR, dan BPKH. Kedua, terkait pengadaan la - yanan haji, baik di dalam mau - pun luar negeri. Di dalam negeri, pe nam bah - an kuota akan memengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jamaah haji.

Terlebih, proses penerbitan visa haji mensyaratkan rekam bio me - trik yang saat ini sedang ber - jalan dan di sejumlah daerah su - dah hampir tuntas. “Kami ha - rus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi,” terang Lukman. Di luar negeri, hampir se lu - ruh pengadaan layanan akan ter - dampak. Proses pengadaan yang sudah hampir final harus me ng - alami penambahan. Me nurut Luk man, hal ini bukan hal mu - dah. Akomodasi di Ma di nah, mi - salnya. Saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Mar kaziah, jarak terdekat dengan Masjid Na bawi, sudah penuh dipesan oleh berbagai negara. Selain ako - modasi, kebutuhan lainnya yang harus disiapkan adalah bus Sha - lawat dan biaya angkut ba gasi.

“Semua mem bu tuh kan bia ya, baik langsung mau pun tidak langsung,” pung kas Lukman. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ula - ma (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyarankan agar tambahan kuota jamaah haji tahun ini dapat diprioritaskan bagi me - reka yang usianya sudah uzur. “Ini harus dipertimbangkan. Ja ngan sampai belum men da - patkan panggilan haji sudah dipanggil oleh Allah,” ujarnya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily me nga ta - kan, penambahan kuota haji akan mengurangi daftar tung gu jamaah haji Indonesia yang saat ini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan, kata dia, di Su la wesi Selatan masa tunggu ja maah haji ada yang mencapai 40 tahun.

Bilateral

Menteri Luar Negeri (Men - lu) Retno Marsudi me n g ung - kap kan, Presiden Jokowi dan Pangeran Salman menyepakati digelarnya pertemuan bilateral rutin konsultasi tingkat pe - mim pin setahun sekali antara Indonesia-Arab Saudi. RI dan Saudi juga sepakat segera me - lakukan pertemuan untuk membahas investasi dan kerja sama ekonomi lainnya. “Dalam pertemuan ini, Pre - si den Jokowi juga menyam pai - kan bahwa Indonesia ingin men jadi bagian dari pelak sa - naan Vision 2030 Arab Saudi,” ungkap Retno. Di Riyadh, Presiden sempat pula menerima kunjungan ke - hormatan Menteri Energi, Industri, dan Sumber Daya Mi neral Kerajaan Arab Saudi Khalid Al-Falih. Salah satu isu yang di ba - has adalah kemungkinan kerja sama antara perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aram co dan Pertamina untuk kilang Cilacap.

Selain kilang minyak, Arab Saudi juga tertarik bekerja sama dalam bidang industri pe trokimia. Setelah melakukan berba gai pertemuan bilateral, Pre siden Jokowi dan Ibu Negara Iriana melanjutkan perjalanan ke Mekkah. Mereka melakukan ibadah umrah bersama kedua putranya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Presiden, Ibu Negara, dan rombongan terbatas ber ke sempat an masuk ke dalam Kakbah. Setelah itu, Presiden me la ku - kan tawaf dilanjutkan de ngan salat subuh berjamaah di depan multazam. Seusai salat, Presiden ber - sama rombongan me lak sa na - kan Sai, lalu mengakhiri ibadah umrah dengan me la ku kan ta - ha lul pada pukul 06.37 waktu se tempat. Setelah itu, rom bo - ngan melanjutkan per ja lanan ke Madinah.

Dita angga/ abdul rochim