Edisi 15-05-2019
Menilai Ucapan


Beberapa hari belakangan ini masyarakat dan pemerintah terlibat prokontra terkait tim yang dibentuk oleh Menkopolhukam Wiranto, yakni tim yang akan difungsikan untuk memberi justifikasi terkait ucapan tokoh, apakah melanggar hukum atau tidak.

Sebenarnya gagasan awal nya dan latar belakang dibentuknya tim ini dapat di pahami, mengingat sejak musim kontestasi politik bergulir banyak ucapan tokoh yang sifat nya propaganda, pro vokatif, dan me langgar hukum. Hal ini di khawatirkan menimbulkan misleading di masyarakat. Concern Menkopolhuk am tersebut dapat dipahami karena banyak dari ucapan tokoh tersebut yang mengandung dan menyebabkan sesat pikir pada masyarakat. Sumariono (2002), menjelaskan sesat pikir dapat terjadi karena faktor tokoh yang mengucapkan memiliki reputasi dan ketokohan sehingga apapun substansi ucapannya cenderung diterima masyarakat.

Sesat pikir yang demikian disebut sebagai argumentum ad hominem. Dalam hal ini tujuan pembentukan tim “penilai” ucapan tokoh ini adalah demi menghindari ter jadinya konflik di tataran ma syarakat bawah (grass root) yang disebab kan ucapan yang me ngandung sesat pikir ar gumentum ad hominem dan khususnya pula yang mengandung konsekuensi h u kum. Di lain sisi, pertanyaan reflektifnya adalah terkait ting kat urgensitas pembentukan tim ini, pada satu sisi pemben tuk annya justru menunjukkan fungsi komunikasi politik dari pemerintah tidak berfungsi optimal. Banyak pihak pula menilai langkah yang ditempuh Men kopolhukam tersebut sebagai upa - ya yang represif seperti saat Orde Baru dan tidak cocok dengan kehidupan berdemokrasi.

Sebe nar nya persoalan sesung guh nya adalah potensi anti nomi (ke kacauan) dalam pro - ses pene gak an hukum secara formal. Per soalannya bukan ter - letak pada dibentuknya tim ini untuk menilai ucapan para tokoh, da lam hal ini sepanjang pa - ra tokoh tidak mengeluarkan ucapan yang melanggar hukum dan atau berpotensi melanggar hu kum maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Persoalannya adalah ter letak pada bagaimana tim ini da - pat be kerja dengan harmonis ber sama penegak hukum lainnya. Tim ini perlu memiliki me - ka nis me dan aturan main yang jelas serta sejauh apa reko men - dasi tim ini dapat ditin dak - lanjuti ha rus diatur dalam pa - yung hukum yang transparan.

Persoalan Operasional

Pembentukan tim pengkaji ucapan tokoh ini setidaknya akan menimbulkan empat persoalan di tataran operasional penegakan hukum secara formil. Pertama, adalah soal kuali fi - kasi yang disebut tokoh, pe ngerti an tokoh ini perlu didefinisikan secara jelas guna menghin - dari tafsir tidak objektifnya tim ini dalam bekerja. Pengertian tidak objektif yakni diarahkan pada sasaran tertentu, oleh sebab itu guna menghindari stigma tidak objektif dan represif maka tim ini perlu payung hukum yang jelas dan memuat atur an main tim ini. Idealnya sebelum membentuk tim peme - rin tah sudah mempersiapkan peraturan perundang-undang - an sebagai dasar hukum tim da - lam bekerja.

Kedua, jika persoalan per ta - ma adalah terkait subjeknya (definisi tokoh) maka persoalan kedua adalah terkait objeknya, yakni ucapannya. Perlu diatur juga jenis ucapan yang menjadi ruang lingkup kerja dari tim ini, karena akan sangat tidak efektif jika ruang lingkup terlalu luas, tidak fokus atau bahkan justru membunuh demokrasi itu sendiri. Dampak lainnya adalah jus - tru membuat kinerja tim ini men jadi tidak efektif dan kontraproduktif. Tanpa kejelasan subjek (de - finisi dari tokoh) dan objek (de - finisi dan ruang lingkup dari ucap an), maka tim ini akan ke - hilangan visi dan misinya untuk menyudahi konflik di masyara - kat akibat dari ucapan para to - koh yang pro vo - katif serta tidak mengandung kebenaran (argumentum ad hominem).

Jika hal ini terjadi memang kental kesan represif pada tim ini dan di tataran operasional jus - tru rawan bentur an dengan pene gakan hukum formal lainnya, misalnya bagai - mana cara tim ini menentukan sebuah reko mendasi meru pa kan hal yang harus di tindaklanjuti. Potensi baha - ya yang muncul de ngan dikotomis tokoh dan (bukan) tokoh ada lah seandainya memang ada pihak-pihak tertentu yang be ren cana menyebarkan propa gan da, provokatif, hoaks mau pun fitnah maka front - liners-nya akan berubah menjadi yang di kualifikasikan bukan tokoh. Mereka yang ter - kualifikasi se bagai tokoh justru hanya akan menjadi aktor intelektual saja. Artinya pem - bentukan tim ini bukan menyelesaikan persoal an, tetapi ha nya mengubah pola penye - bar an informasi saja.

Ketiga, terkait mekanisme ker ja tim pengkaji ini, Friedman (1976), menguraikan bahwa jika legal structure (aparat) tidak didukung oleh legal substance (aturan) yang memadai maka tim ini tidak akan berfungsi se - ba gai mana mestinya atau justru ber tentangan dengan perang - kat hukum yang lain (misalnya ke polisian) dalam mencari ke - benaran materiil. Aturan hu kum (legal substance) berfungsi menciptakan mekanisme kerja dan me nyerasikan mekanisme penegakan hukum secara formil dengan para penegak hukum yang lainnya. Keempat, pembagian tugas dan kewenangan antara tim ben tukan menkopolhukam ini de ngan penegak hukum lainnya.

Diperlukannya payung hukum yang kredibel adalah sebagai dasar tim ini dalam me - lak s anakan tugas dan kewe - nang an nya sehingga justru tidak menimbulkan benturan fungsi dengan penegak hukum yang lain. Perlu diperjelas dalam hal ini mengenai status ke - dudukan tim ini apakah hanya sebagai penunjang penegak hukum yang telah ada atau dapat me la ku kan fungsi penegakan hu kum khusus terkait ucapan tokoh. Belum jelasnya tupoksi tim ini di level operasional menun - juk kan bahwa sebenarnya peme rintah, dalam hal ini Men kopolhukam terlalu “terburuburu” me-launching tim ini kepada publik. Misalnya belum diatur mengenai kedudukan tim ini maupun hubungan dalam kon teks relasi kerja tim ben tukan menkopolhukam ini dengan penegak hukum yang lain.

Termasuk terkait seberapa mengikatnya rekomendasi yang nanti nya akan dihasilkan oleh tim pe nilai ucapan ini perlu didefi nisikan secara pasti. Persoalan rekomendasi akan menjadi sesuatu yang penting un tuk dibahas dan diatur mekanismenya. Mengingat bisa saja terjadi perbedaan tafsir atas rekomendasi tersebut, atau bisa saja terjadi perbedaan hasil rekomendasi dengan penyidikan polisi nantinya. Dalam konteks formal, misalnya, perlu diatur apakah rekomendasi nantinya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan atau sebaliknya bagaimana prosedur keberatan pada rekomendasi tersebut. Banyak hal yang harus disem purnakan agar tim ben tukan menkopolhukam tersebut dapat berfungsi dengan optimal.

Dalam hal ini menye le saikan perang kata-kata provokatif, hoaks dan fitnah melalui penguatan melalui jalur hukum adalah hal yang diperlukan, tetapi yang lebih dinantikan lagi adalah membuat masyarakat dan tokoh sadar untuk me merangi kata-kata provokatif, fitnah dan hoaks dengan ke sa daran untuk membangun NKRI.

RIO CHRISTIAWAN
Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya



Berita Lainnya...