Edisi 15-05-2019
Siap Bertugas Meski Galau Harus Tinggalkan Yogyakarta


Presiden Jokowi akhirnya menjawab teka-teki pengangkatan Hasto Wardoyo sebagai kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bupati yang banyak membuat gerakan di kabupaten paling barat DIY ini masih terus aktif dengan kegiatannya sebagai bupati. “Jabatan itu amanah, bukan dikejar. Namun, jika sudah amanah ya harus siap,” katanya kepada wartawan kemarin. Hasto mengaku men dapat - kan telepon dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Senin (13/5). Keesokan hari - nya dia diminta langsung meng hadap Pramono. Kemudian dilanjutkan bertemu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Bagi Hasto, jabatan kepala BKKBN bukanlah jabatan biasa. Hal ini berbeda dengan jabatannya saat ini, bupati. BKKBN merupakan lembaga yang relatif mandiri dan memiliki jejaring luas di Indonesia sehingga dia harus belajar banyak karena BKKBN berwujud departemen yang menjalankan program pemerintah pusat.

Pekerjaan BKKBN cukup banyak, salah satunya me - ngen dalikan penduduk dan kesuksesan program keluarga berencana. “Bonus demografi juga akan menjadi masalah yang harus diselesaikan. Apa - lagi tantangan era Industri 4.0 sangat menentukan persaing - an bangsa ini,” tuturnya. Selain itu, masih ada kasus stunting hingga kematian ibu yang berkaitan dengan pro - gram keluarga berencana. Hasto mengakui, informasi mengenai jabatan baru terse - but membuatnya galau karena dia harus meninggalkan Kulon progo. “Sebenarnya masih banyak yang harus dikerja kan untuk pemba ngun an Kulonprogo ini,” katanya.

Sebelum berangkat ke Jakarta Hasto juga menyem - pat kan sowan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Dia pun beroleh pesan agar tidak banyak memberikan komentar mengenai SK yang beredar di medsos tersebut. Sekretaris Daerah Pemda DIY Gatot Saptadi membenar - kan pertemuan antara Hasto Wardoyo dan Sri Sultan HB X di Kepatihan. “Salah satunya terkait pemanggilan dari Seskab. Mungkin akhirnya menerima SK atau bagaimana saya tidak tahu,” ucapnya. Untuk jabatan baru ini Hasto diharuskan mundur dari jabatannya bupati karena kepala daerah dilarang rangkap jabatan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat 1 huruf h Undang-Undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda), yakni kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

“Jadi salah satu harus mundur,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik kemarin. Akmal menjelaskan, untuk mundur bupati Kulonprogo harus meng - ajukan per mo - hon an kepada DPRD setempat. Setelah itu diterus - kan kepada Gubernur untuk nantinya diproses Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku menunjuk Bupati Kulon Progo sebagai kepala BKKBN. Dia menilai sosok Hasto Wardoyo mumpuni untuk menjabat posisi yang telah lama kosong tersebut.

“Iya, memang dari kami. Ya itu dokter dan komu nikasi publik seorang bupati kan jauh lebih baik untuk mengampa - nye kan keluarga beren cana,” katanya. Presiden berharap BKKBN ke depan lebih baik. Apalagi Hasto Wardoyo merupakan orang lapangan yang tahu masalah secara detail. “Ya kita harapkan seperti itu (lebih baik). Jelas orang lapangan, tahu masalah detail sebelumnya, dan dokter juga. Sudah paslah kalau begitu,” ucapnya.

SUHARJONO-DITA ANGGA
Kulonprogo/Jakarta


Berita Lainnya...