Edisi 16-04-2019
Kriminalisasi Kampanye Golput


Vox populi, vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Ada gium tersebut cukup menggambarkan konsep demokrasi. Sayangnya di Pemilu 2019 ini sempat santer tersebar kampanye-kampanye golput (golongan putih) atau ajakan untuk tidak memilih.

Sempat timbul kekhawatiran bahwa angka golput pada Pemilu 2019 akan cukup tinggi. Tim bul kemudian pertanyaan, apa kah terdapat konsekuensi hu kum dalam aksi golput atau bahkan ketentuan pidana me - nge nai hal tersebut? Artikel ini ber maksud mengkaji bagai ma - na hukum positif saat ini meng - atur tentang golput dan ba gai - ma na seharusnya ke depan. Jika mengacu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang men dasari proses Pemilu Pre si - den, Anggota DPR, DPD, dan DPRD maka tidak banyak pasal yang berkaitan dengan golput.

Dengan berbagai ketentuan khu sus mengenai pidana pemilu, paling tidak golput ber - kait an dengan Pasal 510 dan 515 UU Pemilu. Pasal 510 mengatur “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak dua puluh empat juta rupiah”. Ketentuan ini lebih kepada perbuatan aktif yang dilakukan seseorang di dalam situasi pemilu yang berakibat pada “kehilangan” hak pilihnya seseorang. Ketentuan ini pada dasarnya sangat umum, namun berbentuk delik materiil di mana harus dibuktikan bahwa perbuatan seseorang tersebut benar-benar memiliki akibat terhadap kehilangan hak pilih orang lain.

Sebagai contoh jika pada 17 April 2019 seorang pem beri kerja memaksa dan mewajibkan pe ker ja bekerja se - la ma masa pemilihan tanpa ada izin untuk menggunakan hak pilih maka pemberi kerja dapat di pidana. Namun, ketentuan ini tidak dapat menjerat se - seorang yang meng am pa nye - kan gerakan golput, karena pi - lih an tetap diserahkan kepada orang yang memiliki hak pilih mau menggunakannya atau ti - dak. Untuk itu kampanye gol - put tetap tidak dapat dijerat meng gunakan pasal ini. Selain Pasal 510, golput da - pat juga berkaitan dengan Pasal 515 di mana memidana “setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara men jan jikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pe milih supaya tidak meng gu na kan hak pilihnya”.

Ketentuan ini pada dasarnya populer disebut dengan politik uang atau jika dilakukan di pagi hari pada waktu pemungutan suara di se but dengan “se - rangan fa jar”. Politik uang dan se rangan fajar biasanya di kait - kan dengan “suap” untuk me - milih calon ter tentu. Namun, dalam UU Pe milu, politik uang bisa dijerat jika itu bermaksud untuk meng arahkan “golput”. Namun, sya rat nya di sini harus ada pem berian janji atau uang atau ma te ri lainnya. Kampanye golput se bagaimana yang menjadi ge rakan saat ini tetap tidak dapat dijerat jika tidak ada pemberian materi apa pun.

Oleh karena itu, melihat atur an, baik dalam Pa sal 510 dan Pasal 515 UU Pe mi lu, maka arah pe mi - d a na an ter ha dap gol put me mi - liki per sya ra tan yang ti dak se der - ha na se hing ga itu be lum dapat men je rat ge ra kan kam pa nye golput. Namun, pa da Pemilu 2019 ini di kha wa - tirkan sama dengan pemilu-pe milu se - be lumnya di ma na angka golput akan me ning - kat. Pada Pe milu Presiden 2004, angka gol put te - lah men ca pai 21, 8% dan pada Pe mi - lu 2009 men capai 29,1%. Lalu, pa da Pe milu 2014 ber ki - sar pada 30%. Angka-angka tersebut di pre diksi akan me - ningkat pada pe milu kali ini.

Survei yang di la ku kan Ling - karan Survei In do ne sia atau penelitian oleh HICON Law and Strategic di ra malkan angka golput di atas 30%. Jika hal ini terus me ning kat, demokrasi di Indonesia da pat kehilangan legitimasinya dan dana pemilu yang sangat be sar tidak dapat di gu nakan se cara optimal. Hal ini di per tegas dengan ter ben - tuknya ge rakan-ge rakan gol - put, se perti Pen du kung Dil do (Nurhadi Aldo) dan Mi le nial Golput. Bagaimana kondisi ini jika ditinjau dari hak asasi ma - nusia? Ber dasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setiap orang berhak untuk men da pat kan kepastian hu - kum yang adil.

Kemudian, Pasal 23 ayat (1) Un dang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM me nya ta kan bahwa “Setiap orang bebas untuk me mi - lih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Kemu di an pasal ini diperkuat dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Un dang yang sama dengan ru mus an “setiap warga negara berhak un tuk dipilih dan memilih da lam pe - milihan umum...”. Ber da sar - kan ketentuan tersebut jelas bahwa hak untuk memilih dan memiliki keyakinan politik di - ja min oleh konstitusi. Namun, ha rus dipahami bahwa Ber da - sar kan Pu tusan MK Nomor 14 - 17 / PUU - V/2007 dan ber - bagai per - aturan lainnya, Hak politik (di pilih dan me milih) dapat di batasi oleh undang-undang.

Se bagai con - toh, pada Kasus Tin dak Pidana Korupsi, Hakim Peng adilan Tipikor dapat men cabut hak politik dari na ra pi da na mak si - mal lima tahun setelah men ja - lani pidananya. Hal Ini adalah bentuk pembatasan hak po li - tik sebagaimana diper bo leh - kan oleh Pasal 28J ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Untuk me - lindungi hak politik, pem ba - tas an hak politik menjadi pen - ting. Lalu, apakah mungkin mem batasi hak memilih da - lam konteks golput? Dalam konteks golput, kita dapat mengambil contoh dari Bel gia, Australia, dan negara lain nya yang mengenal konsep com pulsory voting di mana da - tang hadir ke TPS menjadi se - buah kewajiban dan ada sanksi berupa denda administratif jika tidak hadir.

Bentuk ini diyakini meningkatkan partisipasi pe - mi lih. Di negara-negara ter se - but tidak berpartisipasi dalam pemilihan masuk sebagai per - buat an melawan hukum. Di In - donesia sendiri, sempat pada 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat fatwa haram golput dengan landasan pen - ting nya terlibat memilih pe - mim pin. Sebagai negara dengan mayoritas muslim, fatwa MUI ini juga cukup mengundang kontroversi, namun nilai yang diambil adalah bahwa golput memiliki dampak negatif bagi demokrasi. Selain hal tersebut, yang per lu juga menjadi perhatian ada lah kampanye dan gerakange rak an golput.

Sekalipun hal ter se but adalah sebuah hak, na - mun jika sudah berupa ajakan perlu pencegahan. Oleh karena itu, golput memang tidak dapat dipidana jika mengacu pada prin sip cogitationis poenam ne - mo patitur yang bermakna, se - se orang tidak dapat dipidana atas apa yang dipikirkannya. Untuk itu, sepanjang golput masih me rupakan keyakinan pribadi (fo rum internum) tidak dapat di je rat, namun jika hal tersebut su dah menjadi ajakan ke publik atau bersifat forum externum per lu larangan yang tegas. Jika di perbandingkan de ngan Un dang-Undang Penis ta an Aga ma, tidak ber aga - ma bukan me rupakan per buat - an pidana.

Na mun, mengajak orang lain un tuk tidak beragama dapat di pi dana. Oleh karena itu, sudah se - patutnya dan selayaknya di bentuk larangan mengajak orang lain golput untuk men jaga dan melindungi demokrasi Indonesia. Untuk saat ini, war ga negara Indonesia harus me nya - dari bahwa golput bukanlah pilihan yang bijak.

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR
Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM





Berita Lainnya...