Edisi 15-05-2019
Potensi Ekonomi Syariah Capai Rp45.000 Triliun


JAKARTA–Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dengan harapan bisa mendorong ekonomi Indonesia semakin kuat. Potensi ekonomi syariah Indonesia dinilai masih besar mencapai USD3 triliun.

”Kalau dirupiahkan berapa, kurang lebih Rp45.000 triliun. Saya tidak bisa bayangkan ang - ka seperti itu. Karena APBN kita Rp2.000 triliun lebih sedikit. Ini sebuah kekuatan besar yang harus kita lihat dan harus kita pikirkan untuk ambil kue ekonomi yang besar ini,” ujar Jokowi di Gedung Bappenas, Jakarta, kemarin. Menurut Jokowi, melalui ekonomi syariah bisa mendorong Indonesia menjadi salah satu kekuatan di dunia. ”Beberapa waktu lalu saya menyampaikan bahwa negara kita memiliki peluang besar menjadi ekonomi terkuat keempat atau kelima dunia, Insya Allah tahun 2045. Tapi, untuk menuju ke sana bukan barang yang mudah,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, banyak tantangan dan persoalan besar harus diselesaikan salah satunya soal infrastruktur yang baru di angka 43%. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang masih menjadi PR besar dan reformasi birokrasi serta struktural menjadi tantangan besar dalam menuju ekonomi maju. ”Salah satu kunci utama mencapai cita-cita tergantung dalam jati diri Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar dunia, kuncinya itu ekonomi syariah. Sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan sumber kesejahteraan umat,” tuturnya.

Masih Kalah dari Malaysia

Presiden Jokowi menyayang kan industri halal Indonesia masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia. ”Masih jauh, kita masih di belakang Malaysia. Masih di belakang UEA. Masih di bela - kang Bahrain, di belakang Arab Saudi. Masih di belakang Oman, Jordan, Qatar, Pakistan Kuwait. Inilah pekerjaan besar kita bersama-sama,” ujar Jokowi. Dia pun ingin membangkitkan potensi ekonomi syariah karena meyakini pengembangan ekonomi syariah akan membawa Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Lantaran itu, diluncurkannya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 untuk mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.

”Penduduk muslim kita terbesar. Ekonomi syariah bisa turut mengentaskan kemiskinan dan melestarikan lingkungan, serta dorong kesejahteraan sosial di mana sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Kita sudah memulai di tahun awal, saya selaku presiden bentuk KNKS,” katanya. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia masih berada di posisi sepuluh besar sebagai konsumen global industri syariah. Hal itu cukup ironis karena Indonesia yang notabene merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia masih jadi negara konsumen. Namun di sisi lain, Indonesia masih tertatih menjadi negara produsen produk halal. Dengan adanya MEKSI tersebut diharapkan Indonesia bisa menjadi produsen utama bagi industri halal global.

”Dengan adanya masterplan ini kami berharap Indonesia bisa masuk menjadi pemain utama, produsen industri halal global pada 2024,” ujar Bambang. Untuk itu, Bambang merekomendasikan empat strategi agar hal itu bisa tercapai. Pertama, penguatan rantai nilai produk halal dengan fokus pada sektor yang dinilai potensial dan berdaya saing tinggi. ”Terutama pada sektor-sektor potensial, seperti makanan minuman, pariwisata, fesyen, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik,” katanya. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah dengan rencana induk yang sudah dituangkan dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) sebelumnya dan disempurnakan dalam rencana induk ini.

Pengembangan ekonomi syariah akan diprioritaskan pada sektor ritel. Ketiga, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai penggerak utama rantai nilai produk halal. Keempat, penguatan di bi - dang ekonomi digital terutama perdagangan (e-commerce) dan keuangan (teknologi finansial) sehingga bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian strategi lainnya. ”Akan diperba - nyak produk dan jasa halal yang masuk e-commerce (e-dagang). Kita akan kerja sama dengan beberapa e-commerce,” katanya. Melalui rencana induk ini pemerintah juga mendorong kesadaran publik, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D), penguatan fatwa, regulasi, serta tata kelola industri halal di Indonesia.

”Kita bisa mengubah posisi kita dari ha - nya menjadi konsumen menjadi produsen. Indonesia sangat dilirik,” katanya. Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Afdhal Aliasar mengatakan, pihaknya berkomitmen mewujudkan konsep marketplace yang bisa mengakomodasi kebutuhan umat muslim di Indonesia. Hal ini dimulai dengan mengajak marketplace yang sudah ada saat ini, yaitu Bukalapak dan Tokopedia untuk menghadirkan produk-produk halal dan produk keuangan syariah di masing-masing e-commerce.

Melalui kerja sama ini, pengguna bisa lebih mudah mencari dan mengidentifikasi produkproduk dengan nomor sertifikasi halal. ”Diharapkan ke depan akan lebih banyak lagi pemain ecommerce yang turut bergabung dalam ekosistem ini,” ujarnya. KNKS juga mengumumkan dimulainya kerja sama antara Bank Syariah milik BUMN (BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, serta BTN-UU Syariah) dengan PT Fintek Karya Nusantara pemilik produk aplikasi pemba - yaran LinkAja.

Oktiani endarwati/ sindonews/ant