Edisi 16-05-2019
Anies Pastikan Stadion BMW Tetap Berjalan


JAKARTA – Pembangunan Sta dion BMW, Jakarta Utara, tetap berjalan meski Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) memenangkan gugatan PT Buana Permata Hijau (BPH) atas sengketa penerbitan sertifikat hak pakai (SHP) atas stadion tersebut.

Secara substansi tanah BMW itu sudah dipu tus - kan pengadilan negeri bahwa milik Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan yang di - putuskan PTUN itu adalah proses administrasinya di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Kami sudah koor di na si dengan BPN sebagai pihak yang digugat. Katanya, mereka akan ban ding. Kalau kami su dah menang di pengadilan, jadi tidak ada masalah,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, ke marin.

Menurut dia, klub sepak bola Persija Jakarta tidak perlu khawatir akan kelanjutan pem - bangunan Stadion BMW. Apa - lagi dia berjanji membangun stadion itu untuk seluruh war - ga Jakarta.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu memohon dukungan atas pem ba ngunan stadion sekaligus mengawasi ke lancaran proses yang ada sehingga Stadion BMW bisa terwujud. “Padahal yang digugat BPN bukan DKI.

The Jak doakan agar gangguan-gangguan seperti ini bisa mengecil,” ucapnya. Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah menuturkan, putusan PTUN tidak akan mengganggu pemba ngun an sta dion lantaran PTUN bersifat administrasi pener bit an dan tata usaha ne gara.

Sementara ma salah ta nah ada di pe ng adilan negeri yang sudah di me n angkan Pem prov DKI. Diketahui, PTUN Jakarta me ngabulkan gugatan PT BPH terkait sengketa lahan BMW di Kelurahan Papanggo, Sunter, Ja karta Utara.

Majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan PT BPH atas sengketa penerbitan dua SHP oleh Kantor Per ta - nahan Kota Administrasi Jakarta Utara dengan nomor 314 dan 315 di Papanggo atas nama Pemprov DKI yang diterbitkan pada 18 Agustus 2017.

Dalam amar putusannya, majelis hakim membatalkan SHP yang diterbitkan BPN Jakar ta Utara nomor 314 dan 315 ter sebut. Dalam kasus ini Pemprov DKI turut menjadi tergugat intervensi.

Hakim menilai BPN tidak cermat dalam menerbitkan dua SHP. Pasalnya, sertifikat dikeluarkan saat persidangan konsinyasi sengketa lahan BMW masih berlangsung di Pe - ng adilan Negeri (PN) Jakarta.

Sementara itu, PT BPH meminta Pemprov DKI menghentikan pembangunan Stadion BMW karena PTUN mengabulkan gugatan PT BPH atas sengketa lahan itu.

“Untuk itu, PT BPH meminta Pemprov DKI menghentikan proses pembangunan Stadion BMW dan meng hormati hak PT BPH atas lahan tersebut,” ujar kuasa hukum PT BPH, Damianus Renjaan, di Jakarta.

bima setiyadi




Berita Lainnya...