Edisi 16-04-2019
Pawai Kemenangan Dilarang Sebelum Putusan KPU


JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sepakat melarang pawai kemenangan peserta pemilu sebelum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pelarangan ini merupakan hasil Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 yang digelar di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin. Wiranto pun mengajak masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari KPU terlebih dahulu. “Karena itu, tadi dari aparat ke - polisian telah tegas menga ta kan bahwa mobilisasi massa da lam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi di - umumkan, maka akan tidak diizinkan karena nyata-nyata itu melanggar undang-undang menya takan pendapat di muka umum, Undang-Undang No mor 9 Tahun 1998,” kata Wiranto.

Menurut dia, ada 4 syarat agar bisa mendapatkan izin me la ku - kan mobilisasi massa sesuai undang-undang. Salah satunya tidak mengganggu ke tertiban umum. “Di mana di pasal 6, ke - giatan unjuk rasa, kegiatan mo - bilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada empat syarat, tidak meng gang gu ketertiban umum, tidak meng ganggu kebe - bas an orang lain, kemudian da - lam batas-batas etika dan moral. Yang ke empat tidak meng gang - gu ke sa tuan dan persatuan bang - sa,” ujarnya. Wiranto menyarankan agar masyarakat melakukan syu kur - an kemenangan di rumah masing-masing dibandingkan dengan melakukan pawai ke - me nangan yang bisa meng - gang gu ketertiban umum.

“Nah, kalau syukuran keme - nang an di rumah masingmasing boleh tentunya ya, syukuran kemenangan di ru - mah tetangganya hadir boleh,” katanya. Kapolri Jenderal Pol Tito Kar navian mengatakan, pawai kemenangan sebelum ada peng umuman resmi KPU akan menimbulkan permasalahan. Apalagi jika ada mobilisasi massa yang dikhawatirkan da - pat menimbulkan provokasi. “Ka mi meminta masyarakat agar tidak melakukan pawai syu kuran atau apa pun mobi li - sasi massa untuk menunjukkan kemenangan karena nanti akan memprovokasi pihak yang lain - nya. Lebih baik kita tetap men - ja lankan kegiatan dengan baik, tenang,” katanya. Tito mengatakan, mobilisasi massa juga dilarang dalam pe - nye lesaian sengketa pemilu. Dia pun menyebut masalah itu bisa diselesaikan di Mahkamah Kons titusi (MK).

“Kalau ada hal dianggap tidak sesuai undangundang, maka ada meka nis me - nya untuk para petugas, ada Ba - waslu dan juga nanti ada proses MK kalau ada hal dianggap me - langgar, tapi tidak dalam ben tuk mobilisasi massa. Kalau ada mo - bi lisasi massa, maka Polri tidak memberikan izin,” ujar nya. Wiranto mengaku sudah mengeluarkan enam instruksi untuk menjamin keamanan ma syarakat selama ber lang - sung nya pencoblosan pada 17 April nanti. Pertama, men cip ta - kan ruang aman bagi para pe mi - lih. “Berikan dan ciptakan ruang yang aman bagi para pe - milih untuk bisa bergerak, berangkat dari rumah ke TPS untuk melaksanakan pemi lih - an tanpa tekanan. Ini seusai dengan amanat pemilu kita,” ujarnya.

Kedua, dia meminta agar mem bantu penyelenggaraan pemilu, para petugas apabila ada sesuatu yang perlu dibantu atau kurang. Ketiga, dia mem e - rintahkan untuk memasang mata dan telinga guna mene tra - lisasi indikasi yang meng gang - gu jalannya pemilu. “Terutama di TPS-TPS. Cari, temukan, dan atasi sebelum mereka melak sa - na kan kegiatan yang meng - gang gu pemilu dan pemilih,” katanya. Keempat, kawal mobilisasi dan penghitungan suara secara ketat agar tidak ada gangguan atau menghindari kecurangankecurangan yang bisa meng - gang gu jalannya perhitungan suara. “Kelima, ini sudah ber ka - li-kali disampaikan Panglima TNI dan Kapolri, jaga netralitas sebagai aparat keamanan yang baik dan terpercaya,” ujarnya.

Keenam, tetap menggu na - kan moto yang pernah di sam - paikan bahwa mengamankan pemilu adalah kehormatan. Pe - milu sukses, katanya, adalah ke - banggaan sebagai bangsa. “Saya harapkan bahwa tahapan ini betul-betul dilaksanakan de - ngan baik,” ujarnya. Wiranto juga mengaku sem - p at khawatir karena adanya isu kerusuhan saat pemilu dan mem buat masyarakat lari ke - luar negeri. Namun, dia me mas - ti kan isu itu tidak benar. “Yang kita khawatirkan adanya ekso - dus keluar negeri, adanya isu hoaks yang mengatakan adanya ancaman, ada chaos atau keru - suhan sehingga kemudian mem buat rasa takut dan me re - ka lebih baik luar negeri,” ungkapnya. Menurut dia, eksodus keluar negeri itu belum terlihat hingga kini. Hal itu ditandai dengan gra - fik kedatangan dan kebe rang - katan luar negeri yang masih stabil.

“Dari laporan me mang ti - dak terjadi, eksodus ti dak ter - jadi, eksodus luar negeri tidak terjadi karena grafik ming guan orang-orang Indo ne sia yang pergi keluar negeri dan dari luar negeri ke dalam negeri itu stabil, tidak ada lonjakan, tidak ada angka-angka yang mengisya rat - kan bahwa sebe lum pemilu ini ada eksodus,” ujarnya. Wiranto pun menyebut bah - wa masyarakat justru me nyam - but dengan antusias pemilu di dalam negeri. Hal itu ditandai dengan banyaknya orang ma - suk ke Indonesia dibanding yang meninggalkan. “Total ku - rang lebih antara 70.000 yang keluar, yang masuk 74.000. Arti nya apa? Banyak masya ra - kat sangat antusias untuk mem - berikan hak suaranya dalam pen coblosan,” katanya.

Tito Karnavian mengaku pihaknya telah membagi TPS ke dalam sejumlah kategori, se - perti aman, rawan, dan sangat rawan. Polri, ujarnya, siap me - nambah personel yang didasari berbagai analisis dan peme ta an. “Yang kita anggap rawan ka lau proporsi dukungan dari A ke B termasuk caleg-caleg itu re la tif proporsi hampir sama, kita otomatis akan memperkuat dan mempertebal tempat ter se but, baik dari limas maupun dari Polri juga dari TNI,” ung kapnya. Selain pengamanan di TPS, personel Polri dan TNI juga akan melakukan patroli mengan ti si - pasi mobilisasi massa. Upaya itu difokuskan di daerah yang ra - wan terjadi tekanan psi ko lo gis kepada pemilih. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pihak - nya bersama Badan Pengawas Pe milu (Bawaslu) telah me la ku - kan pemantauan di media sosial terkait dugaan pelanggaran pe - mi lu di masa tenang.

Hasil nya ditemukan tujuh konten diduga melanggar Undang-Undang Pe - milu. “Jadi, ada tujuh sampai pa - gi tadi. Pada 14 April pukul 01.00 hingga 00.00 WIB (15 April) ditemukan adanya empat pelanggaran terjadi. Kemudian sampai tadi jam 06.00 WIB juga teridentifikasi ada tiga diduga melanggar UU. Yang lainnya hoaks berjalan menggunakan UU ITE selama ini memang su - dah berjalan. Memang ada dua pendekatan, satu yang hoaks ber j alan dan masih ada tetap, ke mudian kedua adalah masa tenang yang mengacu pada UU 7 Tahun 2017, yaitu minggu tenang KPU,” ungkapnya. Menurut Rudiantara, ke-7 konten itu diduga mengandung unsur kampanye. Dia pun meng ingatkan bahwa kebe bas - an berekspresi di media sosial juga tidak boleh bersifat kam pa - nye.

“Tidak boleh yang diang - gap menjual salah satu paslon. Tapi, kami menghormati hak berekspresi sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar. Namun yang berekspresi pun batasannya tetap Undang- Undang ITE,” ujarnya.

Binti mufarida