Edisi 16-04-2019
Angka Pernikahan Dini Meningkat


JAKARTA –Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Tanah Air meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%.

Kenaikan persentase per - nikahan dini tersebut merupa - kan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan per - nikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kali mantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). Sebagai perbandingan, pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%).

Dengan demikian, peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Kepala BPS Suhariyanto men jelaskan, pernikahan di usia muda berpengaruh signifi - kan pada tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup. Me - nurutnya, seorang ibu yang siap secara fisik dan mental akan menekan tingkat kematian bayi. “Bayangkan jika seseorang menikah secara dini, psikologi dan kesehatan ibu akan buruk. Ketika buruk, dia berpengaruh pada tingkat kematian bayi sehingga angka harapan hidup berkurang,” tutur pria yang akrab dipanggil Kecuk itu, saat konferensi pers di Jakarta kemarin. Hanya, ujar Kecuk, BPS tidak mengetahui detail apa saja yang menyebabkan angka pernikahan muda meningkat. “Saya kira perlu dilakukan sosialisasi ter utama mengenai program keluarga berencana, sebab saat ini jumlah anak pun mengalami peningkatan, sudah bukan dua anak lagi,” katanya.

Pada kesempatan itu, BPS juga merilis angka IPM Indo - nesia pada 2018 yang mencapai 71,39. Angka ini meningkat 0,58 poin atau tumbuh 0,82% dibandingkan 2017. Meski begitu, angka ini lebih rendah dari target Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 sebesar 71,5. BPS menyatakan, meningkatnya angka pernikahan muda men - jadi salah satu penghambat laju IPM nasional 2018. “Secara ke - seluruhan, IPM terus meng - alami peningkatan sejak tahun 2010. Tapi jika dibandingkan dengan target APBN, memang lebih rendah. Namun selisihnya cukup tipis,” ujar Kecuk. Peningkatan IPM 2018 di - dorong pertumbuhan di semua komponen, yaitu umur harapan hidup saat lahir (tumbuh 0,19%), harapan lama sekolah (tum buh 0,47%), rata-rata lama sekolah (tumbuh 0,86%), pengeluaran per kapita per tahun (tumbuh 3,7%).

Selain itu, disparitas status pembangunan manusia di pro - vinsi pun mengecil. “Hal ini terlihat dari Provinsi Papua yang naik statusnya men - jadi sedang atau 60,06. Ini me - nye babkan Papua menjadi pro - vinsi dengan pertumbuhan IPM tertinggi yaitu 1,64 kata Kecuk. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna me - nga takan ada beberapa penye - bab terjadinya pernikahan dini di Indonesia, di antaranya per - kembangan teknologi dan per - gaulan. “Nikah dini sebenarnya hasil dari pola pikir yang kurang rasional. Nikah dini dianggap sebagai jalan keluar dari persolan hidup dan jalan keluar per - gaulan bebas, tetapi ke nyata - annya justru sebaliknya,” papar dosen Fisipol UGM ini.

Hempri menambahkan, per - nikahan dini akan memuncul kan sejumlah risiko antara lain menurunnya kesehatan repro - duksi, beban ekonomi yang ma - kin bertambah berat, kekerasan dalam rumah tangga, percerai - an, dan bunuh diri. Untuk itu, pernikahan dini harus dicegah dengan mening - kat kan kesadaran laki-laki dan perempuan sejak masih remaja. Pasalnya, usia remaja merupa - kan masa transisi di mana anak masih suka meniru dan suka mencoba hal-hal yang baru. “Umumnya, anak remaja masih tergantung pada ling - kung an sosial dan belum mam - pu mandiri, tetapi sudah ingin dilepas oleh orang tuanya untuk belajar mandiri,” katanya.

Menurutnya, pesatnya ke - majuan teknologi selain mem - bawa dampak positif berupa kemudahan dalam mengakses informasi, juga berdampak negatif. Hempri menambahkan, de - ngan berbagai kemudahan ter - sebut tentunya berbagai infor - masi dapat dengan cepat dida - pat kan. Hanya jika salah dalam mengakses informasi, tentu nya akan berdampak kurang baik, terutama konten-konten yang mestinya belum saatnya diakses olehanak-anak.“Karenaituperlu pembatasan dan peng awasan penggunaan teknologi tersebut,” paparnya.

Ichsan amin /priyo setyawan/sindonews