Edisi 15-05-2019
23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN


JAKARTA – Sebanyak 23 komoditas perkebunan selain kelapa sawit diusulkan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Pembebasan PPN merupakan salah satu upaya guna meningkatkan kesejahteraan pekebun.

“Komoditas perkebunan yang kami usulkan itu di antaranya getah karet, biji kopi, biji kakao, biji pala, kelapa, kopra, cengkeh, dan teh pu cuk,” ujar Direktur Pengolahan dan Pe masaran Hasil (PPH) Perkebunan, Kementerian Per tanian (Kementan) Dedi Ju naedi se - usai rapat pem ba has an usulan pembebasan PPN di Kantor Kementan, Ja karta, kemarin. Menurutnya, apabila usul - an pembebasan PPN ini di setujui maka akan menjadi insentif bagi pekebun. Apalagi saat ini harga 23 komoditas perkebunan tersebut sedang ter puruk. “Harga teh pucuk misalnya, petani rata-rata hanya mendapatkan keun tu ng an 10%. Kalau dikenai PPN 10% kan petani tidak dapat untung sama sekali,” kata Dedi.

Pembahasan mengenai PPN pertanian itu kembali me - ngemuka, berawal dari pu tusan Mahkamah Agung No 70P/ HUM/2014 yang mem ba tal - kan sebagian pasal dalam PP No 31 Tahun 2007 yang me ne tap kan barang hasil pertanian yang dihasilkan dari usaha pertanian, perkebunan, dan ke hutanan, sebagai barang yang dibebaskan dari pe nge - naan PPN. Salah satu hasil per - ke bunan yang batal di be bas - kan PPN yaitu kelapa sawit. “Di saat semua harga ko mo - ditas perkebunan sedang me ng - alami pen ur un an, pem be bas an PPN me ru pa kan salah satu alternatif in sen tif bagi pe kebun agar dapat le bih berdaya saing secara eko nomi,” kata Dedi. Ketua Forum Komunikasi Dewan Komoditas Per ke bunan (FKDKP) Aziz Pane me nga - takan kebijakan pembebasan PPN untuk produk per ke bunan sudah ditunggu-tunggu sejak dulu.

“Kami sudah me nung - gu lama akan hal ini, pekebun su dah terlalu lama terbebani se menjak putusan MA itu berlaku,” ujar Aziz Pane. Hal senada dikatakan Wa - kil Dewan Teh Indonesia Rach - mat Badrudin. Menurutnya, pembebasan PPN komoditas perkebunan merupakan lang - kah yang tepat di tengah meng - hadapi persaingan per da ga - ngan global komoditas per ke - bunan yang semakin kom petitif. “Bagi kami, apa yang kita bahas ini merupakan hal yang pen ting untuk kemajuan ko - mo ditas perkebunan dan khu - sus nya memperhatikan daya saing komoditas perkebunan di pasar global,“ jelasnya. Perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Jony mengatakan, Kementerian Ke uang an (Kemenkeu) men du kung usulan kebijakan yang pro petani dan pekebun.

BKF menilai pengaktifan kembali usulan fasilitas pembebasan pengenaan PPN terhadap barang hasil perkebunan yang tercantum dalam PP Nomor 31 Tahun 2007 akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil.

Sudarsono