Edisi 16-05-2019
Kisah Tiga Ibu Kota Negara


Ide pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan makin serius ketika Presiden Jokowi akhir April lalu di Kantor Presiden memimpin rapat terbatas untuk mengkaji dan mematangkan rencana tersebut.

Presiden bahkan sudah mengunjungi beberapa wilayah di Kalimantan yang berpotensi menjadi ibu kota baru. Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Presiden Jokowi akan memimpin langsung navigasi rencana pemindahan ibu kota. Ide pemindahan ibu kota pemerintahan bukanlah hal yang baru dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.

Sejak Indonesia merdeka, ide ter sebut sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Bahkan Soekarno telah memilih Palangkaraya di Kalimantan Tengah, sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Selain Soekarno, ide pemindahan ibu kota pernah diwacanakan pada era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dari sejarah Indonesia kita dapat menarik pelajaran bahwa ibu kota sebagai pusat peme rintahan pernah berpindah wilayah sesuai kebutuhan dan situasi zamannya.

Karena itu, wacana perpindahan ibu kota sebenarnya bukan hal luar biasa dan mengejutkan, tapi telah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Perpindahan ibu kota juga bukan hanya memiliki dimensi sejarah, tapi juga dimensi strategis sebagai visi masa depan Indonesia.

Kota Yogyakarta

Ibu kota sebagai pusat pemerintahan di Indonesia sebenarnya tidak selalu identik dengan Jakarta. Situasi revolusi pada awal kemerdekaan, memaksa republik harus berpindah-pindah pusat pemerintahan. Jakarta menjadi pusat pemerintahan berumur singkat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai Juli 1947.

Ketika ag resi militer I, Belanda menduduki Jakarta sebagai ekspresi ketidakpuasan hasil Perjanjian Linggarjati pada 25 Maret 1947. Jakarta sebagai pusat pemerintahan pasca proklamasi kemerdekaan juga mempunyai sejarah panjang.

Pada abad ke- 14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran. Pada 1527 diubah menjadi Jayakarta oleh Fatahilah. Pada 1621 diganti namanya men jadi Batavia oleh Belanda (A Heuken, 2016).

Nama Jakarta sebenarnya nama yang diberikan secara resmi oleh pemerintahan militer Jepang. Pada Agustus 1942, nama Batavia diganti menjadi Djakarta. Pergantian nama ini adalah bagian dari propaganda Jepang untuk menarik simpati orang Indonesia yang dianggap sebagai saudara tua.

Pada September 1945 setelah proklamasi kemerdekaan diberi nama Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Namun ketika kekuasaan politik berpindah ke tangan NICA (Ne therlands Indies Civil Adminis tration) 1946 dan Agresi militer Belanda I pada 1947, terdapat dua kekuasaan berbeda me nyebut ibu kota pemerintahan.

Pihak pemerintahan Indonesia ma sih menyebutnya dengan Jakarta, sementara Belanda mengembalikan namanya menjadi Batavia sampai pengakuan kedaulatan pada 1949. Perpindahan ibu kota ke Yogyakarta didasarkan pada situasi keamanan di Jakarta yang tidak terkendali di antara tiga kekuatan politik bersenjata di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Tentara NICA, pa sukan Jepang yang kalah pe rang, serta laskar-laskar rakyat di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Ben trokan kekerasan, saling teror, saling culik di an tara ketiganya membuat pemerin tahan sulit berjalan efektif. Situasi menjadi ma kin tidak efektif ketika NICA membonceng kepentingan pasukan Sekutu (AFNEI, Allied Forces inNetherlands East Indies) memasuki Jakarta.

NICA ber tin dak seolah sebagai penguasa Jakarta melakukan razia-razia dan penangkapan yang ka dang disertai kontak senjata kepada para pemuda dan pejuang Indonesia. Situasi ke amanan yang rawan dan tidak kondusif ini membuat kepemimpinan nasional di Jakarta tidak efektif.

Pada 2 Januari 1946, Raja Yogyakarta Sri Sultan Ha meng ku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengirim surat kepada Soe karno menyatakan ke sia pan Yogyakarta menjadi pu sat pemerintahan dan ibu kota negara.

Soekarno setuju usulan tersebut dalam rapat kabinet. Pada 3 Januari sore hari, Soekarno mengumumkan kepada para menteri, pengawal, dan pembantu-pembantu yang setia. “Kedudukan pemerintahan harus dipindahkan ke daerah yang bebas dari gangguan Belanda sehingga kita dapat men - dirikan benteng republik” (Cindy Adams, 2001:361).

Pada 4 Januari dini hari, Soekarno dan pimpinan nasional dengan menggunakan kereta api malam tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Dijemput langsung oleh Sri Sultan Ha mengkubuwono IX, Sri Pakualam VIII, dan Panglima TKR Jenderal Soedirman.

Soekarno dan rombongan dibawa menuju Gedung Agung yang kemudian men jadi Istana Kepresidenan. Pada 17 Januari 1948 di tandatangani Perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menyetujui pembentukan negara Republik In - do nesia Serikat.

Pemerin tah RI menyadari dikepung dengan skenario pecah belah pendirian negara boneka bentukan Belanda untuk menggerogoti kekuasaan pemerintah Indonesia atas wilayahnya sendiri.

Dalam situasi wilayah RI yang dipecah belah inilah ke mu dian pada 15 Juni 1948 Soekar no mengunjungi Bireun di Aceh, sebagai wilayah yang aman dan sangat prorepublik. Kedatangan rombongan Soe karno disambut Gubernur Mi liter Aceh Teungku Daud Beu reu’eh, Panglima Divisi, alim ula ma, dan tokoh masyarakat. Kunjungan sing kat ini oleh se bagian orang dianggap Bireun juga pernah menjadi pusat pe merintahan pada masa re volusi.

Kota Bukittinggi

Pada 19 Desember 1948 militer Belanda melancarkan Agresi Militer II di Yogyakarta. Soekarno dan Hatta bahkan ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Kekuasaan di Yogyakarta jatuh ke pe me rintahan militer Belanda.

Namun, sebelum penangkapan, Soekarno memahami bahwa pemerintahan tidak boleh kosong, harus tetap hadir untuk menyatakan pada rakyat dan dunia internasional bahwa pemerintahan Indonesia tetap eksis dan berfungsi dalam keadaan darurat.

Paling penting lagi, agar semangat perjuangan rakyat untuk mem perta han kan kemerdekaan terus me nyala. Soekarno menulis mandat politik kepada Menteri Kemakmuran Syafrudin Prawira negara yang sedang di Bukittinggi untuk menjalankan peme rin tahan darurat.

Syafrudin Prawiranegara beserta Kolonel Hi dayat dan Gubernur Sumatera Teuku Mohammad Hasan lalu membentuk Pemerintahan Daru rat Republik Indonesia (PDRI) dan menjadikan Bukit ting gi sebagai ibu kota peme rin tahan.

Syafrudin kemudian menyerahkan kembali man dat nya kepada Soekarno-Hatta pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta. Pada 27 Desember 1949 pihak Belanda secara resmi mengakui kedaulatan negara Indonesia. Keesokan harinya, 28 Desember 1949, Soekarno kem bali menuju Jakarta mendarat di ban dara Kemayoran.

Kembalinya pimpinan nasional ke Jakarta sekaligus melegitimasi kembali Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional RI. Pada 30 Desember 1949, atas nama pemerintah Indonesia, Menteri Penerangan Arnold Mononutu mengumumkan nama Jakarta sebagai pengganti Batavia.

Baru pada 1960- an Jakarta mendapat status Daerah Khusus Ibukota melalui Penetapan Presiden Nomor 2/ 1961 dan kemudian UU Nomor 10/1964. Sejak itu kedudukan Jakarta menjadi daerah khusus ibu kota negara RI.

EKO SULISTYO

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Berita Lainnya...