Edisi 15-05-2019
KY Dorong Pengesahan RUU Jabatan Hakim


JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mendorong DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim. Ketua KY Jaja Ahm ad Jayus mengatakan, dengan pengesahan RUU ini, maka akan memperjelas manajemen jabatan hakim.

“Pokok-pokok rancangan mengenai jabatan hakim antara KY, MA, dan Ikatan Hakim Indonesia, manajemen hakim di Indonesia perlu diperbaiki. Manajemen hakim ini terdiri atas bagaimana proses rekrut - m en, rotasi, mutasi, hingga pengawasan di bidang etik,” tandas Jayus dalam diskusi me - dia “Melanjutkan Dukungan Pembahasan RUU Jabatan Hakim” di Jakarta kemarin. Apalagi, lanjutnya, yang menjadi masalah dalam ke ha - kiman saat ini adalah akun ta - bilitas hakim masih di per ta - nyakan. Sekarang, menurut dia, baik terhadap putusan ha - kim di tingkat pertama maupun hakim tinggi masalah akun ta - bilitasnya masih di per ta nya - kan. “Keputusan yang tidak akuntabel ini pasti ada gang - guan. Misalnya di Balikpapan dijanjikan menerima uang, putusan baik karena ada sebab,” paparnya.

Dari laporan yang diterima KY, misalnya ada putusan pra - peradilan menyatakan sahnya SP3 atau tidak dilanjutkan dalam proses penyidikan. Namun, sahnya SP3 ini janggal karena pemberkasan belum dilakukan. “Ini yang membuat akun ta bi li - tas hakim masih diper ta nya - kan. Bahkan masih banyak ha - kim yang tidak bisa meng kla - sifikasikan delik perkara,” ung - kapnya. Karena itu, ujar Jayus, perlu dilakukan sistem evaluasi lima tahun sekali. Jayus mengatakan bahwa usia pensiun, rotasi, dan mutasi hakim, juga perlu diper tim - bangkan. “Apakah masuk akal pensiun hakim 70 tahun? Ini juga harus dievaluasi lebih lan - jut. Kemudian, pola rotasi dan mutasi juga perlu dievaluasi.

Rotasi yang seperti obat nya - muk itu bagus, misalnya ke luar - ga di Bandung homebase di Ban - dung, kemudian dipindah ber - putar di wilayah terdekat, itu akan membantu pola rotasi yang cukup baik menurut ka - mi,” paparnya. Hal ini juga men - cegah aspek negatif karena akan dekat dengan keluarga. Serta mencegah terjadinya hakim selingkuh. Pola seleksi hakim, menurut Jayus, juga perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas hakim. Sebelum adanya Un - dang-Undang Kekuasaan Ke - ha kiman, proses seleksi hakim dilakukan uji materi terlebih dahulu. Sebetulnya, ada pola yang bagus.

“Dalam sistem pen - didikan tinggi telah berlaku uji materi terlebih dahulu sebelum menjabat sebagai hakim. Di profesi lain juga hal sama di la - kukan. Dari mengikuti jenjang terapan setelah lulus sarjana sehingga dari pengetahuan cu - kup matang. Jika ingin menjadi hakim, maka perlu di la ku - kan seleksi oleh KY dan MA,” tan dasnya. Dengan demikian, maka tingkat kualitas hakim akan bagus. Undang-Undang Jabat - an Hakim ini, ujarnya, penting untuk meningkatkan kualitas hakim. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil memastikan bah - wa RUU Jabatan hakim yang saat ini sedang dalam proses pem bahasan dapat selesai se - belum pergantian periode anggota DPR.

“Dalam waktu dekat kita akan mengundang Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyelesaikan undang-un - dang ini. Kami minta untuk se - gera diselesaikan pada periode ini. Karena kalau tidak selesai, tidak ada jaminan, jika tidak se - lesai sangat disayangkan karena akan diulang dari awal dan dana juga sudah digelontorkan,” tan - dasnya. Menurut Nasir, ada bebera - pa kali operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap para hakim. Inilah yang membuat regulasi jabatan hakim perlu segera disahkan. “Untuk mengo bati - nya adalah melalui regulasi. Dan regulasi ini menjadi landasan pijak untuk kemerdekaan ha - kim untuk memutuskan pu tus - an tanpa ada tekanan dari pihak manapun,” paparnya.

Nasir juga menyoroti di da - lam dunia perhakiman ada satu titik di mana loyalitas dan in - dependensi bertabrakan. Ka - dang-kadang, menurut dia, ini yang menggerus independensi karena loyalitas. Apalagi, yang menyangkut dengan karier agar tidak terhambat. “Karena itu, atmosfer di dunia peradilan kita, ada 20 hakim terkena OTT KPK, menunjukkan persoalan se rius. Agak repot kita meng urus wakil Tuhan di muka bumi ini karena memang posisinya sangat strategis, apalagi ‘hidup dan mati seseorang ada di tangan hakim’,” paparnya. Peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natosmal Oemar mengungkapkan, pan - dang an publik terhadap per - adilan Indonesia cukup rendah. Bahkan, peradilan di Indonesia juga masih dianggap sebagai institusi yang koruptif oleh pu - blik.

“Setelah 20 tahun refor - masi, persepsi publik terhadap peradilan Indonesia masih belum berubah dan masih men - jadi lembaga yang koruptif,” tandasnya. Meskipun dalam 6 tahun ter akhir ada perkembangan baik terhadap peradilan di In - do ne sia, masih tidak sig ni - fikan. Dia juga mengkritisi bahwa independensi hakim masih dipertanyakan. “Per - kem bang an baik itu tidak diiringi oleh tindakan koruptif para individu hakim. Bahkan, masih banyak isu yang di do - rong oleh lembaga peradilan justru masih rendah. Terutama korupsi, di mana ha kim men - jadi terkorup di antara polisi ataupun jaksa. Perilaku ko - ruptif hakim pun masih ting - gi,” tandasnya.

Binti mufarida



Berita Lainnya...