Edisi 16-05-2019
Kedaulatan Limitatif


Pemilu di Indonesia disebut juga sebagai “pesta demokrasi” karena rakyat dan segenap elemen negara bersama-sama dan bahu-membahu untuk menyukseskannya.

Rakyat bertindak sebagai pemilih, sedangkan negara memfasilitasinya. Jutaan orang terlibat dalam hajatan ini dengan perannya masing-ma sing, ada yang jadi penyelenggara, peserta, saksi, sampai dengan pemilih. Namanya pesta, akan muncul banyak cerita dan narasinarasi cerita bebas dibuat oleh siapa saja yang ikut di dalamnya.

Begitu juga dengan pemilu. Pascapemilu 2019 muncul saling klaim kemenangan, meskipun keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) be lum ditetapkan. Klaimke menangan bukan hanya di pemilihan presiden dan wakil presiden saja, melainkan dalam wilayah DPR ataupun DPD juga bermunculan ucapan selamat atas kemenangan yang diraih oleh para calon.

Bahkan, beberapa tokoh kemudian memunculkan istilah people power. Istilah people power belum usai, muncul lagi istilah baru “Gerakan Ke dau latan Rakyat”. Dalam dunia gerakan, semua istilah itu merujuk pada inti yang sama, yakni soal kekuatan rakyat.

Terkait dengan people po wer, Benjamin Bagadion dari Cornell University menyatakan, People power is based on the concept that ordinary people can stand up and fight the forces of oppression by organizing them sel ves and relying on their unity and numerical superiority.

Jadi, people power adalah soal kekuatan rakyat yang teror ga ni sasi dengan baik dan melawan pemerintahan yang sah, tapi di anggap melakukan pe nin das an atau otoriter karena men jalankan pemerintahan dengan tidak berdasarkan pa da konstitusi, tapi berdasarkan kehendaknya sendiri.

Di Indonesia peristiwa people power pernah terjadi, puncaknya pada 1997-1998. Aksi tersebut merupakan buntut panjang pembungkaman para aktivis yang menyuarakan adanya kezaliman yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya, hak berbicara direnggut, dan jalur-jalur untuk menyampaikan aspirasi disumbat.

Kedaulatan Konstitutif

Pasca gerakan people power pada 1998, kran reformasi mulai dibuka lebar untuk memberikan fasilitas kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Partai-partai baru ba nyak bermunculan karena tidak dibatasi seperti pada masa Orde Baru yang hanya dua partai, yakni PPP dan PDI.

Kemudian rakyat dibebaskan untuk memilih pemim pin/wakilnya sendiri. Keterlibatan rakyat untuk mengisi kursi kepemimpinan merupakan perwujudan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Se mentara untuk bisa melaksanakan kedaulatan rakyat, maka di selenggarakanlah pe milu, yang oleh banyak kalangan di sebut sebagai “pesta” demokrasi.

Pemilu sebagai sarana ke daul atan rakyat itu tercermin dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu. Untuk menjaga supaya kedaulatan rakyat berjalan de ngan baik, maka dibentuk lem baga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum(KPU), Badan Peng awas Pe milu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pe milu (DKPP).

Dalam kajian hu kum administrasi negara, ke tiga lembaga memiliki kewenangan tertinggi, yak ni kewenangan atri busi kare na kewenangannya di berikan langsung oleh undang-undang. Ketiga lembaga penyeleng gara mempunyai tugas dan peran yang berbeda, tapi saling terkait.

KPU sebagai pelak sana pemilu, Bawaslu sebagai pe ng awas nya, dan untuk menjaga integritas kedua lembaga ter se but, maka ada DKPP yang men jadi penegak etikanya. Prin sip demokrasi seperti check and ba lance di terapkan dalam pe nye leng garaan pemilu, semua ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan rakyat bisa berjalan secara semestinya.

Di atas adalah soal mekanisme bekerjanya badan penyelenggara pemilu. Untuk pembentukan badan penye leng gara pemilunya juga meng gunakan mekanisme yang ber pa tok pada prinsip check and balance karena eksekutif dan legislatif juga dilibat kan dalam pemben tuk - an, di mana pe mi lih an di la ku - kan oleh DPR (Ko misi II).

Hal ini menandakan pe milu sudah dijalankan me la lui mekanisme yang tersistem dan terstruktur supaya kedaul atan rakyat tidak tercederai de ngan kepentingan kekuasaan semata. Model pemilu saat ini jauh berbeda dengan model pemilu yang diselenggarakan pada era Orde Baru, di mana pemerintah menjadi pemegang kendali dari pembentukan badan penyelenggara sampai dengan penentuan hasilnya tidak bisa diakses oleh semua pihak.

Pemilu sekarang diselenggarakan oleh lembaga independen dan informasi bisa diakses oleh banyak orang. Lembaga yang independen di harapkan memberikan jaminan supaya tidak bisa diin tervensi oleh pemerintah dan lembaga tersebut bisa leluasa mengatur dan membuka akses in formasi seluas-luasnya ke pada pemangku kepentingan.

Semua ini dilakukan demi menjaga kedaulatan rakyat te tap tegak. Disinilah letak ke daulatan rakyat dilindungi dan dilaksanakan secara semes ti nya sesuai dengan per aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehing ga pe milu adalah sarana un tuk men ciptakan kedaulatan rakyat te tap terjaga.

Untuk itu, pemilu juga dianggap sebagai sarana tegaknya kedaulatan konstitutif karena kedaulatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangunda ng an yang telah ada.

Praktik Ketatanegaraan

Gerakan kedaulatan rakyat pascareformasi sudah di prak - tik kan dalam pemilu karena rakyat dilibatkan dalam proses sampai dengan penetapan yang dilakukan oleh KPU. Akan te tapi, tidak semua rakyat di li - batkan dalam pemilu karena ada pembatasan hak, yakni untuk warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin (UU No 7/2017).

Tidak semua rakyat di Indonesia bisa menggunakan sua ra - nya karena ada batasan administratif. Batasan-batasan ter - ha dap para pemilik hak suara tetap menjaga marwah kedaulatan rakyat, tapi ke daul atan rakyat yang limitatif ka rena terbatas pada usia-usia ter tentu.

Pembatasan pemilik hak suara ini dilakukan bukan tanpa dasar ka - rena pem ba tas an ini dilakukan untuk me nya takan bahwa In do - nesia adalah negara hukum. Syarat administrasi untuk menjadi pemilih dan ikut pe - milu ditetapkan karena me ru - juk pada konstitusi Indonesia, yakni Indonesia adalah negara hukum.

Untuk menjadi warga negara Indonesia dan dianggap sudah cakap hukum adalah war ga negara yang sudah berumur 17 tahun, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Jadi, orang-orang yang menggunakan suaranya adalah orangorang yang sudah paham akan dampak dan akibat hukum terhadap tindakan yang akan ia lakukan sehingga pemilu yang di adakan secara sudut pandang legitimasi hukum sangat kuat karena dari proses pendaftaran peserta pemilu, sampai dengan proses pelaksanaan berdasarkan prose dur hukum yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh orang-orang yang mengerti hukum.

Dalam negara hukum di kenal adanya peraturan per un dang-undangan dan praktik ketatanegaraan. Begitu juga da lam pelaksanaan pemilu di Indonesia wajib berpedoman pada peraturan perundangun da ngan juga mengikuti prak tik ke ta tanegaraan, seperti perintah putusan Mahkamah Kons titusi (MK) dan lembaga lain yang ha us dilak sanakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pemilu.

Alur pemilu sudah di rancang secara sistematis, menggunakan dasar hukum, dan hasil praktik ketatanegaraan yang sudah diakui legiti ma sinya. Untuk itu, apabila ada pihak yang merasa dirugikan terhadap pelaksanaan pemilu bisa menyalurkan melalui lembaga-lembaga yang memang sudah disiapkan oleh hukum untuk menjadi pemutus, khusus pemilu bisa melalui Bawaslu ataupun MK.

Pemilih ataupun peserta pemilu merupakan warga negara yang paham hukum. Untuk itu, apabila ada yang merasa dirugikan dengan munculnya keputusan KPU bisa di selesaikan di jalur yang sudah ditentukan oleh hukum untuk me mastikan ada kesalahan atau tidak.

Hal inilah yang melandasi negara hukum berdiri dan digunakan oleh Indonesia karena filosofi negara hukum adalah kepastian hukum bu kan berdasarkan perasaan.

MUHTAR SAID

Advokat, Dosen HTN-HAN Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Berita Lainnya...