Edisi 16-05-2019
Jokowi Minta Semua Pihak Taat Konstitusi


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak semua pihak menyerahkan sekaligus mempercayakan sepenuhnya hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kepada penyelenggara yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan undangundang, KPU merupakan satusatunya lembaga yang diberi amanat dan kewenangan untuk melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil pemilu.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden menyikapi pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subian to yang menolak hasil pemilu dan menuduh ada kecurangan masif dan terstruktur pada Pemilu 2019.

”Ya itu kita serahkan semuanya ke KPU karena yang punya kewe nang - an adalah KPU, serahkan ke KPU,” ujar Jokowi kepada war - tawan di sela acara buka puasa bersama di kediaman Ketua De - wan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) di bilangan Kuningan, Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan, semua hal mengenai pemilu, termasuk jika ada pihak-pihak tidak puas atas hasil pemilu, sudah diatur dalam mekanisme hukum.”Semuanya kan ada mekanismenya.

Semua diatur konstitusi kita, semuanya diatur oleh undang-undang, diatur oleh Peraturan KPU. Ada semua mekanismenya ada, mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur dengan KPU,” tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, jika ada pihak menengarai dugaan kecurangan, maka hal itu bisa disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bila tidak puas dengan keputusan Bawaslu, maka para pihak bisa membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

”Mekanisme itu semua telah diatur. Lho di negara kita ini aturan mainnya sudah jelas. Undangundangnya jelas, aturan hukumnya jelas, ya diikuti,” ucap capres 01 ini.

Mengenai mekanisme peng - amanan saat KPU meng umumkan hasil pemilu pada 22 Mei nanti, Jokowi mengatakan bahwa hal itu akan diumumkan se - gera sekitar dua hari ke depan. Sementara itu, pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar mengatakan, pe nolakan Prabowo terhadap hasil penghitungan pemilu oleh KPU tidak akan memengaruhi hasil pemilu.”

Karena kita eng - gak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu tidak memengaruhi apa-apa karena yang meme - ngaruhi itu tatkala penolakan itu dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara.

Itu yang disebut sengketa hasil pemilu di MK,” ungkap Zainal. Zainal melanjutkan, dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK itulah bukti-bukti atas klaim kecurangan tersebut disampaikan.”

Buktikan kecurangan-kecurangan itu, mana datanya? Kalau KPU salah dalam penghitungan, tun juk kan salah nya? Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang, tunjukkan mana ketidak berimbangannya? Baru kemudian di susun logika yang namanya TSM (terstruktur, sis tematis, dan masif),” papar dosen Fakultas Hukum UGM ini.

Menurut Zainal, jika ingin menggugat hasil Pemilu 2019, permohonannya sudah harus dipersiapkan dari sekarang.”Karena nanti kan cuma berapa hari batas untuk memasukkan. Tiga hari dari pengumuman (penetapan KPU).

Maka kalau dia men da lilkan bah wa terjadi ke curang an, dalil itu harus dibuktikan,” ucap Zainal.”Per mo honan di MK itu siapa yang mendalilkan, maka dia mem buk tikan. Kalau dia men da li l kan, dia harus buktikan kecurangan itu,” imbuhnya.

Lebih jauh Zainal juga mempertanyakan penolakan Prabowo atas perhitungan KPU yang mana.”Kalau yang dia tolak situng, situng kan enggak dipakai. Yang berlaku itu adalah pleno C1 yang diangkat dari TPS, PPK, kabupaten, provinsi, sampai ke KPU.

Kalau yang ditolak rekap, rekap kan belum selesai,” imbuhnya. Sebelumnya Prabowo menya takan penolakan terhadap perhitungan resmi yang di lakukan KPU karena menurutnya penuh kecurangan.

Sebaliknya, Prabowo-Sandi mengklaim diri nya memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24% dan Jokowi-KH Maruf Amin 44,14%. Perolehan suara yang diklaim hasil perhitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil situng KPU yang sudah menembus 80% data masuk, yakni Jokowi-KH Maruf Amin unggul dengan 56,26% dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,74%.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ ruf Amin, Abdul Kadir Karding menyayangkan pernyataan Prabowo yang menolak hasil pemilu.”

Sangat disayangkanya kalau Pak Prabowo sebagai tokoh besar itu menyampaikan pernyataan menolak hasil pemilu karena, pertama, masa-masa pengumuman belum saat nya karena belum tanggal 22 Mei.

Harusnya tahapan pemilu itu ditunggu dulu,” katanya. Kedua, kata Karding, pe no - lakan itu tidak dibangun atas data dan fakta, namun hanya dilakukan berdasarkan asumsi dan wacana bahwa telah terjadi kecurangan, tapi titik kecurangannya di mana, siapa yang melakukan, bagaimana modelnya dan modusnya, pihaknya hingga kini tidak mendapatkan informasi yang jelas dari kubu paslon 02.

“Ketiga, kita sayangkan sekelas Pak Prabowo tidak mempercayai penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang dan di dalam prosesnya dengan Partai Gerindra dengan koalisi 02 ikut menentukan lewat fit and proper test Bawaslu, KPU, maupun DKPP.

Partai dan seluruh tim kampanyebahkan diberi kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS, kecamatan, dan seterusnya,” kata politikus Par tai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

abdul rochim












Berita Lainnya...