Edisi 16-04-2019
KPK Pantau Pajak Hotel-Restoran


JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terobosan baru di bidang pencegahan. Salah satunya ikut memantau pendapatan daerah yang dihasilkan dari pajak hotel dan restoran.

Terobosan itu adalah me - masang alat pemantauan ber - nama tapping box. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Naing - golanmengatakan, tappingbox ini akan memantau pembayaran pajak yang dise tor kan dari sektor hoteldanresto rankepemerintah daerah (pemda). Tapping box ini, lanjutnya, su - dah dipasang di sejumlah da erah salah satunya di Kota Makassar. “Kalau tidak naik tiga kali lipat, potong kuping saya. Kota Makassar itu baru dari Rp500 miliarbisajadiRp3triliun. Karena setelah ditempel tapping box di masing-masing register pajak hotel dan resto ran, mau ngomong apa lagi soal 10%,” tandas Pahala di Jakarta kemarin. Dia menyebut, selama ini pemasukan daerah dari sektor ini kurang maksimal sebab se - ring kaliadaoknum-oknumyang bermain di sektor pene rimaan.

Menurut dia, dari 10% pajak hotel dan restoran, hanya 1% yang masuk ke kas daerah. “Dari 10%, selama ini hanya 1% masuk ke daerah. Lalu 2% ke oknum dan 7% ke kantong peng usaha. Kenapa tidak 10% itu masuk semua ke kas? Nah, dari itu bisa digunakan tunjang an perbaikan penghasilan (TPP). Jadi, ada upah pungut. Dapatnya lebih rata dan besar,” ungkapnya. Selain itu, optimalisasi pen - da patan daerah juga akan me - nyasarareabeaperolehanhakatas tanah dan bangunan (BPHTB). Pahala menyebut, seringkali ditemukan kasus orang membeli tanahtidaksesuaidengankon disi seben arnya. Jika hal ini diawasi, bisa masuk ke kas daerah.

“Orang beli tanah 100, meng - akunya 2. Saya bilang connect ke (sistem) BPN (Badan Per tanahan Nasional) agarzonanilaitanahdiupdate. Daerah bisa dapat banyak dari BPHTB. Tangsel itu pene - rima an nomor dua dari BPHTB. Kalau harga transaksi benar, pemda dapat banyak,” paparnya. Dengan ada sistem ini, ujar - nya, upaya penyimpangan pen - dapatan dapat dicegah. Selain itu, dapat dipastikan pen dapat - an asli daerah (PAD) juga akan lebih meningkat. “Tahun 2019, kita maksimalkan optimalisasi penerimaan daerah. Korupsi itu kan seringnya ceritanya pengeluaran terus. Sebenarnya ada sumur yang dalamnya tidak tahu berapa-berapa, itu yang namanya penerimaan daerah,” tandasnya.

Lebih lanjut Pahala me minta agar daerah memperhatikan aset-aset yang dimilikinya. Dengan begitu, tidak ada aset yang hilang tanpa kejelasan. “Saya minta Pak Menteri agar dalam pedoman penyusunan APBD nanti ada anggaran un - tuk sertifikasi. Daerah alasannya tidak ada anggaran. Ini agar aset pemda terjaga,” katanya. Sebelumnya dalam rangka pencegahan korupsi, Kementerian Dalam Negeri (Kemen dagri) mewajibkan pemda meng guna - kan aplikasi online untuk mengakses layanan. Kon sultasi ke depan diharap kan dilakukan melalui Sistem Informasi Online Layanan Administrasi (SIOLA). “Dengan SIOLA ini, maka layan - an akan dilakukan secara cepat tanpa tatap muka atau tersem - bunyi. Kita minta agar jajaran Kemendagri menolak melayani jikatanpaSIOLA.

Kalaukitategas, daerah pasti akan ikut,” kata Menteri Dalam Negeri (Men - dagri) Tjahjo Kumolo. Dia mengatakan, berbagai layanan perizinan sampai kon - sultasi menjadi salah satu tugas Kemendagri. Dia mengaku un - tuk satu daerah bisa menanda - tangani puluhan macam. Mulai dari izin ke luar negeri sampai evaluasi anggaran. “Satu daerah bisa puluhan. Kalau satu urusan tatap muka, bisa saja tergoda. Namanya manusia,” ungkapnya. Tjahjo pun membantah dengan menolak tatap muka, akan menghambat layanan. Me nurut dia, jika semua dilak - sanakan sesuai prosedur yang benar, akan selesai dengan cepat.

“Memang, teman-teman di daerah maunya cepat dengan tatap muka. Maka, ini kita minta pejabat di Kemendagri menan - da tangani pakta inte gritas untuk menolak tatap muka,” tandasnya.

Dita angga