Edisi 15-05-2019
Gangguan Jantung Pemicu Utama Petugas KPPS Meninggal


JAKARTA – Hasil kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas umumnya memiliki riwayat penyakit bawaan.

Penyakit-penyakit inilah yang memicu kematian para petugas saat mereka bekerja maraton dengan tekanan tinggi. Menteri Kesehatan (Men - kes) Nila Moeloek mengatakan, dari hasil investigasi tim Ke - men kes, tidak menemukan in - di kasi kematian tidak wajar ter - hadap para anggota KPPS. Ratarata para petugas yang me - ninggal dipicu oleh penyakit ba - waan mereka. “Kami melihat be lum dapat ditemukan atau kita menemukan kecurigaan yang tidak wajar. Jadi (pe nye - bab kematiannya) wajar, dapat dijelaskan (secara medis) ka re - na adanya penyakit yang me - nyer tai,” tutur Menkes saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR kemarin. Menurut Menkes, ada be be - rapa jenis penyakit penyerta para korban meninggal.

Di an - ta ranya penyakit kar dio vas ku - lar atau penyakit jantung, stro - ke, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. “Jadi, penyakit jan tung ini atau kardiovaskular penyebab terbanyak. Ke mu - dian kedua adalah pernapasan itu ada termasuk asma dan res - piratoryitu sekitar 20%, ke ce la - kaan di sini 9% cukup tinggi,” ka tanya. Ada pula yang dipicu penyakit gagal ginjal, diabetes melitus, dan lever yang men ca - pai empat persen. Juga pe nya - kit penyerta lainnya yaitu me - ningitis. Di sisi lain, tutur Menkes, umumnya korban meninggal ada lah mereka yang sudah ber - usia lanjut antara 50-70 tahun.

“Yang 70 tahun 6%, total di atas 50 tahun itu sebesar 54%. Jadi, ini kebanyakan orang-orang yang tua yang bekerja di relawan atau pejuang demokrasi. Dalam hal ini harusnya berterima ka - sih sudah mau bekerja dan kami mendengar KPU hanya dapat memberikan honor sebesar Rp500.000,” katanya. Menkes mengatakan, usia tua ditambah penyakit penye r - ta serta beban berat yang di be ri - kan dalam bertugas menjadi beberapa faktor yang memicu ke matian ini. Tindakan Kemen - kes yaitu melakukan autopsi ver bal sebab umumnya ada ri - wayat penyakit penyerta. Ber - be da ketika ada dugaan ke ma - tian yang tidak wajar, maka bisa dilakukan autopsi forensik atas pengajuan pihak keluarga dan dengan persetujuan kepolisian.

“Yang bisa kami lakukan adalah autopsi verbal,” tuturnya. Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Ko misi II yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri untuk segera menggelar rapat kerja gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kese hatan, dan Polri untuk mencari tahu lebih detail terkait banyak petugas KPPS yang meninggal dunia. Dengan begitu, berbagai teori konspirasi yang kadangkala menyesatkan masya rakat bisa diminimalisasi. “Sebenarnya KPU maupun pemerintah dan DPR RI sudah mengantisipasi hal ini dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS. Belajar dari pe - ngalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500.

Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratus an,” ucap Bamsoet saat me - nerima audiensi Aliansi Ma syarakat Peduli Tragedi Ke ma nusiaan Pemilu (AMP-TKP) 2019 di ruang kerjanya kemarin. Hadir dalam audiensi ter sebut antara lain Ketua Pengarah AMP-TKP Din Syamsuddin, Sekre taris AMP-TKP Ahmadi Tha - ha, Marah Santi Siregar, Fah mi Idris, Iwan Piliang, Siane In driani, Amidhan, Hatta Taliwang, dan Nasrullah. Bamsoet tidak menutup mata terhadap banyaknya persoal an yang ditinggalkan Pemilu 2019. Karena itu, per baikan mutlak dila ku kan. “Peng gabungan pilpres dan pileg ter nya - ta menimbulkan beban kerja yang luar biasa, bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi be sar - nya potensi gesekan di ma sya - rakat. Karenanya, sedang di tin - jau ulang untuk memisahkan kembali pileg dan pilpres,” tuturnya.

Dia juga menyarankan agar Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting. Selain mengu - ra ngi beban kerja petugas, juga un tuk menunjukkan kepada du nia betapa bangsa kita sudah maju dan modern dalam pe nye - lenggaraan pemilu. “Tentu yang paling penting dilakukan ada - lah sistem rekrutmen petugas KPPS yang juga harus di per - ketat. Diseleksi dengan baik memperhatikan track record kesehatan calon petugas KPPS sebab temuan IDI menyatakan mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki salah satu riwayat dari 13 penyakit kronis yang ada di Indonesia. Di sam - ping ada juga yang menjadi kor - ban kecelakaan lalu lintas,” terang Bamsoet.

Sementara itu, Din Syam - sud din bersama sejumlah to koh AMP-TKP 2019 meng usul kan pembentukan tim ga bu ngan pencari fakta terkait me ning - galnya ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia. “Poinnya adalah kami men de sak agar adanya tim gabungan pencari fakta dan bila perlu me libatkan unsur masyarakat su pa ya clear,” ujar Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini. Selain itu, Din dan per wa kil - an aliansi meminta di la ku kan - nya autopsi oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui pe nyebab meninggalnya pe - tugas KPPS.

“Kalau mau menyingkap penyebab kematian, kanharus ada autopsi, tidak ada cara lain. Itu dilakukanlah semua supaya jernih sehingga ti - dak lagi menyesatkan atau muncul dugaan-dugaan,” ucapnya. Menurut Din, pembentukan tim gabungan pencari fakta pen ting dilakukan untuk me - nyelidiki penyebab kematian yang ia anggap masif. Din mengatakan, jika pemerintah tidak segera mengungkap, ma ka hal itu akan menjadi stigma dan preseden buruk ke depan.

Abdul rochim







Berita Lainnya...