Edisi 16-04-2019
Menyibak Isu dan Tantangan Fiskal


Pesta demokrasi segera digelar. Rabu, 17 April 2019 Indonesia akan menggelar pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Setelah itu kita akhirnya akan tahu sosok yang akan terpilih memimpin Indonesia, apakah petahana atau penan tangnya. Namun, se belum me ngetahui siapa yang terpilih, penulis ingin me nyampaikan bebe rapa tan tangan yang akan di hadapi, khususnya dari bi dang per ekonomian: hal yang harus di urus oleh siapa pun calon pe - mimpin selanjutnya. Salah satu isu dan tan tangan yang paling krusial adalah menyoal fiskal.

Sebagaimana kita ketahui, fiskal merupakan instrumen yang dijadikan senjata oleh pemerintah berjalan un tuk memenuhi target dan cita-cita pembangunan Indo - nesia sebagaimana yang termak tub dalam visi-misi calon presiden (capres) yang nan ti - nya akan di-breakdown dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Agaknya kita harus segera menyibak isu dan tantangan fis - kal ke depan yang akan men - jadi pekerjaan rumah bagi pre - siden mendatang.

Menengok Kinerja Perpajakan

Isu dan tantangan kinerja perpajakan Pemerintah In do - ne sia menjadi menu pembuka dalam menyoal fiskal. Jika kita menengok kinerja pajak, tentu kita akan mengarah ke in di ka - tor yang mengukur kinerja per pajakan yaitu tax ratio. Per definisi, tax ratio me ru - pakan formula untuk mengukur kinerja perpajakan dengan mem - bandingkan ant a ra peneri maan perpajakan dan pen da pat an do - mestik bru to (PDB) dalam kurun wak tu tertentu, umum nya satu ta hun (Kemenkeu, 2019). Gambaran sederhananya se perti ini, PDB adalah nilai total keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam sua tu negara dalam kurun wak tu satu tahun.

Pajak ha - nya lah instrumen fiskal yang digunakan untuk menarik dan mengalihkan sebagian nilai tersebut menjadi penerimaan negara yang diatur ber da sar - kan undang-undang. Kita lihat kinerja per pajak - an dari indikator tax ra tio, ter - catat selama periode 2012- 2018 tax ratioIndonesia meng - alami tren penurunan. Di ma - na pada 2012, tax ra tio In do ne - sia mampu me nya bet angka 14,6%, namun pada tahun-ta - hun berikutnya ang ka ini terus tergerus hingga 1-2% setiap ta hunnya (Ke men keu, 2018).

Khu susnya pada 2016 dan 2017 di mana tax ratio hanya mam pu mem bu ku kan pen ca - pai an sebesar 10,8-10,7% di mana angka ini me rupakan angka “jeblok” dari capaian tax ratio di tahun-ta hun sebelum dan sesudahnya. Kendati de - mi kian, angin segar sem pat be rembus. Pada 2018, tax ra - tio Indonesia meng alami ke - naik an menjadi 11,5%. Na - mun, pencapaian tax ratio ter - se but masih jauh dari tar - get tax ratio yang diagendakan dalam RPJMN 2015-2019 se - be sar 15,2% pada 2018. Jika dihitung secara ratarata, tax ratio Indonesia hanya men capai 12.45%.

Tentu tax ratio ini pun menjadi isu dan tan tangan yang harus dilewati oleh para calon presiden ter - pilih nantinya, kredibilitas pun dipertaruhkan untuk men - capai target yang selan jutnya akan dibuat. Jika kita selidiki lebih da - lam, disinyalir ren dah nya tax ratio Indonesia disebabkan ka - rena kecilnya elastisitas per - tumbuhan pajak terhadap per - tumbuhan ekonomi (tax bou - yancy). Jika kita lihat, bah - wa tax bouyancy Indonesia pa - da 2018 menunjukkan angka sebesar 2,56%. Angka ini men - jadi angka tertinggi jika di ban - dingkan beberapa tahun se be - lumnya yang hanya mencapai kisaran 0,48-1,22% sepanjang periode 2012 - 2018.

Indikator tax bouyancy ini mengindikasikan bahwa ma sih rendahnya tingkat ke pa tuh an membayar pajak serta ter - jadinya aktivitas shadow eco - nomyyang menyebabkan ke - bocoran pajak misalnya, peng - hasilan kena pajak (PKP) yang disimpan di luar ne geri, tax competition, dan pajak terutang tidak dibayar. Selanjutnya, juga jika kita lihat bahwa pe - ne ri ma an pajak masih belum optimal. Hal ini tecermin da ri short - fall pajak yang masih ter jadi. Per def i ni sis - hortfall adalah kondisi ke tika realisasi lebih ren - dah di ban dingkan de ng - an target yang dite tap - kan da lam APBN atau APBN per ubahan. He - mat nya, dalam konteks pe ne rimaan pa jak, shortfall sering terjadi ke tika realisasi pe ne ri ma an pajak dalam satu tahun kurang dari target pe - nerimaan pajak.

Jika kita menengok data rea lisasi penerimaan pajak, pa da 2016 realisasi pajak Indo - nesia menunjukkan angka 83,3%, kemudian angka ini se - dikit meningkat pada 2017 menjadi 91,23%, dan 2018 di - per kirakan sebesar 94,02%. Ken dati angka ini sudah ber - angsur-angsur membaik, akan tetapi ini juga masih menjadi tantangan bagi pemerintahan selanjutnya untuk terus ber - sikap kredibel dalam membuat rencana dan kebijakan guna merealisasikan rencananya tersebut.

Hati-Hati Utang

Isu dan tantangan se lan jut - nya adalah mengenai utang yang kerap menjadi “go reng - an” dalam setiap perdebatan kedua calon presiden. Jika kita lihat utang pemerintah In do - nesia masih relatif rendah ter - hadap PDB. Namun, jika kita li - hat trennya, sejak 2012-2018, rasio utang terhadap PDB se - makin meningkat. Tercatat pada 2014 rasio utang ter ha - dap PDB sebesar 14,6%. Angka ini beranjak naik menjadi 29,78% pada 2018. Tentu, ini ju ga dikarenakan semakin ting ginya pengeluaran negara gu na mengejar target pem ba - ngunan Indonesia. Kendati de mikian, alih-alih berutang un tuk membangun, diha rap kan pemerintah be - rikutnya harus tetap berhatihati men jaga instrumen utang ini ka rena jika tidak dijaga justru bisa menjadi benalu yang terus melilit Indonesia.

Selain rasio utang yang te - rus meningkat, beban pem - bayaran bunga utang ter - hadap APBN juga terus me - ningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemenkeu (2018), beban pembayaran bunga utang ter hadap belanja pemerintah pu sat dari 2014- 2019 cukup me nunjukkan tren yang me ning kat. Di mana pada 2014 beban bu nga utang Indonesia sebe sar 11% ter - hadap belanja pe me rintah pu - sat dan pada 2019 ini melon - jak menjadi 17,13%. Selanjutnya, di tengah per - baikan investment gra de In do - nesia, tingkat imbal ha - sil (yield) Surat Berharga Ne ga - ra (SBN) Indonesia justru ting - gi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Kita lihat mi - salnya untuk SBN Indonesia de - ngan tenor 10 ta hun yield yang dipatok sebesar 8%, paling ting gi dibandingkan SBN di kawasan ASEAN. Misalnya, ne ga - ra tetangga kita Malaysia me - ma tok 4%, Filipina 6,2%, Thai - land 2,2%, dan Vietnam 5%.

Kondisi ini kemudian di - hadapkan dengan kenyataan bahwa pemerintah masih ter - gantung utang dari SBN yang setiap tahunnya semakin ting gi. Di mana pada 2014 se - besar 74% naik menjadi 81,7% pada 2018. Hal ini per - lu diwaspadai dampaknya terhadap sektor perbankan yang akan me mun cul kan crow - ding out effect, dan kredit pada sektor riil. Menilik lebih dalam lagi In donesia juga dihadapkan de ngan risiko fluktuasi nilai tu kar rupiah (sudden rever - sal) yang semakin besar. Jika ki ta lihat bahwa utang pe me - rintah masih didominasi oleh valas. Berdasarkan catatan dari Kemenkeu (2018), 41% utang pemerintah didominasi oleh valas. Di mana porsi ini juga semakin meningkat se - tiap tahunnya. Terakhir, pro - porsi utang pemerintah de ng - an jatuh tempo pendek (<1 tahun juga terus meningkat dari 5,58% pada 2014 menjadi 8,42% pada 2018. Tentu per - soalan-persoalan ini menjadi tantangan berat yang harus mampu lewati oleh calon presi - den selanjutnya.

Apa Kabar Dana Desa?

Persoalan selanjutnya ter - kait dengan dana desa. Genap empat tahun sudah komitmen pemerintah untuk mem ba - ngun desa dimulai melalui pro - gram dana desa. Secara umum, dana desa ditentukan sebesar 10% dari dan di luar transfer ke daerah yang dilaksanakan se - cara bertahap. Dalam periode 2015-2018, dana desa me - ning kat dengan rata-rata per - tum buhan mencapai 69,6% per tahun. Pada 2019 ini pe me - rin tah mengalokasikan dana desa senilai Rp70 triliun, lebih ting gi dari penyaluran dana desa 2017 dan 2018 yang ha - nya Rp60 triliun.

Di sisi lain, pemerintah be - rencana meningkatkan alo ka si dana desa hingga mencapai Rp400 triliun dalam waktu lima ta hun ke depan. Juga da lam no - ta Keuangan APBN 2019 m e - nyebutkan bahwa pa da 2019, alokasi dana desa di arahkan un tuk mendukung pem ba - ngun an yang lebih inklusif. Kendati jumlahnya me - ning kat setiap tahun, ada be - be rapa kenyataan yang ke mu - dian mempertanyakan keam - puh an dana desa un tuk meng - obati masalah pengangguran di desa. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) di desa naik dari 4,01% di 2017 ke 4,04% di 2018.

Inilah kemudian yang me nimbulkan pertanyaan ba - gi sebagian pihak yang ke mu - dian meragukan keefektifan dana desa dalam menang gu la - ngi masalah pengangguran di desa. Tentu hal ini menjadi pe - kerjaan rumah juga yang harus diselesaikan ke depannya un - tuk mengevaluasi dana desa ter kait dengan efektivitas peng gunaannya dan ke ber - man faatannya. Dari berbagai isu dan per - soal an di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa siapa pun presiden yang terpilih, ini - lah sekelumit pekerjaan ru - mah yang akan dihadapi.

Banyak tantangan yang harus di - selesaikan dan juga ada ha rap - an banyak perubahan yang akan diberikan ke depannya. Sekali lagi, kontestasi politik ini harus dijadikan peluang untuk membawa perubahan yang jauh lebih baik bagi In do - nesia ke depan di tengah ke tidakpastian serta perlambatan ekonomi global yang sedang ber gulir. Sekali lagi selamat berpesta!

MUHAMAD RIFKI FADILAH
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Alumnus Fakultas Ekonomi UNJ, Alumnus INDEF School of Politcal Economy Batch 16






Berita Lainnya...