Edisi 16-05-2019
KPK Minta Ignasius Jonan Kooperatif


JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan pemeriksaan dan memberikan keterangan kepada penyidik.

Juru Bicara KPK Febri Dian syah mengatakan, kemarin penyidik mengagendakan pemeriksaan Menteri ESDM Ignasius Jonan sebagai saksi untuk dua tersangka dalam dua kasus berbeda.

Pertama, untuk tersangka Direktur Utama PT PLN (persero) nonaktif Sofyan Basir dalam kasus dugaan suap pengurusan perolehan kon trak kerja sama proyek Independent Power Producer (IPP) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 atau IPP PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 megawatt di Provinsi Riau milik PT PLN (persero).

Kedua, untuk tersangka pemberi suap Rp5 miliar pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal Samin Tan dalam pengurusan proses penyelesaian (terminasi) permasalahan pemutusan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah, antara PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT) dan Kementerian ESDM.

Namun, Jonan tidak bisa hadir. Pihak Kementerian ESDM mengirimkan surat dan memberitahukan bahwa Jonan sedang melakukan per - jalanan dinas ke Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat.

Surat tersebut diterima KPK pada Selasa (14/5) malam. Karena itu, penyidik langsung memutuskan menjadwalkan ulang dan sudah membuat surat panggilan.

“Untuk rencana pemeriksaan pada Senin, 20 Mei 2019, kami harap tentu saksi tersebut (Jonan) bersikap kooperatif, bisa datang memenuhi panggilan penyidik pada Senin depan tersebut.

Agar bisa menjelaskan apa yang diketahui atau apa-apa saja yang relevan terkait dengan dua pokok perkara tersebut,” tandas Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin.

Febri melanjutkan, kemarin juga penyidik me me riksa mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus mantan plt Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Sosial era Kabinet Kerja kurun 17 Januari-24 Agustus 2018 Idrus Marham.

“Terhadap Idrus Marham, kami mendalami juga apa yang dia ketahui tentang kesepakatan awal dalam kontrak kerja sama PLTU Riau-1. Karena Idrus juga punya peran yang lain di mana peran-peran tersebut juga sudah kami uraikan di perkara yang bersang - kut an di Pengadilan Tipikor,” ujarnya.

Ronald Ferdinand Worotikan selaku ketua JPU pada KPK menyatakan me mang ada peran Ignasius Jonan dalam rapat pembahasan dan persetujuan memasukan pro yek IPP PLTU Riau-1 dalam RUPTL PT PLN 2017-2026 maupun pertemuan Jonan dengan Eni dan Samin Tan untuk penyelesaian kontrak PKP2B Generasi 3 di Kali - mantan Tengah.

Selain itu, majelis hakim telah memutuskan uang 10.000 dolar Singapura yang dikembalikan Eni ke KPK dan yang sebelumnya disodorkan Jonan melalui Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid dirampas untuk negara.

sabir laluhu


Berita Lainnya...