Edisi 16-05-2019
Empat Bulan, 42 Hakim Langgar Kode Etik


JAKARTA–Sepanjang Januari sampai dengan April 2019, Komisi Yudisial (KY) mencatat dan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Jumlah rekomendasi ini meningkat lebih dari 100% bila dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni Januari-April 2018. Pada periode sama tahun lalu, KY hanya mereko men dasikan 20 sanksi.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengungkapkan, peningkatan rekomendasi sanksi ini memi - liki konsekuensi bahwa KY te - gas dalam penegakan pelak sa - na an KEPPH untuk menjaga pro fesi hakim.

“Upaya KY ini se - ma ta untuk melakukan per - baik an di dunia peradilan,” kata Jaja melalui rilis yang diterima KORAN SINDO, kemarin. Jaja mengatakan, hasil pe - nanganan laporan masyarakat yang masuk kemudian diputus - kan dalam sidang pleno.

Dari 42 hakim tersebut, katanya, KY te - lah merekomendasikan pen ja - tuh an sanksi ringan terhadap 31 hakim. Sanksi ini diharapkan bisa dijadikan pembelajaran oleh hakim terlapor agar men - jaga kemuliaan profesinya.

“Un - tuk rincian sanksi ringan, KY memberikan teguran lisan ter - hadap lima orang hakim, tegur - an tertulis terhadap delapan orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 18 hakim,” ujarnya.

Sementara untuk sanksi se - dang yang direkomendasikan KY dijatuhkan terhadap tujuh hakim terlapor. Dengan rin ci - an, penundaan kenaikan gaji ber kala paling lama 1 tahun ter - ha dap tiga orang hakim, penun - daan kenaikan pangkat paling la ma 1 tahun terhadap satu orang, dan nonpalu paling lama 6 bulan terhadap tiga orang.

Untuk sanksi berat, KY mem beri - kan pemberhentian dengan hormat terhadap dua orang dan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua orang. Jaja mengatakan, kualifi ka - si perbuatan hakim yang di nya - ta kan terbukti melanggar KEPPH didominasi tidak pro fe - si o nal, yakni 28 orang, tidak ber perilaku adil tujuh orang, ti - dak menjaga martabat hakim enam orang, dan selingkuh satu orang.

Jaja mencontohkan, kasus ha kim bermasalah salah satunya hakim berinisial RMS yang diajukan ke MKH atas laporan memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang ber perkara.

“Sanksi yang dijatuhkan dari sidang bersama dengan Mahkamah Agung dan Majelis Kehormatan Hakim, yakni berupa penurunan pangkat sela - ma tiga tahun terhadap hakim RMS yang merupakan hakim di PN Lembata, Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Kini, kata Jaja, hakim RMS juga sedang menjalani sanksi be rat dari Badan Pengawas Mah kamah Agung (MA), yakni nonpalu selama dua tahun ter - hi tung Januari 2018.

“Terkait hal itu, RMS saat ini menjalani dua sanksi sekaligus, di mana kedua sanksi tersebut diberikan atas laporan berbeda tahun 2017. Pada 2011, hakim RMS juga pernah diberikan sanksi oleh KY.

Semua sanksi diberi - kan atas pelanggaran yang ku - rang lebih sama, yaitu mem beri - kan konsultasi hukum,” ujar - nya. Selain itu, MKH juga mem - ber hentikan dengan tidak hor - mat hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berinisial MYS.

“Hakim terlapor MYS terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim angka 2, ang ka 3, angka 5, dan angka 7 jo Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 11 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/ 09/ 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,” ujarnya.

Dalam fakta persidangan, kata Jaja, hakim terlapor MYS terbukti memasukkan perempuan ke dalam rumah dinasnya di Pengadilan Negeri Menggala.

Kemudian berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Pro - vin si Lampung, MYS terbukti mengonsumsi narkoba jenis metamphetamine.

Banyaknya pelanggaran ha - kim hanya dalam empat bulan saja mengindikasikan masih ba nyak hakim tidak akuntabel. Hal ini diungkapkan Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

Dia pun mendesak agar dievaluasi terkait sistem pengawas an internal terhadap hakim dan panitera agar kasus-kasus yang menimpa para hakim tidak terus terulang.

Erwin mengatakan perlu di - berlakukan kebijakan satu atap untuk para hakim. Pasalnya, ke - bijakan yang dilakukan MA ma - sih bisa dianggap belum ber im - pli kasi serius pada kepentingan ma sya rakat secara luas.

“Sehingga kami berharap penge sah an dan segera berlakunya RUU Jabatan Hakim, akan mem buat reformasi hukum di Indonesia. Dengan begitu, akan mempertajam performa hukum di lembaga per adilan,” katanya.

binti mufarida

Berita Lainnya...